Singkawang (Antara Kalbar) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Aula Hotel Dangau Resort Singkawang, Jumat.
Kegiatan rakor tersebut dihadiri anggota Panwaslu yang berasal dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat, Krisantus Heru Siswanto mengatakan, tujuan dari Rakor ini untuk mempersiapkan anggota Panwaslu di seluruh Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya tahapan-tahapan Pilgub secara maksimal.
"Meskipun ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah bagi teman-teman Panwaslu," katanya.
Namun, Bawaslu Kalbar tetap melakukan peningkatan kapasitas tahapan demi tahapan Pilgub Kalbar 2018.
Sebagaimana diketahui, bahwa sebentar lagi tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) akan segera dimulai. Kemudian, tahapan pencalonan.
"Mengenai tahapan DPT. Lalu apa-apa saja yang akan dilakukan Panwaslu di samping DPT ini merupakan tugas dari KPU Provinsi Kalbar untuk melakukan verifikasi terhadap data penduduk? Tentunya kita juga akan mempersiapkan teman-teman untuk melakukan pengawasan," ujarnya.
Yang mana di dalam pengawasannya nanti bisa dilakukan dengan metode pengawasan melekat dan dokumen terhadap DPT itu sendiri. Dikarenakan pendataan penduduknya dilakukan sampai ke tingkat desa maka Panwaslu Kabupaten/Kota diharapkan untuk segera mempersiapkan pembentukan Panwascam.
"Karena pengawasan ini bukan hanya fokus pada Kabupaten/Kota saja, tapi juga sampai ke tingkat desa," katanya.
Di samping itu, dia juga mengharapkan agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya tahapan-tahapan Pilgub Kalbar.
"Sehingga masyarakat itu tidak hanya kita jadikan sebagai objek saja, tapi juga kita jadikan sebagai subyek. Sehingga diharapkan masyarakat punya kesadaran mengapa dia harus memilih dan apa pentingnya dia memilih. Nah, tentunya ini akan menjadi tugas Bawaslu dan jajaran lewat pusat pengawasan partisipatif yang sudah dicanangkan Bawaslu RI," tuturnya.
Dia berharap, agar masyarakat itu mengerti dan memahami maksud dari memilih itu untuk apa. "Kira-kira inilah yang akan kita sampaikan ke masyarakat lewat organisasi-organisasi masyarakat," ungkapnya.
Di samping itu, Bawaslu beserta jajaran juga akan memberikan sosialisasi secara masiv terkait dengan apa-apa yang boleh dilakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan selama tahapan Pilgub Kalbar berjalan.
"Sosialisasi ini akan kita lakukan secara berjenjang dari mulut ke mulut supaya sampai ke masyarakat," ujarnya.
Hal itu dilakukan, agar jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran selama tahapan Pilgub berjalan. "Intinya kita lebih fokus pada pencegahan bukan kepada penindakan," tuturnya.
Tapi, lanjutnya, apabila sudah diperingatkan dan diberikan Warning kepada masyarakat, tapi masih juga dilakukan maka dengan sangat terpaksa akan pihaknya tindak.
Kemudian, menanggapi informasi-informasi Hoax yang biasa terjadi di media sosial, pihaknya juga akan melakukan pengawasan dengan melibatkan Kominfo. "Karena, hanya Kominfo yang bisa memblokir akunnya," katanya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Kegiatan rakor tersebut dihadiri anggota Panwaslu yang berasal dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat, Krisantus Heru Siswanto mengatakan, tujuan dari Rakor ini untuk mempersiapkan anggota Panwaslu di seluruh Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya tahapan-tahapan Pilgub secara maksimal.
"Meskipun ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah bagi teman-teman Panwaslu," katanya.
Namun, Bawaslu Kalbar tetap melakukan peningkatan kapasitas tahapan demi tahapan Pilgub Kalbar 2018.
Sebagaimana diketahui, bahwa sebentar lagi tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) akan segera dimulai. Kemudian, tahapan pencalonan.
"Mengenai tahapan DPT. Lalu apa-apa saja yang akan dilakukan Panwaslu di samping DPT ini merupakan tugas dari KPU Provinsi Kalbar untuk melakukan verifikasi terhadap data penduduk? Tentunya kita juga akan mempersiapkan teman-teman untuk melakukan pengawasan," ujarnya.
Yang mana di dalam pengawasannya nanti bisa dilakukan dengan metode pengawasan melekat dan dokumen terhadap DPT itu sendiri. Dikarenakan pendataan penduduknya dilakukan sampai ke tingkat desa maka Panwaslu Kabupaten/Kota diharapkan untuk segera mempersiapkan pembentukan Panwascam.
"Karena pengawasan ini bukan hanya fokus pada Kabupaten/Kota saja, tapi juga sampai ke tingkat desa," katanya.
Di samping itu, dia juga mengharapkan agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya tahapan-tahapan Pilgub Kalbar.
"Sehingga masyarakat itu tidak hanya kita jadikan sebagai objek saja, tapi juga kita jadikan sebagai subyek. Sehingga diharapkan masyarakat punya kesadaran mengapa dia harus memilih dan apa pentingnya dia memilih. Nah, tentunya ini akan menjadi tugas Bawaslu dan jajaran lewat pusat pengawasan partisipatif yang sudah dicanangkan Bawaslu RI," tuturnya.
Dia berharap, agar masyarakat itu mengerti dan memahami maksud dari memilih itu untuk apa. "Kira-kira inilah yang akan kita sampaikan ke masyarakat lewat organisasi-organisasi masyarakat," ungkapnya.
Di samping itu, Bawaslu beserta jajaran juga akan memberikan sosialisasi secara masiv terkait dengan apa-apa yang boleh dilakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan selama tahapan Pilgub Kalbar berjalan.
"Sosialisasi ini akan kita lakukan secara berjenjang dari mulut ke mulut supaya sampai ke masyarakat," ujarnya.
Hal itu dilakukan, agar jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran selama tahapan Pilgub berjalan. "Intinya kita lebih fokus pada pencegahan bukan kepada penindakan," tuturnya.
Tapi, lanjutnya, apabila sudah diperingatkan dan diberikan Warning kepada masyarakat, tapi masih juga dilakukan maka dengan sangat terpaksa akan pihaknya tindak.
Kemudian, menanggapi informasi-informasi Hoax yang biasa terjadi di media sosial, pihaknya juga akan melakukan pengawasan dengan melibatkan Kominfo. "Karena, hanya Kominfo yang bisa memblokir akunnya," katanya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017