Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Komite Tetap Keuangan dan Perbankan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar, Pieter Gunawan menilai kebijakan wajib transaksi dengan e-money di seluruh SPBU Kota Pontianak yang akan dimulai awal tahun 2018 perlu pertimbangan.
"Masyarakat Pontianak sebagian besar belum paham dengan sistem transaksi uang elektronik. Apabila dipaksakan dia menilai hal tersebut dapat membuat gejolak di masyarakat," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia menambahkan bahwa SPBU dipakai untuk semua kalangan. Sehingga penggunaan hal tersebut bukan hanya kalangan menengah ke atas yang paham bertransaksi non-tunai.
"Literasi non-tunai kita masih rendah. Ini beda dengan Jakarta yang ketika diterapkan aturan e-toll lancar-lancar saja. Saya sendiri tidak punya kartu e-money," paparnya.
Dikatakannya, untuk e-money hanya beberapa bank saja yang memiliki produk tersebut. Belum lagi infrastruktur dan jaringan penjualan untuk pengisian saldo atau top up e-money masih sangat sedikit.
"Berbeda dengan pulsa seluler yang bisa dibeli dimana saja. Kalau di SPBU itu dari pelajar sampai pengusaha menggunakannya. Bayangkan bagaimana kalau pelajar sedang kehabisan saldo di kartu e-moneynya. Sedangkan untuk mengisi harus ke bank atau ATM, jadi ribet," papar dia.
Pada sisi lain, dia juga memuji program Smart City dan Capital Fintech Wali Kota, Sutarmidji. Begitu juga dengan niatan pertamina dan perbankan untuk menggalakkan gerakan non-tunai.
"Hanya saja seharusnya skema transaksi wajib ini tidak diterapkan lebih dulu di SPBU. Lebih tepat sasaran bila transaksi wajib e-money ini diberlakukan di pusat-pusat perbelanjaan modern," sarannya.
Namun, bila memang aturan ini sudah final, Pieter berharap pihak terkait melakukan edukasi dan sosialisasi besar-besaran kepada masyarakat. Pasalnya, saat ini belum banyak yang tahu bahwa kebijakan tersebut akan berlaku.
"Saya mengusulkan juga agar tidak semua transaksi menggunakan e-money. SPBU bisa membuat dua jalur pengisian. Satu untuk e-money dan satu lagi untuk tunai atau kartu debit," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Masyarakat Pontianak sebagian besar belum paham dengan sistem transaksi uang elektronik. Apabila dipaksakan dia menilai hal tersebut dapat membuat gejolak di masyarakat," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia menambahkan bahwa SPBU dipakai untuk semua kalangan. Sehingga penggunaan hal tersebut bukan hanya kalangan menengah ke atas yang paham bertransaksi non-tunai.
"Literasi non-tunai kita masih rendah. Ini beda dengan Jakarta yang ketika diterapkan aturan e-toll lancar-lancar saja. Saya sendiri tidak punya kartu e-money," paparnya.
Dikatakannya, untuk e-money hanya beberapa bank saja yang memiliki produk tersebut. Belum lagi infrastruktur dan jaringan penjualan untuk pengisian saldo atau top up e-money masih sangat sedikit.
"Berbeda dengan pulsa seluler yang bisa dibeli dimana saja. Kalau di SPBU itu dari pelajar sampai pengusaha menggunakannya. Bayangkan bagaimana kalau pelajar sedang kehabisan saldo di kartu e-moneynya. Sedangkan untuk mengisi harus ke bank atau ATM, jadi ribet," papar dia.
Pada sisi lain, dia juga memuji program Smart City dan Capital Fintech Wali Kota, Sutarmidji. Begitu juga dengan niatan pertamina dan perbankan untuk menggalakkan gerakan non-tunai.
"Hanya saja seharusnya skema transaksi wajib ini tidak diterapkan lebih dulu di SPBU. Lebih tepat sasaran bila transaksi wajib e-money ini diberlakukan di pusat-pusat perbelanjaan modern," sarannya.
Namun, bila memang aturan ini sudah final, Pieter berharap pihak terkait melakukan edukasi dan sosialisasi besar-besaran kepada masyarakat. Pasalnya, saat ini belum banyak yang tahu bahwa kebijakan tersebut akan berlaku.
"Saya mengusulkan juga agar tidak semua transaksi menggunakan e-money. SPBU bisa membuat dua jalur pengisian. Satu untuk e-money dan satu lagi untuk tunai atau kartu debit," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017