Pontianak (Antara Kalbar) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI menunjuk Istitut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas untuk menerapkan kurikulum responsif gender.
"IAIS M Syafiuddin adalah satu-satunya kampus atau institut swasta yang ikut terlibat dalam proyek dimaksud. Pada 2017 ini hanya ada enam perguruan tinggi, kelimanya adalah institut negeri," ujar Perwakilan Kementerian PPPA RI, Sayuti Fitri saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Sayuti menjelasakan bahwa ada ada beberapa alasan penting mengapa IAIS M Syafiuddin Sambas ikut terlibat dalam kerja sama dimaksud. Ia menyebutkan hal tersebut tidak terlepas dari hasil kunjungan Deputi dari Kementerian PPPA RI.
"Beberapa waktu yang lalu Deputi ke Sambas terkait kasus perdagangan orang. Hal itu menjadi bagian tak terpisahkan penunjukkan IAIS M Syafiuddin Sambas menjadi bagian kerja sama penerapan kurikulum," katanya.
Ia menambahkan adanya kurikulum tersebut juga karena masih tingginya angka praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik fisik hingga seksual.
"Dari informasi dan kejadian di lapangan, praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi dan perlu solusi," katanya.
Ia berharap persoalan yang ada terutama dari berbagai pihak di Sambas untuk bersama-sama menjadi perhatian, tanggung jawab dan untuk dituntaskan.
(U.KR-DDI/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"IAIS M Syafiuddin adalah satu-satunya kampus atau institut swasta yang ikut terlibat dalam proyek dimaksud. Pada 2017 ini hanya ada enam perguruan tinggi, kelimanya adalah institut negeri," ujar Perwakilan Kementerian PPPA RI, Sayuti Fitri saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Sayuti menjelasakan bahwa ada ada beberapa alasan penting mengapa IAIS M Syafiuddin Sambas ikut terlibat dalam kerja sama dimaksud. Ia menyebutkan hal tersebut tidak terlepas dari hasil kunjungan Deputi dari Kementerian PPPA RI.
"Beberapa waktu yang lalu Deputi ke Sambas terkait kasus perdagangan orang. Hal itu menjadi bagian tak terpisahkan penunjukkan IAIS M Syafiuddin Sambas menjadi bagian kerja sama penerapan kurikulum," katanya.
Ia menambahkan adanya kurikulum tersebut juga karena masih tingginya angka praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik fisik hingga seksual.
"Dari informasi dan kejadian di lapangan, praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi dan perlu solusi," katanya.
Ia berharap persoalan yang ada terutama dari berbagai pihak di Sambas untuk bersama-sama menjadi perhatian, tanggung jawab dan untuk dituntaskan.
(U.KR-DDI/T011)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017