Putussibau (Antara Kalbar) - Komunitas perbatasan 17, Kapuas Hulu Kalimantan Barat menggelar pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk sosialisasi rasa nasionalisme sekaligus deteksi dini pengaruh radikalisme di wilayah setempat.
"Kegiatan itu melibatkan para pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat LSM dan lainnya, kami berharap melalui kegiatan itu mereka bisa memahami dan menangkal kelompok radikal yang mungkin ada disekitar kita," kata Ketua Panitia Pelaksana, Jumadi di Putussibau, Jumat.
Jumadi yang juga sebagai Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Sekretariat Daerah Kapuas Hulu mengatakan berdasarkan deteksi dini yang dilakukan dan informasi yang diterima dari intelijen belum ditemukan paham yang mengarah kepada radikalisme di Kapuas Hulu.
"Sebelum paham itu masuk kita sudah terlebih dahulu menangkal, agar tidak kelabakan di kemudian hari," jelas Jumadi.
Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero menegaskan setiap organisasi atau lembaga yang masuk ke wilayah Kapuas Hulu, wajib melaporkan diri.
"Walaupun tujuan organisasi tersebut baik, jika cara dan pelaksanaannya tidak baik, maka tidak ada gunanya," tegas Antonius.
Dikatakan Antonius, Pemerintah Kapuas Hulu tidak melarang organisasi dan LSM manapun yang ingin beraktifitas di Kapuas Hulu.
"Ikui aturan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan Undang - Undang," kata Antonius.
Dirinya meminta agar masyarakat dan semua pihak bersama dengan pemerintah dan apara untuk mencegah paham - paham radikalisme.
"Apabila ada hal - hal yang mencurigakan segera laporkan atau informasikan kepada pihak terkait," pinta Antonius.
Selain itu Antonius juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta mempertahankan NKRI dalam kondisi apapun.
"Keharmonisan yang selama ini sudah terjalin dengan baik harus tetap dijaga," kata Antonius.
(T.KR-TFT/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kegiatan itu melibatkan para pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat LSM dan lainnya, kami berharap melalui kegiatan itu mereka bisa memahami dan menangkal kelompok radikal yang mungkin ada disekitar kita," kata Ketua Panitia Pelaksana, Jumadi di Putussibau, Jumat.
Jumadi yang juga sebagai Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Sekretariat Daerah Kapuas Hulu mengatakan berdasarkan deteksi dini yang dilakukan dan informasi yang diterima dari intelijen belum ditemukan paham yang mengarah kepada radikalisme di Kapuas Hulu.
"Sebelum paham itu masuk kita sudah terlebih dahulu menangkal, agar tidak kelabakan di kemudian hari," jelas Jumadi.
Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero menegaskan setiap organisasi atau lembaga yang masuk ke wilayah Kapuas Hulu, wajib melaporkan diri.
"Walaupun tujuan organisasi tersebut baik, jika cara dan pelaksanaannya tidak baik, maka tidak ada gunanya," tegas Antonius.
Dikatakan Antonius, Pemerintah Kapuas Hulu tidak melarang organisasi dan LSM manapun yang ingin beraktifitas di Kapuas Hulu.
"Ikui aturan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan Undang - Undang," kata Antonius.
Dirinya meminta agar masyarakat dan semua pihak bersama dengan pemerintah dan apara untuk mencegah paham - paham radikalisme.
"Apabila ada hal - hal yang mencurigakan segera laporkan atau informasikan kepada pihak terkait," pinta Antonius.
Selain itu Antonius juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta mempertahankan NKRI dalam kondisi apapun.
"Keharmonisan yang selama ini sudah terjalin dengan baik harus tetap dijaga," kata Antonius.
(T.KR-TFT/T011)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017