Sukadana (Antara Kalbar) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara Alias mengatakan sebagai perwakilan masyarakat pihaknya akan selalu melakukan fungsi pengawasan terhadap pembangunan di wilayah itu.
"Kami selaku anggota DPRD sesuai dengan tugas kami, yakni dari pembahasan anggaran hingga nanti diterapkan. Dan kami tetap melakukan pengawalan terus terhadap pembangunan di Kabupaten Kayong Utara," jelas Wakil Ketua DPRD Kayong Utara, Alias.
Untuk itu pihaknya akan merespon cepat terhadap pesan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Cornelis dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Biro Humas dan Protokoler Provinsi Kalbar, Sy Yusniarsyah agar DPRD terus melakukan pengawalan pembangunan di setiap daerah.
"Kami sangat merespon sekali pesan-pesan dari Gubernur Kalimantan Barat yang disampaikan melalui Kepala Biro Humas dan protokol Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan fungsi pengawasan," tegasnya.
Dirinya juga menginformasikan bahwa kerja sama antara Pemerintah Daerah Kayong Utara dan DPRDnya saat ini sangat baik. "Jikapun terjadi beda pendapat, bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan profesional, mengedepankan kepentingan masyarakat," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kami selaku anggota DPRD sesuai dengan tugas kami, yakni dari pembahasan anggaran hingga nanti diterapkan. Dan kami tetap melakukan pengawalan terus terhadap pembangunan di Kabupaten Kayong Utara," jelas Wakil Ketua DPRD Kayong Utara, Alias.
Untuk itu pihaknya akan merespon cepat terhadap pesan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Cornelis dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Biro Humas dan Protokoler Provinsi Kalbar, Sy Yusniarsyah agar DPRD terus melakukan pengawalan pembangunan di setiap daerah.
"Kami sangat merespon sekali pesan-pesan dari Gubernur Kalimantan Barat yang disampaikan melalui Kepala Biro Humas dan protokol Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan fungsi pengawasan," tegasnya.
Dirinya juga menginformasikan bahwa kerja sama antara Pemerintah Daerah Kayong Utara dan DPRDnya saat ini sangat baik. "Jikapun terjadi beda pendapat, bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan profesional, mengedepankan kepentingan masyarakat," tuturnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017