Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan mendukung penuh berbagai kebijakan pemerintah Indonesia dan GCF dalam upaya menekan tingginya emisi dan gas rumah kaca.
"Sejauh ini, kami juga selalu mendukung berbagai langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan CGF dalam menekan tingginya emisi dan gas rumah kaca untuk menjaga kelestarian alam," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar M Zeet di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, komitmen Pemprov Kalbar sudah jelas, dengan membuat beberapa kebijakan program penghijauan lahan-lahan yang gundul, serta paraturan Gubernur untuk melindungi hutan dan tanah gambut yang ada di Kalbar. Semua itu dilakukan untuk melestarikan lingkungan.
Ia mengungkapkan hal itu ketika pertemuan dan dialog di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (19/7). Ia menyampaikan komitmen serta dukungan Pemprov Kalbar untuk pertemuan tahunan GCF di Balik Papan pada tanggal 25 - 29 September mendatang.
Pertemuan dialog yang diadakan di Hotel Pullman Jakarta dihadiri Gubernur Kaltim, Kaltara, Gubernur Papua, Papua Barat, Kementerian lingkungan lidup dan Kehutanan RI, Aman, Kementerian Pertanian RI dan Pemerintah Provinsi aceh.
Selain itu juga para mitra pemerintah yang terdiri dari Asian Development Bank (ADB), Agence Frangaise de D�veloppement (AFD), United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), United Nations, World Bank, Australian Embassy, Belgium Embassy, Bn`tish Embassy, Embassy of Finland,Embassy of France, Embassy of Japan dan Embassy of Sweden.
"Dalam hal ini juga kami sangat mengaperesiasi dan mendukung pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Bahkan, Gubernur Kalbar, Cornelis telah menghadiri beberapa kali pertemuan di GCF, ini adalah bentuk kepedulian dan dukungan beliau," tuturnya.
M Zeet memaparkan, adapun kesepakatan penting yang akan didiskusikan dalam forum GCF nanti adalah menyepakati Rencana Implementasi untuk beberapa komitmen yang sudah dicanangkan oleh anggota GCF Indonesia untuk mengurangi deforestasi dalam upaya pengendalian perubahan iklim.
Termasuk juga kemitraan dengan pihak swasta dalam memproduksi komoditas pertanian yang bebas deforestasi, keterlibatan masyarakat adat dalam upaya pengurangan deforestasi, dukungan pendanaan untuk mendukung mengurangi deforestasi.
Pertemuan itu bertujuan menyelaraskan komitmen anggota satuan tugas GCF Indonesia untuk mendukung target dan komitmen nasional dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan lahan untuk pengendalian perubahan iklim.
"Luaran dari pertemuan ini adalah diseminasi informasi mengenai Pertemuan Tahunan GCF 2017 kepada berbagai pihak serta mencapai kesepakatan antara anggota Satuan Tugas GCF Indonesia mengenai Balikpapan Challenge," kata M Zeet.
Kegiatan GCF yang dilaksanakan pada bulan September mendatang sejumlah Gubernur berbagai penjuru dunia akan berkumpul di kota Balikpapan, Kalimantam Timur, untuk memulai suatu tahapan baru yang penting dalam upaya mengurangi deforestasi hutan tropis.
"Disamping itu, para perwakilan dari perusahaan produsen komoditas pertanian yang terkemuka, organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat adat, dan petani juga akan turut menghadiri pertemuan ini," katanya.
(U.KR-RDO/I006)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Sejauh ini, kami juga selalu mendukung berbagai langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan CGF dalam menekan tingginya emisi dan gas rumah kaca untuk menjaga kelestarian alam," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar M Zeet di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, komitmen Pemprov Kalbar sudah jelas, dengan membuat beberapa kebijakan program penghijauan lahan-lahan yang gundul, serta paraturan Gubernur untuk melindungi hutan dan tanah gambut yang ada di Kalbar. Semua itu dilakukan untuk melestarikan lingkungan.
Ia mengungkapkan hal itu ketika pertemuan dan dialog di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (19/7). Ia menyampaikan komitmen serta dukungan Pemprov Kalbar untuk pertemuan tahunan GCF di Balik Papan pada tanggal 25 - 29 September mendatang.
Pertemuan dialog yang diadakan di Hotel Pullman Jakarta dihadiri Gubernur Kaltim, Kaltara, Gubernur Papua, Papua Barat, Kementerian lingkungan lidup dan Kehutanan RI, Aman, Kementerian Pertanian RI dan Pemerintah Provinsi aceh.
Selain itu juga para mitra pemerintah yang terdiri dari Asian Development Bank (ADB), Agence Frangaise de D�veloppement (AFD), United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), United Nations, World Bank, Australian Embassy, Belgium Embassy, Bn`tish Embassy, Embassy of Finland,Embassy of France, Embassy of Japan dan Embassy of Sweden.
"Dalam hal ini juga kami sangat mengaperesiasi dan mendukung pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Bahkan, Gubernur Kalbar, Cornelis telah menghadiri beberapa kali pertemuan di GCF, ini adalah bentuk kepedulian dan dukungan beliau," tuturnya.
M Zeet memaparkan, adapun kesepakatan penting yang akan didiskusikan dalam forum GCF nanti adalah menyepakati Rencana Implementasi untuk beberapa komitmen yang sudah dicanangkan oleh anggota GCF Indonesia untuk mengurangi deforestasi dalam upaya pengendalian perubahan iklim.
Termasuk juga kemitraan dengan pihak swasta dalam memproduksi komoditas pertanian yang bebas deforestasi, keterlibatan masyarakat adat dalam upaya pengurangan deforestasi, dukungan pendanaan untuk mendukung mengurangi deforestasi.
Pertemuan itu bertujuan menyelaraskan komitmen anggota satuan tugas GCF Indonesia untuk mendukung target dan komitmen nasional dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan lahan untuk pengendalian perubahan iklim.
"Luaran dari pertemuan ini adalah diseminasi informasi mengenai Pertemuan Tahunan GCF 2017 kepada berbagai pihak serta mencapai kesepakatan antara anggota Satuan Tugas GCF Indonesia mengenai Balikpapan Challenge," kata M Zeet.
Kegiatan GCF yang dilaksanakan pada bulan September mendatang sejumlah Gubernur berbagai penjuru dunia akan berkumpul di kota Balikpapan, Kalimantam Timur, untuk memulai suatu tahapan baru yang penting dalam upaya mengurangi deforestasi hutan tropis.
"Disamping itu, para perwakilan dari perusahaan produsen komoditas pertanian yang terkemuka, organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat adat, dan petani juga akan turut menghadiri pertemuan ini," katanya.
(U.KR-RDO/I006)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017