Palu (Antara Kalbar) - Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Ma'ruf menemui Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola di kediaman dinasnya di Palu, Rabu petang, untuk menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya saat pembukaan Kongres XIX PMII di Palu, Selasa (16/5).
"Ya, mereka datang dan meminta maaf atas ucapan tersebut. Sebagai gubernur, sekaligus orang tua di daerah ini dan tokoh adat di lingkungan masyarakat Kaili, saya tentu memaafkan mereka," kata Gubernur Longki kepada Antara usai menerima Pengurus PB PMII.
Namun demikian, kata Longki, ia juga minta Aminuddin Ma'ruf untuk meminta maaf secara langsung kepada masyarakat Sulteng melalui media.
Gubernur mengaku bahwa ia sangat menyesalkan bahkan marah karena Aminuddin Ma'ruf saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres XIX PMII sempat menyebut bahwa kongres ini sengaja digelar di Kota Palu karena 'Tanah Tadulako' ini menjadi pusat kegiatan radikal Islam dan kegiatan menentang NKRI.
"Saya sangat menyesalkan ucapan itu karena jelas-jelas tidak didasari atas fakta-fakta yang benar apalagi diucapkan di depan pertemuan yang dihadiri Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Kalau yang dimaksudkan Aminuddin sebagai pusat kegiatan radikal Islam adalah aktivitas Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso yang sudah meninggal, itu kan hanya ada di sebagian wilayah Poso saja.
Lalu soal tudingan menjadi pusat kegiatan menentang NKRI, itu juga sangat tidak berdasar sebab tidak pernah ada kegiatan menentang NKRI di Sulteng.
"Kalau yang dimaksudkan adalah PRRI-Permesta, itu adanya di Sulawesi Utara, dan DI-TII itu di Sulsel, jadi tidak ada di Sulteng," katanya.
Ucapan itu juga membuat marah berbagai kalangan di Sulteng seperti Forum Pemuda Kaili (FPK), Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), PB.Alkhairaat dan ketua-ketua adat di Tanah Tadulako, bahkan massa HMI Palu sempat menggelar demo, Rabu siang, menuntut permohonan maaf Amiuddin Ma'ruf.
Gubernur Longki Djanggola mengaku menyambut baik kedatangan Ketua Umum PB PMII menemui dirinya dan meminta maaf kepada gubernur dan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, dan menyatakan menerima permohonan maaf mereka.
"Karena itu, selaku gubernur, orang tua dan tokoh adat di Tanah Kaili, saya meminta kepada semua kelompok masyarakat yang merasa tersakiti dengan ucapan itu supaya menerima permohonan maaf mereka dan mempertimbangkan kembali rencana-rencana yang akan mereka lakukan," ujarnya.
Danrem 132/Tadulako Palu Kol. Inf. Muh. Saleh Mustafa yang ditemui secara terpisah meminta kepada seluruh elemen masyarakat dan jurnalis untuk mengambil hikmah positif dari kejadian ini serta mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang akan mengganggu ketenteraman masyarakat.
Danrem yang didampingi Direktur Intel Polda Sulteng juga menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam dan pemuda, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan beberapa jurnalis untuk mengajak agar ikut mendinginkan situasi dan menciptakan situasu kondusif di Kota Palu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Ya, mereka datang dan meminta maaf atas ucapan tersebut. Sebagai gubernur, sekaligus orang tua di daerah ini dan tokoh adat di lingkungan masyarakat Kaili, saya tentu memaafkan mereka," kata Gubernur Longki kepada Antara usai menerima Pengurus PB PMII.
Namun demikian, kata Longki, ia juga minta Aminuddin Ma'ruf untuk meminta maaf secara langsung kepada masyarakat Sulteng melalui media.
Gubernur mengaku bahwa ia sangat menyesalkan bahkan marah karena Aminuddin Ma'ruf saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres XIX PMII sempat menyebut bahwa kongres ini sengaja digelar di Kota Palu karena 'Tanah Tadulako' ini menjadi pusat kegiatan radikal Islam dan kegiatan menentang NKRI.
"Saya sangat menyesalkan ucapan itu karena jelas-jelas tidak didasari atas fakta-fakta yang benar apalagi diucapkan di depan pertemuan yang dihadiri Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Kalau yang dimaksudkan Aminuddin sebagai pusat kegiatan radikal Islam adalah aktivitas Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso yang sudah meninggal, itu kan hanya ada di sebagian wilayah Poso saja.
Lalu soal tudingan menjadi pusat kegiatan menentang NKRI, itu juga sangat tidak berdasar sebab tidak pernah ada kegiatan menentang NKRI di Sulteng.
"Kalau yang dimaksudkan adalah PRRI-Permesta, itu adanya di Sulawesi Utara, dan DI-TII itu di Sulsel, jadi tidak ada di Sulteng," katanya.
Ucapan itu juga membuat marah berbagai kalangan di Sulteng seperti Forum Pemuda Kaili (FPK), Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), PB.Alkhairaat dan ketua-ketua adat di Tanah Tadulako, bahkan massa HMI Palu sempat menggelar demo, Rabu siang, menuntut permohonan maaf Amiuddin Ma'ruf.
Gubernur Longki Djanggola mengaku menyambut baik kedatangan Ketua Umum PB PMII menemui dirinya dan meminta maaf kepada gubernur dan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, dan menyatakan menerima permohonan maaf mereka.
"Karena itu, selaku gubernur, orang tua dan tokoh adat di Tanah Kaili, saya meminta kepada semua kelompok masyarakat yang merasa tersakiti dengan ucapan itu supaya menerima permohonan maaf mereka dan mempertimbangkan kembali rencana-rencana yang akan mereka lakukan," ujarnya.
Danrem 132/Tadulako Palu Kol. Inf. Muh. Saleh Mustafa yang ditemui secara terpisah meminta kepada seluruh elemen masyarakat dan jurnalis untuk mengambil hikmah positif dari kejadian ini serta mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang akan mengganggu ketenteraman masyarakat.
Danrem yang didampingi Direktur Intel Polda Sulteng juga menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam dan pemuda, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan beberapa jurnalis untuk mengajak agar ikut mendinginkan situasi dan menciptakan situasu kondusif di Kota Palu.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017