Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis meminta Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Kalbar, memberikan sumbangsih pemikiran terhadap jalannya tata kelola pemerintahan di provinsi itu.
"Sebagai alumni sekolah khusus yang terkait dengan tata kelola pemerintahan, anggota IKAPTK harusnya tidak diam saat ada kebijakan yang dibuat pemerintah, ternyata tumpang tindih dengan kebijakan lainnya. Berikan sumbangsih pemikiran terhadap jalannya pemerintahan dan perkembangan daerah kita," kata Cornelis, saat membuka Kongres IKAPTK Kalbar di Pontianak, Senin.
Namun, dirinya menyayangkan masih banyak alumni APDN, IPDN yang tidak peduli dengan pemerintahan yang ada saat ini, bahkan tidak berani bersuara.
Cornelis mencontohkan, undang-undang tentang pemerintahan desa. Dimana ada dua Kementerian yang menjadi koordinator dari pemerintahan desa, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, padahal dulunya, hanya ada satu Kementerian saja.
"Sekarang Kepala Desa, pemerintahannya sudah beda, komandannya sudah beda. Dua matahari bersinar," katanya.
Gubernur Kalbar menyatakan, harusnya orang-orang yang paham dan mengerti tentang tata kelola pemerintahan, memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan. Sehingga bisa meminimalisir tumpang tindihnya aturan atau kebijakan.
"Harusnya berani bikin konsep dengan pemerintah, karena kadang-kadang pimpinan kita juga tidak paham. Karena namanya mengurus rakyat ini, mulai dari dia lahir sampai meninggalnya. Kan diurus," tuturnya.
Cornelis berpesan agar alumni IKAPTK di Kalimantan Barat mampu memberikan contoh kepada aparatur sipil negara (ASN) yang kebanyakan tidak memiliki latar belakang ilmu khusus pemerintahan.
"Alumni APDN, IPDN harus berikan contoh kepada ASN lain, disiplin dan memiliki loyalitas dalam menjalankan tugas," katanya.
Cornelis sendiri tercatat sebagai salah satu alumni APDN Provinsi Kalbar yang lulus pada tahun 1978, dan mengawali karier sebagai seorang abdi negara tahun 1978 dengan menjadi Camat di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Sebagai alumni sekolah khusus yang terkait dengan tata kelola pemerintahan, anggota IKAPTK harusnya tidak diam saat ada kebijakan yang dibuat pemerintah, ternyata tumpang tindih dengan kebijakan lainnya. Berikan sumbangsih pemikiran terhadap jalannya pemerintahan dan perkembangan daerah kita," kata Cornelis, saat membuka Kongres IKAPTK Kalbar di Pontianak, Senin.
Namun, dirinya menyayangkan masih banyak alumni APDN, IPDN yang tidak peduli dengan pemerintahan yang ada saat ini, bahkan tidak berani bersuara.
Cornelis mencontohkan, undang-undang tentang pemerintahan desa. Dimana ada dua Kementerian yang menjadi koordinator dari pemerintahan desa, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, padahal dulunya, hanya ada satu Kementerian saja.
"Sekarang Kepala Desa, pemerintahannya sudah beda, komandannya sudah beda. Dua matahari bersinar," katanya.
Gubernur Kalbar menyatakan, harusnya orang-orang yang paham dan mengerti tentang tata kelola pemerintahan, memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan. Sehingga bisa meminimalisir tumpang tindihnya aturan atau kebijakan.
"Harusnya berani bikin konsep dengan pemerintah, karena kadang-kadang pimpinan kita juga tidak paham. Karena namanya mengurus rakyat ini, mulai dari dia lahir sampai meninggalnya. Kan diurus," tuturnya.
Cornelis berpesan agar alumni IKAPTK di Kalimantan Barat mampu memberikan contoh kepada aparatur sipil negara (ASN) yang kebanyakan tidak memiliki latar belakang ilmu khusus pemerintahan.
"Alumni APDN, IPDN harus berikan contoh kepada ASN lain, disiplin dan memiliki loyalitas dalam menjalankan tugas," katanya.
Cornelis sendiri tercatat sebagai salah satu alumni APDN Provinsi Kalbar yang lulus pada tahun 1978, dan mengawali karier sebagai seorang abdi negara tahun 1978 dengan menjadi Camat di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017