Sukadana (Antara Kalbar) - Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kayong Utara, Jumadi, mendorong agar lembaga adat yang ada di Kayong Utara segera mengurus akta notaris dimana saat ini masih banyak lembaga adat di wilayah itu yang belum legal secara hukum.
"Kami sudah memanggil pengurus lembaga adat ada yang ada agar mereka mengukuhkan pengurusnya dan memiliki akta notaris resmi," ujar Jumadi saat menghadiri acara Nyapa Taun di Desa Pangkalan Buton Sukadana, Rabu, (13/9)
Karena menurutnya juga, pemerintah akan memberikan bantuan kepada lembaga kemasyarakatan dengan syarat memiliki akta notaris sebagai wujud pengakuan hukum terhadap lembaga tersebut.
"Nah, salah satu yang telah lembaga masyarakat yang memiliki akta notaris adalah Sanggar Mukerti yang dimiliki oleh Paguyuban Jawa, sedangkan lembaga adat yang lain sudah kita dorong juga," katanya lagi.
Baca juga: Lembaga Adat Dayak Wehea Terima Penghargaan Kalpataru
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kami sudah memanggil pengurus lembaga adat ada yang ada agar mereka mengukuhkan pengurusnya dan memiliki akta notaris resmi," ujar Jumadi saat menghadiri acara Nyapa Taun di Desa Pangkalan Buton Sukadana, Rabu, (13/9)
Karena menurutnya juga, pemerintah akan memberikan bantuan kepada lembaga kemasyarakatan dengan syarat memiliki akta notaris sebagai wujud pengakuan hukum terhadap lembaga tersebut.
"Nah, salah satu yang telah lembaga masyarakat yang memiliki akta notaris adalah Sanggar Mukerti yang dimiliki oleh Paguyuban Jawa, sedangkan lembaga adat yang lain sudah kita dorong juga," katanya lagi.
Baca juga: Lembaga Adat Dayak Wehea Terima Penghargaan Kalpataru
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017