Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengajak kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam membangun daerah melalui jalur politik.
"Antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sejarah dunia telah mencatat begitu banyaknya perempuan yang ikut dalam pembangunan, ini membuktikan bahwa perempuan memiliki banyak fungsi strategis," kata Cornelis saat membuka workshop Peningkatan kapasitas politik kebangsaan berperspektif gender, di Pontianak, Selasa.
Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, tetapi hasilnya belum sesuai yang diharapkan.
Berbagai faktor yang sering terdengar adanya persepsi yang sering dipegang bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen.
"Wanita berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan izin dari pasangan mereka. Banyak suami cenderung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktivitas tambahan mereka di luar rumah, terlebih kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat lebih yang tinggi," tuturnya.
Menurut Cornelis, dengan meningkatkan keterwakilan politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang akan dapat menjamin hak-hak kelompok perempuan dan masyarakat luas. Hal itu juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
Secara aturan keterlibatan perempuan untuk terjun di dunia politik sudah cukup dasar hukumnya, dimana semua itu telah diatur dalam undang-undang.
"Jadi, tidak ada alasan lagi jika perempuan tidak terlibat dalam politik dan memberikan sumbangsihnya pada pembangunan daerah dan bangsa ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar, Sumarno mengatakan memasuki tahun 2019 situasi politik di tanah air tentu kian menghangat, dikarenakan tahun 2019 bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk memilih calon wakil rakyat.
Menurutnya, para perempuan dapat terjun dan terlibat aktif dalam dunia politik. Salah satu bekal yang dapat diberikan pada calon wakil rakyat adalah dengan memberikan pengetahuan politik kebangsaan berpespektif gender serta mengasah kemampuan dan kesiapan mental perempuan yang akan menjadi pelaku aktif dalam dunia politik.
Berdasarkan hal tersebut, menurut Sumarno, pihaknya mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan. Melalui workshop peningkatan kapasitas politik kebangsaan berperspektif gender, dipihaknya mencoba menginspirasi dan menggerakkan keinginan serta memperkuat semangat perempuan untuk menjadi pelaku aktif dalam politik.
"Kita juga ingin perempuan memperluas wawasan perempuan terhadap sistem politik, mempersiapkan mental perempuan untuk terjun ke dunia politik, dan meningkatkan kompetensi dan kualitas peran perempuan dalam dunia politik kebangsaan berperspektif gender," katanya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sejarah dunia telah mencatat begitu banyaknya perempuan yang ikut dalam pembangunan, ini membuktikan bahwa perempuan memiliki banyak fungsi strategis," kata Cornelis saat membuka workshop Peningkatan kapasitas politik kebangsaan berperspektif gender, di Pontianak, Selasa.
Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, tetapi hasilnya belum sesuai yang diharapkan.
Berbagai faktor yang sering terdengar adanya persepsi yang sering dipegang bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen.
"Wanita berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan izin dari pasangan mereka. Banyak suami cenderung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktivitas tambahan mereka di luar rumah, terlebih kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat lebih yang tinggi," tuturnya.
Menurut Cornelis, dengan meningkatkan keterwakilan politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang akan dapat menjamin hak-hak kelompok perempuan dan masyarakat luas. Hal itu juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
Secara aturan keterlibatan perempuan untuk terjun di dunia politik sudah cukup dasar hukumnya, dimana semua itu telah diatur dalam undang-undang.
"Jadi, tidak ada alasan lagi jika perempuan tidak terlibat dalam politik dan memberikan sumbangsihnya pada pembangunan daerah dan bangsa ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar, Sumarno mengatakan memasuki tahun 2019 situasi politik di tanah air tentu kian menghangat, dikarenakan tahun 2019 bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk memilih calon wakil rakyat.
Menurutnya, para perempuan dapat terjun dan terlibat aktif dalam dunia politik. Salah satu bekal yang dapat diberikan pada calon wakil rakyat adalah dengan memberikan pengetahuan politik kebangsaan berpespektif gender serta mengasah kemampuan dan kesiapan mental perempuan yang akan menjadi pelaku aktif dalam dunia politik.
Berdasarkan hal tersebut, menurut Sumarno, pihaknya mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan. Melalui workshop peningkatan kapasitas politik kebangsaan berperspektif gender, dipihaknya mencoba menginspirasi dan menggerakkan keinginan serta memperkuat semangat perempuan untuk menjadi pelaku aktif dalam politik.
"Kita juga ingin perempuan memperluas wawasan perempuan terhadap sistem politik, mempersiapkan mental perempuan untuk terjun ke dunia politik, dan meningkatkan kompetensi dan kualitas peran perempuan dalam dunia politik kebangsaan berperspektif gender," katanya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017