Sukadana (Antara Kalbar) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara hingga kini belum dapat memastikan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada di tahun 2018 karena masih menunggu jadwal dari KPU RI.
Menurut Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara, Dedy Efendy, pihaknya belum berani menyampaikan sejak kapan. "Namun persiapan seperti koordinasi dengan pemerintah kabupaten sudah kita lakukan," kata Dedy Efendy.
Ia melanjutkan, dengan ditentukannya keputusan dari KPU RI nanti, dapat dijadikan dasar bagi KPU Kayong Utara membentuk badan adhock serta tahapan pemilu.
Ia menambahkan, KPU Kayong Utara sejak 2016 sudah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk penyusunan anggaran persiapan tahapan Pilkada mengingat sebagian tahapan tahun 2018 akan dilaksanakan pada tahun 2017 ini.
Selain melakukan koordinasi di bidang anggaran, KPU kayong Utara juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam hal e-KTP dimana pada pilkada mendatang yang akan dilaksanakan serentak, salah satu dasar untuk dapat memilih adalah kepemilikan e-KTP.
"Kita juga telah koordinasi seberapa besar perekaman e-KTP yang ada di Kayong Utara, karena sampai data Februari lalu, baru 60 persen yang merekamkan diri dan belum kesemuanya tercetak," kata Dedy.
Ketua KPU yang juga Ketua KONI Kayong Utara ini menjelaskan, kepemilikan e-KTP ini dikatakan sebagai salah satu hal penting yang perlu diselesaikan secepatnya mengingat salah satu persyaratan dalam pencalonan yang maju dari jalur independen adalah dengan bukti e-KTP dan KTP Siak yang merupakan KTP lama sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Sementara itu di tempat terpisah, Bupati Kayong Utara Hildi Hamid menyampaikan, terkait penganggaran, sampai saat ini pemkab menyatakan siap dan tinggal teknis serta menunggu aturan yang diputuskan oleh pemerintah terkait mekanismenya.
"Jangan khawatir, pemerintah kabupaten akan siap dan mendukung suksesnya Pilkada mendatang," kata Hildi Hamid.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Menurut Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara, Dedy Efendy, pihaknya belum berani menyampaikan sejak kapan. "Namun persiapan seperti koordinasi dengan pemerintah kabupaten sudah kita lakukan," kata Dedy Efendy.
Ia melanjutkan, dengan ditentukannya keputusan dari KPU RI nanti, dapat dijadikan dasar bagi KPU Kayong Utara membentuk badan adhock serta tahapan pemilu.
Ia menambahkan, KPU Kayong Utara sejak 2016 sudah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk penyusunan anggaran persiapan tahapan Pilkada mengingat sebagian tahapan tahun 2018 akan dilaksanakan pada tahun 2017 ini.
Selain melakukan koordinasi di bidang anggaran, KPU kayong Utara juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam hal e-KTP dimana pada pilkada mendatang yang akan dilaksanakan serentak, salah satu dasar untuk dapat memilih adalah kepemilikan e-KTP.
"Kita juga telah koordinasi seberapa besar perekaman e-KTP yang ada di Kayong Utara, karena sampai data Februari lalu, baru 60 persen yang merekamkan diri dan belum kesemuanya tercetak," kata Dedy.
Ketua KPU yang juga Ketua KONI Kayong Utara ini menjelaskan, kepemilikan e-KTP ini dikatakan sebagai salah satu hal penting yang perlu diselesaikan secepatnya mengingat salah satu persyaratan dalam pencalonan yang maju dari jalur independen adalah dengan bukti e-KTP dan KTP Siak yang merupakan KTP lama sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Sementara itu di tempat terpisah, Bupati Kayong Utara Hildi Hamid menyampaikan, terkait penganggaran, sampai saat ini pemkab menyatakan siap dan tinggal teknis serta menunggu aturan yang diputuskan oleh pemerintah terkait mekanismenya.
"Jangan khawatir, pemerintah kabupaten akan siap dan mendukung suksesnya Pilkada mendatang," kata Hildi Hamid.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017