Putussibau (Antara Kalbar) - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kapuas Hulu, Nurjanah Aini akan turun langsung mendatangi perusahaan perkebunan kelapa sawit mengawasi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini diduga tidak jelas penyalurannya.
"Perusahaan sawit wajib menyalurkan dana CSR jangan sampai para investor sawit hanya meraup keuntungan di Kapuas Hulu tanpa memenuhi kewajibannya menyalurkan CSR," kata Nurjanah ketika ditemui di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rabu (3/5).
Menurut Nurjanah selama dua periode dirinya menjabat sebagai Anggota DPRD Kapuas Hulu belum ada satu pun pihak perusahaan yang melaporkan penyaluran dana CSR.
"Kami dari Komisi B DPRD Kapuas Hulu akan turun langsung melakukan fungsi pengawasan jangan sampai dana CSR justru disalahgunakan," tegas Nurjanah politisi Partai Nasdem Kapuas Hulu.
Bahkan Nurjanah meminta masyarakat bersama - sama DPRD khususnya Komisi B melakukan pengawasan, agar tidak ada yang dirugikan.
"Masyarakat juga harus proaktif jika ada penyimpangan dilakukan perusahaan khususnya dalam penyaluran CSR segera laporkan ke Komisi B DPRD Kapuas Hulu," tegas Nurjanah.
(T.KR-TFT//N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Perusahaan sawit wajib menyalurkan dana CSR jangan sampai para investor sawit hanya meraup keuntungan di Kapuas Hulu tanpa memenuhi kewajibannya menyalurkan CSR," kata Nurjanah ketika ditemui di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rabu (3/5).
Menurut Nurjanah selama dua periode dirinya menjabat sebagai Anggota DPRD Kapuas Hulu belum ada satu pun pihak perusahaan yang melaporkan penyaluran dana CSR.
"Kami dari Komisi B DPRD Kapuas Hulu akan turun langsung melakukan fungsi pengawasan jangan sampai dana CSR justru disalahgunakan," tegas Nurjanah politisi Partai Nasdem Kapuas Hulu.
Bahkan Nurjanah meminta masyarakat bersama - sama DPRD khususnya Komisi B melakukan pengawasan, agar tidak ada yang dirugikan.
"Masyarakat juga harus proaktif jika ada penyimpangan dilakukan perusahaan khususnya dalam penyaluran CSR segera laporkan ke Komisi B DPRD Kapuas Hulu," tegas Nurjanah.
(T.KR-TFT//N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017