Pontianak (Antara Kalbar) - Anggota DPR RI Komisi XI dari Dapil Kalbar, Michael Jeno mengatakan rendahnya harga komoditas lada yang menjadi andalan masyarakat di perbatasan Kalbar-Sarawak perlu mendapat perhatian serius pemerintah terutama dalam hal intervensi pasar.
"Naik turunnya harga lada saat ini menimbulkan ketidakpastian bagi para petani. Sehingga pemerintah setempat dan lembaga terkait perlu melakukan intervensi. Jangan sampai biaya produksi lebih tinggi dari pada harga jual petani," ujarnya di Pontianak, Senin.
Jeno mengaku prihatin saat ini harga lada putih di tingkat petani di daerah perbatasan seperti di Kabupaten Sambas hanya tinggal Rp65 ribu per kilogram. Sedangkan sebelumnya mencapai kisaran Rp150 ribu per kilogram.
"Dipastikan selama ini para petani dalam posisi lemah lantaran harga lebih banyak dikendalikan oleh para pengepul di Sarawak. Oleh sebab itu perlu dibentuk sebuah badan khusus di tingkat kabupaten, yang menampung hasil pertanian tersebut. Dengan sistem tata niaga ini maka posisi petani akan lebih kuat," sarannya.
Ia menambahkan dengan adanya badan pemasaran khusus, pasokan dari petani dibeli dengan harga normal di atas ongkos produksi.
"Itu akan menjaga harga lada tetap bagus. Hanya saja karena membutuhkan dana besar, maka pemerintahan daerah bisa masuk ke sana. Mungkin bentuknya BUMD atau lainnya. Kalau harga di Sarawak turun, maka dia bisa menahan dulu untuk menjualnya, kemudian dijual nanti pas harga tinggi. Jadi petani juga mendapat kepastian," jelasnya.
Jeno meminta pihak terkait untuk membangun kawasan-kawasan industri di perbatasan untuk mendukung perkembangan industri sesuai potensi daerah. Menurutnya kawasan perbatasan kaya potensi, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya.
"Infrastruktur yang andal tersebut harus jadi faktor pendorong ekonomi masyarakat. Pemerintah harus memberdayakan dan membina masyarakat terutama pelaku UMKM. Jangan dibiarkan jadi penonton harus ada pemihakan agar dapat berkembang,� harapnya.
Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar Dwi Suslamanto menilai seharusnya warga perbatasan bisa sejahtera dengan komoditas lada.
"Namun harga lada yang sering naik turun membuat perkiraan petani sering meleset. Akibatnya biaya produksi bisa lebih tinggi dari hasil panen. Oleh sebab itu perlu ada pembinaan agar produksinya terus lancar. Mungkin untuk memberikan nilai tambah, lada tersebut bisa diolah lagi. Ke depan kami akan coba untuk melakukan analisa dan pembinaan atas budidaya lada di titik tertentu," kata dia.
(U.KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Naik turunnya harga lada saat ini menimbulkan ketidakpastian bagi para petani. Sehingga pemerintah setempat dan lembaga terkait perlu melakukan intervensi. Jangan sampai biaya produksi lebih tinggi dari pada harga jual petani," ujarnya di Pontianak, Senin.
Jeno mengaku prihatin saat ini harga lada putih di tingkat petani di daerah perbatasan seperti di Kabupaten Sambas hanya tinggal Rp65 ribu per kilogram. Sedangkan sebelumnya mencapai kisaran Rp150 ribu per kilogram.
"Dipastikan selama ini para petani dalam posisi lemah lantaran harga lebih banyak dikendalikan oleh para pengepul di Sarawak. Oleh sebab itu perlu dibentuk sebuah badan khusus di tingkat kabupaten, yang menampung hasil pertanian tersebut. Dengan sistem tata niaga ini maka posisi petani akan lebih kuat," sarannya.
Ia menambahkan dengan adanya badan pemasaran khusus, pasokan dari petani dibeli dengan harga normal di atas ongkos produksi.
"Itu akan menjaga harga lada tetap bagus. Hanya saja karena membutuhkan dana besar, maka pemerintahan daerah bisa masuk ke sana. Mungkin bentuknya BUMD atau lainnya. Kalau harga di Sarawak turun, maka dia bisa menahan dulu untuk menjualnya, kemudian dijual nanti pas harga tinggi. Jadi petani juga mendapat kepastian," jelasnya.
Jeno meminta pihak terkait untuk membangun kawasan-kawasan industri di perbatasan untuk mendukung perkembangan industri sesuai potensi daerah. Menurutnya kawasan perbatasan kaya potensi, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya.
"Infrastruktur yang andal tersebut harus jadi faktor pendorong ekonomi masyarakat. Pemerintah harus memberdayakan dan membina masyarakat terutama pelaku UMKM. Jangan dibiarkan jadi penonton harus ada pemihakan agar dapat berkembang,� harapnya.
Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar Dwi Suslamanto menilai seharusnya warga perbatasan bisa sejahtera dengan komoditas lada.
"Namun harga lada yang sering naik turun membuat perkiraan petani sering meleset. Akibatnya biaya produksi bisa lebih tinggi dari hasil panen. Oleh sebab itu perlu ada pembinaan agar produksinya terus lancar. Mungkin untuk memberikan nilai tambah, lada tersebut bisa diolah lagi. Ke depan kami akan coba untuk melakukan analisa dan pembinaan atas budidaya lada di titik tertentu," kata dia.
(U.KR-DDI/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017