Pontianak (Antara Kalbar) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengunjungi tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai hingga tahap ketiga tuntas pada Agustus.
"Proses ini harus dikawal sungguh-sungguh. Saya minta tim Kemensos berkoordinasi dengan Pemda, Himbara, Pendamping PKH, Koordinator Wilayah PKH fokus mengawal agar proses pencairan PKH dan mekanisme pengawasan di lapangan berjalan lebih cepat dan tepat," tegas Mensos kepada wartawan usai memantau pencairan bansos PKH di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Minggu.
Dikatakannya, total bansos PKH yang diterima setiap KPM adalah Rp1.890.000 per tahun yang cair sebanyak empat kali. Agustus merupakan jadwal pencairan PKH tahap ketiga dengan jumlah bantuan sebesar Rp500.000.
Dua tahap sebelumnya dilakukan pada Februari dan Mei, sementara tahap keempat cair November.�
Jumlah penerima PKH pada tahun 2017 untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah 82.463 KPM. Pada tahun 2018, jumlah untuk Kalimantan Barat akan ditambah sebanyak 138.055 KPM sehingga tahun depan sebanyak 220. 518 KPM di Kalimantan Barat akan menerima PKH.�
"Target kami pencairan PKH tahap ketiga tuntas Agustus. Maka bila di lapangan ada kendala, tolong semuanya baik pemda, Pendamping PKH maupun Himbara proaktif dan cepat tanggap mencari solusi," katanya.
Mensos mengakui proses pencairan bansos dari yang sebelumnya tunai melalui PT Pos dan secara bertahap berubah menjadi non tunai tentunya memerlukan proses.
Apalagi, tahun ini jumlah peserta PKH meningkat dari tahun lalu 3,5 juta KPM menjadi 6 juta KPM sehingga perlu waktu untuk penyiapan infrastruktur, sosialisasi kepada KPM, dan penyiapan SDM perbankan.
"Untuk itu kepada kota atau kabupaten yang mengalami keterlambatan pencairan, pastikan segera dituntaskan. Kepada KPM yang belum menerima dana tahap kedua dan tahap ketiga, saya intruksikan agar pencairannya dirapel langsung dua tahap," katanya.
Mensos menegaskan percepatan pencairan bansos PKH harus dipastikan tuntas karena tujuan PKH adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, membantu anak-anak mendapat gizi yang baik, serta meringankan biaya pendidikan anak-anak.
"Jadi penyaluran ini jangan sampai terlambat," tegas Khofifah.
Sementara itu Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Wilayah Kalimantan Anton Zulkarnain mengungkapkan untuk Kabupaten Kayong Utara Bank Mandiri akan menyalurkan bansos PKH kepada 2.019 KPM.
Upaya itu telah dilakukan secara maraton sejak awal Agustus di enam kecamatan di Kayong Utara bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI).�
"Tugas ini merupakan tugas utama, merupakan pengabdian kepada negara dan merah putih. Bank Mandiri sebagai salah satu anggota HIMBARA akan terus mendukung dan menyukseskan ini," kata Anton.�
Total KPM di Kabupaten Kayong Utara tahun ini sebanyak 2.019 orang. Jumlah bansos PKH untuk tahun 2017 di wilayah ini mencapai Rp3,8 miliar, sementara bantuan Beras Sejahtera diberikan kepada 6.511 keluarga dengan nilai total bantuan Rp8,9 miliar. Kemudian bansos Lansia untuk 75 jiwa senilai total Rp150 juta.�
Setelah Kayong Utara, Mensos akan mengunjungi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya, Senin (7/8).�
(T.T011/E008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Proses ini harus dikawal sungguh-sungguh. Saya minta tim Kemensos berkoordinasi dengan Pemda, Himbara, Pendamping PKH, Koordinator Wilayah PKH fokus mengawal agar proses pencairan PKH dan mekanisme pengawasan di lapangan berjalan lebih cepat dan tepat," tegas Mensos kepada wartawan usai memantau pencairan bansos PKH di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Minggu.
Dikatakannya, total bansos PKH yang diterima setiap KPM adalah Rp1.890.000 per tahun yang cair sebanyak empat kali. Agustus merupakan jadwal pencairan PKH tahap ketiga dengan jumlah bantuan sebesar Rp500.000.
Dua tahap sebelumnya dilakukan pada Februari dan Mei, sementara tahap keempat cair November.�
Jumlah penerima PKH pada tahun 2017 untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah 82.463 KPM. Pada tahun 2018, jumlah untuk Kalimantan Barat akan ditambah sebanyak 138.055 KPM sehingga tahun depan sebanyak 220. 518 KPM di Kalimantan Barat akan menerima PKH.�
"Target kami pencairan PKH tahap ketiga tuntas Agustus. Maka bila di lapangan ada kendala, tolong semuanya baik pemda, Pendamping PKH maupun Himbara proaktif dan cepat tanggap mencari solusi," katanya.
Mensos mengakui proses pencairan bansos dari yang sebelumnya tunai melalui PT Pos dan secara bertahap berubah menjadi non tunai tentunya memerlukan proses.
Apalagi, tahun ini jumlah peserta PKH meningkat dari tahun lalu 3,5 juta KPM menjadi 6 juta KPM sehingga perlu waktu untuk penyiapan infrastruktur, sosialisasi kepada KPM, dan penyiapan SDM perbankan.
"Untuk itu kepada kota atau kabupaten yang mengalami keterlambatan pencairan, pastikan segera dituntaskan. Kepada KPM yang belum menerima dana tahap kedua dan tahap ketiga, saya intruksikan agar pencairannya dirapel langsung dua tahap," katanya.
Mensos menegaskan percepatan pencairan bansos PKH harus dipastikan tuntas karena tujuan PKH adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, membantu anak-anak mendapat gizi yang baik, serta meringankan biaya pendidikan anak-anak.
"Jadi penyaluran ini jangan sampai terlambat," tegas Khofifah.
Sementara itu Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Wilayah Kalimantan Anton Zulkarnain mengungkapkan untuk Kabupaten Kayong Utara Bank Mandiri akan menyalurkan bansos PKH kepada 2.019 KPM.
Upaya itu telah dilakukan secara maraton sejak awal Agustus di enam kecamatan di Kayong Utara bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI).�
"Tugas ini merupakan tugas utama, merupakan pengabdian kepada negara dan merah putih. Bank Mandiri sebagai salah satu anggota HIMBARA akan terus mendukung dan menyukseskan ini," kata Anton.�
Total KPM di Kabupaten Kayong Utara tahun ini sebanyak 2.019 orang. Jumlah bansos PKH untuk tahun 2017 di wilayah ini mencapai Rp3,8 miliar, sementara bantuan Beras Sejahtera diberikan kepada 6.511 keluarga dengan nilai total bantuan Rp8,9 miliar. Kemudian bansos Lansia untuk 75 jiwa senilai total Rp150 juta.�
Setelah Kayong Utara, Mensos akan mengunjungi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya, Senin (7/8).�
(T.T011/E008)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017