Pontianak (Antara Kalbar) - Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa mengharapkan pemerintah desa dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan melalui tim penggerak PKK di tingkat desa.
"Desa saat ini memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dengan melakukan pembangunan secara mandiri melalui dana desa. Oleh sebab itu setiap kepala desa wajib menganggarkan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan perempuan di desa," kata Karolin di Landak, Jumat.
Menurutnya, dengan ketersediaan dana yang ada, pemerintah desa tinggal mengarahkan kegiatan pemberdayaan perempuan yang memberikan manfaat, bukan hanya mengabiskan anggaran atau mengejar target penyerapan.
"Inilah tugas kita kedepan bagaimana dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat itu dapat juga digunakan untuk kegiatan pemberdayaan kaum perempuan yang ada didesa," tuturnya.
Dokter yang pernah bertugas di Puskesmas Mandor itu juga berharap agar kaum perempuan dapat dilibatkan dalam pengelolaan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
"Saya berharap setiap desa sudah memiliki rencana untuk membuat Badan Usaha Milik Desa. Walaupun belum dianggarkan, buat saja dulu untuk kita bisa memilih salah satu yang menjadi andalan kita," katanya.
Dia mengingatkan, BUMDes itu juga harus ada keterwakilan perempuannya, lebih bagus lagi jika manajer BUMDesnya itu adalah perempuan, sehingga kegiatan perempuan itu jangan hanya seremonial saja tetapi yang berdayaguna.
Karolin juga mengatakan terdapat beberapa desa di Kabupaten Landak yang tidak menganggarkan dana desanya untuk kegiatan PKK. Meskipun hanya sedikit tapi menurut Puteri Pertama Gubernur Kalbar itu sudah cukup berarti untuk mendayagunakan peranan perempuan di desa.
"Karena ada desa yang tidak menganggarkan dana desa untuk kegiatan PKK. Dilaporan dana desanya itu nol untuk kegiatan PKK, nanti bisa dicek oleh Pemdesnya kemudian dapat dilakukan pembinaan terhadap desa-desa agar menganggarkan dana desanya setiap tahun untuk kegiatan Ibu-Ibu PKK," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Desa saat ini memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dengan melakukan pembangunan secara mandiri melalui dana desa. Oleh sebab itu setiap kepala desa wajib menganggarkan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan perempuan di desa," kata Karolin di Landak, Jumat.
Menurutnya, dengan ketersediaan dana yang ada, pemerintah desa tinggal mengarahkan kegiatan pemberdayaan perempuan yang memberikan manfaat, bukan hanya mengabiskan anggaran atau mengejar target penyerapan.
"Inilah tugas kita kedepan bagaimana dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat itu dapat juga digunakan untuk kegiatan pemberdayaan kaum perempuan yang ada didesa," tuturnya.
Dokter yang pernah bertugas di Puskesmas Mandor itu juga berharap agar kaum perempuan dapat dilibatkan dalam pengelolaan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
"Saya berharap setiap desa sudah memiliki rencana untuk membuat Badan Usaha Milik Desa. Walaupun belum dianggarkan, buat saja dulu untuk kita bisa memilih salah satu yang menjadi andalan kita," katanya.
Dia mengingatkan, BUMDes itu juga harus ada keterwakilan perempuannya, lebih bagus lagi jika manajer BUMDesnya itu adalah perempuan, sehingga kegiatan perempuan itu jangan hanya seremonial saja tetapi yang berdayaguna.
Karolin juga mengatakan terdapat beberapa desa di Kabupaten Landak yang tidak menganggarkan dana desanya untuk kegiatan PKK. Meskipun hanya sedikit tapi menurut Puteri Pertama Gubernur Kalbar itu sudah cukup berarti untuk mendayagunakan peranan perempuan di desa.
"Karena ada desa yang tidak menganggarkan dana desa untuk kegiatan PKK. Dilaporan dana desanya itu nol untuk kegiatan PKK, nanti bisa dicek oleh Pemdesnya kemudian dapat dilakukan pembinaan terhadap desa-desa agar menganggarkan dana desanya setiap tahun untuk kegiatan Ibu-Ibu PKK," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017