Pontianak (Antara Kalbar) - Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) menilai kinerja pemerintahan Kabupaten Sambas Kalimantan Barat yang hari ini memasuki usai satu tahun dibawah kepemimpinan Atbah Romin Suhaili - Hairah berjalan masih belum sesuai harapan.
"Apa yang telah dijanjikan yang tertuang dalam visi dan misi serta dijabarkan dalam program kerja masih belum nampak dan terkesan lamban. Kita nilai pemerintahan sekarang hanya mendapatkan nilai D," ujar Ketua KMKS, Deki saat dihubungi di Sambas, Selasa.
Ia menambahkan menjelaskan nilai D diberikan karena pemerintahan Atbah-Hairiah hanya sebagian kecil merealisasikan visi dan misinya yaitu mewujudkan masyarakat Sambas yang berakhlakul karimah, unggul dan sejahtera.
"Visi berakhlakul karimah ini menurut terjemahan saya pasti mengenai keagamaan. Pencapaiannya juga masih belum, terbukti masih banyak kasus asusila di Sambas, kekerasan pada anak dan perempuan, dan lain sebagainya," papar dia.
Kemudian terkait visi masyarakat yang unggul juga demikian belam ada konkrit kerjanya. Saat ini yang unggulan ia bingung di mana.
"Lalu masyarakat sejahtera, ini juga mendapat nilai D karena ini menyangkut sandang, pangan dan papan masyarakat apakah sudah bisa terpenuhi atau belum. Terbukti dengan masih banyaknya masyarakat Sambas yang menjadi TKI di Malaysia dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di Sambas serta murahnya harga jual hasil panen yang dibarengi dengan tidak adanya kebijakan pemerintah untuk mengatasi hal itu," papar dia.
Tidak hanya itu menurut Deki, banyak polemik yang terjadi mulai dari pemberhentian dan pengangkatan Sekda dan eselon II yang hingga saat ini juga masih belum dilantik.
"Selama satu tahun pemerintahan hingga saat ini kepala dinas belum ada yang dilantik. Ini tentu mengganggu proses pelayanan dan kinerja pemerintahan," kata dia.
Dia juga menyinggung pengolahan APBD 2017 yang dianggapnya pemerintahan Atbah-Hairiah tidak serius untuk merelisasikannya. Hal itu dikarenakan dari delapan misi ada satu poin yang sama sekali tidak dianggarkan yaitu penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab.
"Dengan demikian artinya ini bentuk ketidakseriusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misinya khusus dalam penegakan hukum yang tidak dianggarkan sama sekali," jelasnya.
Senada juga disampaikan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kecamatan Teluk Keramat (Imtek), Imbran. Menurutnya di usia 365 hari pemerintahan Bupati Sambas, belum menunjukan program yang dijalankan memberikan perubahan yang signifikan.
"Atbah - Hairiah dilantik pada 13 Juni 2016 sebagai bupati dan wakil bupati. Tapi, program yang sebelumnya dijanjikan seperti bidang pendidikan dan kesehatan hingga pelayanan publik masih jauh dari harapan," paparnya.
Ia menambahkan saat ini angka kemiskinan di Sambas masih tinggi, kekerasan, pelecehan seksual malah meningkat.
"Seharusnya pemerintah segera turun dengan program yang jelas dan konkret. Kita meminta kepada bupati dalam memilih pejabat eselon II yang sampai ini belum ada, orang yang betul ahli di bidangnya karena SKPD bukan hanya pelengkap, melainkan bertujuan menjadi pendorong majunya pemerintah ini," katanya.
(U.KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Apa yang telah dijanjikan yang tertuang dalam visi dan misi serta dijabarkan dalam program kerja masih belum nampak dan terkesan lamban. Kita nilai pemerintahan sekarang hanya mendapatkan nilai D," ujar Ketua KMKS, Deki saat dihubungi di Sambas, Selasa.
Ia menambahkan menjelaskan nilai D diberikan karena pemerintahan Atbah-Hairiah hanya sebagian kecil merealisasikan visi dan misinya yaitu mewujudkan masyarakat Sambas yang berakhlakul karimah, unggul dan sejahtera.
"Visi berakhlakul karimah ini menurut terjemahan saya pasti mengenai keagamaan. Pencapaiannya juga masih belum, terbukti masih banyak kasus asusila di Sambas, kekerasan pada anak dan perempuan, dan lain sebagainya," papar dia.
Kemudian terkait visi masyarakat yang unggul juga demikian belam ada konkrit kerjanya. Saat ini yang unggulan ia bingung di mana.
"Lalu masyarakat sejahtera, ini juga mendapat nilai D karena ini menyangkut sandang, pangan dan papan masyarakat apakah sudah bisa terpenuhi atau belum. Terbukti dengan masih banyaknya masyarakat Sambas yang menjadi TKI di Malaysia dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di Sambas serta murahnya harga jual hasil panen yang dibarengi dengan tidak adanya kebijakan pemerintah untuk mengatasi hal itu," papar dia.
Tidak hanya itu menurut Deki, banyak polemik yang terjadi mulai dari pemberhentian dan pengangkatan Sekda dan eselon II yang hingga saat ini juga masih belum dilantik.
"Selama satu tahun pemerintahan hingga saat ini kepala dinas belum ada yang dilantik. Ini tentu mengganggu proses pelayanan dan kinerja pemerintahan," kata dia.
Dia juga menyinggung pengolahan APBD 2017 yang dianggapnya pemerintahan Atbah-Hairiah tidak serius untuk merelisasikannya. Hal itu dikarenakan dari delapan misi ada satu poin yang sama sekali tidak dianggarkan yaitu penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab.
"Dengan demikian artinya ini bentuk ketidakseriusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misinya khusus dalam penegakan hukum yang tidak dianggarkan sama sekali," jelasnya.
Senada juga disampaikan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kecamatan Teluk Keramat (Imtek), Imbran. Menurutnya di usia 365 hari pemerintahan Bupati Sambas, belum menunjukan program yang dijalankan memberikan perubahan yang signifikan.
"Atbah - Hairiah dilantik pada 13 Juni 2016 sebagai bupati dan wakil bupati. Tapi, program yang sebelumnya dijanjikan seperti bidang pendidikan dan kesehatan hingga pelayanan publik masih jauh dari harapan," paparnya.
Ia menambahkan saat ini angka kemiskinan di Sambas masih tinggi, kekerasan, pelecehan seksual malah meningkat.
"Seharusnya pemerintah segera turun dengan program yang jelas dan konkret. Kita meminta kepada bupati dalam memilih pejabat eselon II yang sampai ini belum ada, orang yang betul ahli di bidangnya karena SKPD bukan hanya pelengkap, melainkan bertujuan menjadi pendorong majunya pemerintah ini," katanya.
(U.KR-DDI/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017