Putussibau (Antara Kalbar) - Ratusan Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diminta segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
"Yang menjadi persoalan baru 30 persen laporan keuangan terutama untuk aset yang dibeli menggunakan dana BOS, dan itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.
Ia menjelaskan dalam pemeriksaan BPK yang sangat menonjol dipertanyakan yaitu terkait aset yang selama ini belum masuk dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), apalagi itu dipertanyakan BPK sejak tahun 2015 hingga 2016.
Baca: Kemdikbud Izinkan Dana BOS Untuk Upah Honorer
"Dalam dua hari laporan itu harus sudah selesai karena 30 Maret sudah harus diserahkan," tutur Kusnadi.
Sementara itu Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero menegaskan yang menjadi sorotan BPK itu berkaitan dengan aset. Jika ada satu sekolah saja atau laporan keuangan dana BOS belum tuntas maka mempengaruhi laporan pertanggungjawaban keseluruhan.
" Itu juga berdampak terhadap penilaian dari BPK karena kita masih mendapat opini wajar dengan penyelesaian," jelas Antonius.
Baca: Kalbar Tunggu Kebijakan Alokasi Dana BOS SMA/SMK
Ditegaskan Antonius laporan selama ini disampaikan ke pusat dan gubernur, sementara yang ditanyakan pemerintah daerah.
" Saya minta laporan juga disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Gubernur dan ke kementerian keuangan," tutur Antonius.
Dirinya menekankan agar kepala sekolah memberikan laporan pertanggungjawaban yang sesuai kondisi dan fakta yang ada.
" Jangan sampai gara - gara laporan keuangan yang tidak jelas ada kepala sekolah yang tersandung hukum," tegas Antonius.
Baca: KPK Sarankan Penyaluran Dana BOS Diawasi Bersama
Menurut Antonius aturan yang berkaitan dengan laporan keuangan harus dilaksanakan.
" Saya tidak bisa dibohongi jika bicara laporan keuangan, karena saya juga pernah menjadi orang lapangan, apapun yang terjadi buat laporan keuangan dengan pertanggungjawaban yang benar," tegas Antonius.
(T.KR-TFT/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Yang menjadi persoalan baru 30 persen laporan keuangan terutama untuk aset yang dibeli menggunakan dana BOS, dan itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.
Ia menjelaskan dalam pemeriksaan BPK yang sangat menonjol dipertanyakan yaitu terkait aset yang selama ini belum masuk dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), apalagi itu dipertanyakan BPK sejak tahun 2015 hingga 2016.
Baca: Kemdikbud Izinkan Dana BOS Untuk Upah Honorer
"Dalam dua hari laporan itu harus sudah selesai karena 30 Maret sudah harus diserahkan," tutur Kusnadi.
Sementara itu Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero menegaskan yang menjadi sorotan BPK itu berkaitan dengan aset. Jika ada satu sekolah saja atau laporan keuangan dana BOS belum tuntas maka mempengaruhi laporan pertanggungjawaban keseluruhan.
" Itu juga berdampak terhadap penilaian dari BPK karena kita masih mendapat opini wajar dengan penyelesaian," jelas Antonius.
Baca: Kalbar Tunggu Kebijakan Alokasi Dana BOS SMA/SMK
Ditegaskan Antonius laporan selama ini disampaikan ke pusat dan gubernur, sementara yang ditanyakan pemerintah daerah.
" Saya minta laporan juga disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Gubernur dan ke kementerian keuangan," tutur Antonius.
Dirinya menekankan agar kepala sekolah memberikan laporan pertanggungjawaban yang sesuai kondisi dan fakta yang ada.
" Jangan sampai gara - gara laporan keuangan yang tidak jelas ada kepala sekolah yang tersandung hukum," tegas Antonius.
Baca: KPK Sarankan Penyaluran Dana BOS Diawasi Bersama
Menurut Antonius aturan yang berkaitan dengan laporan keuangan harus dilaksanakan.
" Saya tidak bisa dibohongi jika bicara laporan keuangan, karena saya juga pernah menjadi orang lapangan, apapun yang terjadi buat laporan keuangan dengan pertanggungjawaban yang benar," tegas Antonius.
(T.KR-TFT/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017