Kapuas Hulu (ANTARA) - Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi meminta agar Pemerintah Pusat turun tangan dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat.
"Kita tahu saat ini banjir terjadi di mana-mana, untuk itu diharapkan Pemerintah Pusat turun ke daerah membantu penanganan banjir terutama di Kapuas Hulu," kata Kuswandi di Putussibau Kapuas Hulu, Jumat.
Disampaikan Kuswandi, jika penanganan banjir hanya mengharapkan pemerintah daerah tidak akan maksimal karena banyak keterbatasan.
Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah daerah siap menghadapi bencana banjir, selain bantuan juga perlu disiapkan posko bencana dan posko pengungsian di sejumlah titik rawan.
"Dengan kondisi seperti ini perlu langkah yang dilakukan dengan melibatkan semua stack holder yang ada di Kapuas Hulu, baik lembaga pemerintah mau pun swasta," ujarnya.
Kepada masyarakat, Kuswandi juga mengimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mengutamakan keselamatan.
"Keselamatan lebih utama, jika tidak memungkinkan untuk tinggal di rumah karena direndam banjir segera mengungsi," pesan Kuswandi.
Diketahui dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas Hulu, Kamis (17/11/2022), saat ini banjir melanda 75 desa di 13 kecamatan wilayah Kapuas Hulu.
Akibat banjir yang terjadi itu terdapat 4. 647 rumah dan 370 fasilitas umum teredam dan 13.301 kepada keluarga dengan jumlah 42.903 jiwa terdampak banjir, untuk kedalaman air rata-rata satu hingga tiga meter.
Adapun 13 kecamatan yang terdampak banjir yaitu Kecamatan Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Bika, Kalis, Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Jongkok, Selimbau, Semitau, Suhaid, Silat Hilir, Batang Lupar dan Kecamatan Badau.
DPRD Kapuas Hulu minta pemerintah pusat bantu penanggulangan banjir
Jumat, 18 November 2022 21:15 WIB