Sungai Raya (Antara Kalbar) - Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan poros masih menjadi salah satu program utama dalam RPJMD Kubu Raya, untuk tahun 2018 mendatang.

"Hal ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan ketersediaan infrastruktur, maka akses masyarakat untuk membawa dan menjual hasil-hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan akan semakin mudah dengan biaya operasional yang akan relatif murah dan jarak tempuh yang dekat," kata Hermanus di Sungai Raya, Kamis.

Dikatakan Hermanus, mulai tahun 2018 fokus pembangunan mulai bergerak pada sektor pengembangan ekonomi masyarakat dengan tetap menyelesaikan persoalan infrastruktur yang ada. Sebab, tanpa didukung oleh infrastruktur, maka akan sulit mengembangkan kegiatan ekonomi di masyarakat, karena infrastruktur adalah urat nadi bagi perekonomian.

"Melalui musrenbang di tingkat kecamatan, kita rumuskan, segala skala prioritas pembangunan didaerah ini. Mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten," tuturnya.

Dijelaskannya, desa sudah harus menginventarisir segala potensi yang ada di desanya masing-masing untuk dikembangkan sebagai program pengembangan ekonomi kerakyatan. Setelah diinventarisir, baru kita akan lakukan pemetaan, mana potensi lokal berskala Desa yang bisa dikelola melalui Bumdes dana mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, provinsi dan Pusat.

"Hal ini penting karena kewenangan kita semua dibatasi dan ditentukan oleh undang-undang, untuk itulah kita butuhkan perencanaan yang matang," katanya.

Hermanus mengatakan program-program prioritas tersebut harus disusun dengan sangat hati-hati dan dengan sangat matang. Sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Hal itu sebagaimana cita-cita pemerintah Kubu Raya yang tertuang dalam visi dan misi menjadikan Kubu Raya yang maju, harmonis dan memiliki daya saing tinggi, diimplementasikan dalam program-program pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan ekonomi masyarakat.

Ditanya mengenai tapal batas administratif, antar Kabupaten Kubu Raya dengan kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah yang sampai saat ini masih dalam proses di Provinsi Kalimantan Barat.

"Untuk itu, perlu kerja sama dan dorongan terus menerus secara bersama-sama sehingga persoalan tapal batas bisa segera selesai," kata Hermanus. 

(KR-RDO/N005)

Pewarta: Rendra Oxtora

Editor : Nurul Hayat


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017