Pontianak(Antara Kalbar) - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimntan Barat Frederika Cornelis bersama Gubernur Cornelis didampingi Ketua Tim Penggerak PKK dan Bupati Sekadau melakukan tanam cabai di Kebun Keanekaragaman Hayati (Kehati), Kamis.
Frederika juga melakukan peninjauan kebun kacang dan kebun kangkung yang siap panen, letaknya berdekatan dengan Kebun Cabai.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2013 Bab 2 Pasal 2 bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat.
"Untuk itu dalam program kerjanya sebagai mitra pemerintah, saya menganjurkan dinas instansi terkait agar bekerjasama dengan PKK," katanya.
Baca: Pemda Diharapkan Dukung Program PKK Dalam Musrenbang
Menurut dia, kalaupun dalam penganggaran tidak bisa secara langsung oleh PKK, namun setiap dinas bisa membuat program kemasyarakatan yang dikerjakan oleh PKK. Di satu sisi, PKK buat program sendiri tapi harus sinergi dengan dinas-dinas.
"PKK ini tugas sosial yang membantu pemerintah dalam pembangunan dan langsung ke desa-desa." kata Ketua Forikan Kalbar itu.
Baca: Wakil Ketua PKK Sekadau Ajak Warga Tanam "Warung Hidup"
Dia juga prihatin setelah mengetahui ada beberapa Kabupaten yang PKK tidak dianggarkan padahal PKK ini adalah mitra kerja pemerintah. Banyak SKPD dan dinas yang bisa kerja sama dengan PKK. Misalnya mengenai ideologi yang masuk dalam 10 program pokok PKK.
Di PKK yang melaksanakan program kegiatan dibagi dalam empat kelompok kerja (Pokja) I membidangi ideologi, untuk Pokja II pendidikan, pokja III pertanian perkarangan dan sebagainya berkaitan dengan dinas pertanian, mengenai kesehatan ditangani Pokja IV.
"Maka dari itu saya mengharapkan pada Bapak Kadis terkait agar menyusun program jangan sampai dobel anggaran terutama yang bekerjasama dengan PKK.
Baca: Ketua PKK Sanggau : Jadi Pengurus Bukan Pilihan
Penyusunan program kerja sama dengan dinas terutama yang bersentuhan dengan langsung dengan masyarakat karena Ini sudah instruksi ketua Tim Penggerak PKK pusat yakni Ibu Menteri Dalam Negeri.
"Maka saya mohon kerjasama dengan PKK dalam penyusunan program," tuturnya.
Untuk menghindari tumpang tindih anggaran jika memang dilakukan kerja sama, Frederika menjelaskan, yang dianggarkan oleh dinas maka PKK tidak perlu lagi menganggarkan.
Baca: PKK Berperan Sukseskan Program Pemerintah
"Selain itu, saya juga mengajak istri para anggota DPRD untuk terlibat aktif dalam PKK, siapapun boleh mengabdi di PKK asal tulus karena ini lembaga sosial," katanya.
(U.KR-RDO/S023)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Frederika juga melakukan peninjauan kebun kacang dan kebun kangkung yang siap panen, letaknya berdekatan dengan Kebun Cabai.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2013 Bab 2 Pasal 2 bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat.
"Untuk itu dalam program kerjanya sebagai mitra pemerintah, saya menganjurkan dinas instansi terkait agar bekerjasama dengan PKK," katanya.
Baca: Pemda Diharapkan Dukung Program PKK Dalam Musrenbang
Menurut dia, kalaupun dalam penganggaran tidak bisa secara langsung oleh PKK, namun setiap dinas bisa membuat program kemasyarakatan yang dikerjakan oleh PKK. Di satu sisi, PKK buat program sendiri tapi harus sinergi dengan dinas-dinas.
"PKK ini tugas sosial yang membantu pemerintah dalam pembangunan dan langsung ke desa-desa." kata Ketua Forikan Kalbar itu.
Baca: Wakil Ketua PKK Sekadau Ajak Warga Tanam "Warung Hidup"
Dia juga prihatin setelah mengetahui ada beberapa Kabupaten yang PKK tidak dianggarkan padahal PKK ini adalah mitra kerja pemerintah. Banyak SKPD dan dinas yang bisa kerja sama dengan PKK. Misalnya mengenai ideologi yang masuk dalam 10 program pokok PKK.
Di PKK yang melaksanakan program kegiatan dibagi dalam empat kelompok kerja (Pokja) I membidangi ideologi, untuk Pokja II pendidikan, pokja III pertanian perkarangan dan sebagainya berkaitan dengan dinas pertanian, mengenai kesehatan ditangani Pokja IV.
"Maka dari itu saya mengharapkan pada Bapak Kadis terkait agar menyusun program jangan sampai dobel anggaran terutama yang bekerjasama dengan PKK.
Baca: Ketua PKK Sanggau : Jadi Pengurus Bukan Pilihan
Penyusunan program kerja sama dengan dinas terutama yang bersentuhan dengan langsung dengan masyarakat karena Ini sudah instruksi ketua Tim Penggerak PKK pusat yakni Ibu Menteri Dalam Negeri.
"Maka saya mohon kerjasama dengan PKK dalam penyusunan program," tuturnya.
Untuk menghindari tumpang tindih anggaran jika memang dilakukan kerja sama, Frederika menjelaskan, yang dianggarkan oleh dinas maka PKK tidak perlu lagi menganggarkan.
Baca: PKK Berperan Sukseskan Program Pemerintah
"Selain itu, saya juga mengajak istri para anggota DPRD untuk terlibat aktif dalam PKK, siapapun boleh mengabdi di PKK asal tulus karena ini lembaga sosial," katanya.
(U.KR-RDO/S023)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017