Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Kota Pontianak, Selasa, menggelar seminar bedah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2018,sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Wali Kota Pontianak, Sutarmidji yang juga sebagai pembicara utama, menjelaskan, bedah RAPBD ini bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait hal-hal yang memang akan dilakukan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh di Kota Pontianak. Keterlibatan masyarakat dalam seminar bedah RAPBD ini diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Supaya masyarakat bisa ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Bedah RAPBD ini rutin digelar Pemkot Pontianak setiap tahunnya dan menghadirkan beberapa narasumber seperti dari Kementerian Menteri Dalam Negeri, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan narasumber lainnya," katanya.
Bedah RPBD 2018 bertemakan "APBD Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak" bedah RAPBD itu tidak hanya dihadiri para peserta, seminar ini juga disiarkan secara live streaming dan mampu menyedot sebanyak dua ribu pengunjung.
Sutarmidji menyatakan, dalam RAPBD 2018 ini, pihaknya fokus pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan dan saluran serta pengentasan kemiskinan.
Menurut dia, daerah kumuh di Kota Pontianak, masih cukup banyak yakni sekitar lima persen, dan angka kemiskinan berdasarkan data penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak sekitar 5 persen. Namun bila dilihat dari data penduduk di statistik sekitar 5,2 persen, sehingga perlu penanganan yang serius.
"Artinya, perbaikan penghasilan orang miskin itu perlu menjadi prioritas dan beban-beban dari orang miskin itu seperti untuk pembiayaan sekolah anaknya, kesehatan itu harus menjadi perhatian," katanya.
Oleh sebab itu, dalam APBD ada 15 ribu cadangan BPJS dan sekitar Rp1 miliaran untuk bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu serta 300 ton beras untuk cadangan pangan bagi mereka yang sewaktu-waktu perlu mendapat bantuan pangan beras, katanya.
Bahkan, dalam website milik Pemkot Pontianak (https://pontianakkota.kemiskinan.id), data kemiskinan lebih spesifik dengan menampilkan 29 ribu jiwa berdasarkan by name by address. Ia menambahkan, pihaknya akan melengkapi data itu dengan mencantumkan postur dari anak-anak keluarga miskin, tujuannya, supaya mereka bisa direkrut sebagai tenaga keamanan atau satpam.
"Di situ akan dimuat pendidikannya, tinggi dan berat badan sehingga kalau ada pihak yang membutuhkan tenaga satpam, bisa merekrut mereka yang memenuhi syarat. Program pelatihan satpam juga kami lanjutkan," katanya
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Hendro mengungkapkan bedah RAPBD Pontianak sudah kesekian kalinya digelar. Bedah anggaran dilakukan sebelum draf masuk ke DPRD, hal itu dilakukan agar ketika ada masukan, draf masih bisa diperbaiki.
"Kali ini dari kegiatan, ada juga masukan baik dari audien maupun pembahas yang harus menjadi perhatian dari kami, sehingga akan disesuaikan nanti," katanya.
Lantaran waktu yang terbatas, Hendro mengatakan jika masih ada masukan, pihaknya siap menerima. Dia ingin apa yang dilakukan Pontianak, bisa jadi contoh bagi daerah lain di Kalbar. Sayangnya, dari 14 kabupaten kota yang diundang, hanya perwakilan dari Kabupaten Mempawah yang hadir.
"Masyarakat menuntut adanya transparansi, kami di Pontianak ingin menjawab itu dari perencanaannya juga harus transparan sampai penggunaan dan pelaksaan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Wali Kota Pontianak, Sutarmidji yang juga sebagai pembicara utama, menjelaskan, bedah RAPBD ini bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait hal-hal yang memang akan dilakukan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh di Kota Pontianak. Keterlibatan masyarakat dalam seminar bedah RAPBD ini diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Supaya masyarakat bisa ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Bedah RAPBD ini rutin digelar Pemkot Pontianak setiap tahunnya dan menghadirkan beberapa narasumber seperti dari Kementerian Menteri Dalam Negeri, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan narasumber lainnya," katanya.
Bedah RPBD 2018 bertemakan "APBD Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak" bedah RAPBD itu tidak hanya dihadiri para peserta, seminar ini juga disiarkan secara live streaming dan mampu menyedot sebanyak dua ribu pengunjung.
Sutarmidji menyatakan, dalam RAPBD 2018 ini, pihaknya fokus pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan dan saluran serta pengentasan kemiskinan.
Menurut dia, daerah kumuh di Kota Pontianak, masih cukup banyak yakni sekitar lima persen, dan angka kemiskinan berdasarkan data penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak sekitar 5 persen. Namun bila dilihat dari data penduduk di statistik sekitar 5,2 persen, sehingga perlu penanganan yang serius.
"Artinya, perbaikan penghasilan orang miskin itu perlu menjadi prioritas dan beban-beban dari orang miskin itu seperti untuk pembiayaan sekolah anaknya, kesehatan itu harus menjadi perhatian," katanya.
Oleh sebab itu, dalam APBD ada 15 ribu cadangan BPJS dan sekitar Rp1 miliaran untuk bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu serta 300 ton beras untuk cadangan pangan bagi mereka yang sewaktu-waktu perlu mendapat bantuan pangan beras, katanya.
Bahkan, dalam website milik Pemkot Pontianak (https://pontianakkota.kemiskinan.id), data kemiskinan lebih spesifik dengan menampilkan 29 ribu jiwa berdasarkan by name by address. Ia menambahkan, pihaknya akan melengkapi data itu dengan mencantumkan postur dari anak-anak keluarga miskin, tujuannya, supaya mereka bisa direkrut sebagai tenaga keamanan atau satpam.
"Di situ akan dimuat pendidikannya, tinggi dan berat badan sehingga kalau ada pihak yang membutuhkan tenaga satpam, bisa merekrut mereka yang memenuhi syarat. Program pelatihan satpam juga kami lanjutkan," katanya
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Hendro mengungkapkan bedah RAPBD Pontianak sudah kesekian kalinya digelar. Bedah anggaran dilakukan sebelum draf masuk ke DPRD, hal itu dilakukan agar ketika ada masukan, draf masih bisa diperbaiki.
"Kali ini dari kegiatan, ada juga masukan baik dari audien maupun pembahas yang harus menjadi perhatian dari kami, sehingga akan disesuaikan nanti," katanya.
Lantaran waktu yang terbatas, Hendro mengatakan jika masih ada masukan, pihaknya siap menerima. Dia ingin apa yang dilakukan Pontianak, bisa jadi contoh bagi daerah lain di Kalbar. Sayangnya, dari 14 kabupaten kota yang diundang, hanya perwakilan dari Kabupaten Mempawah yang hadir.
"Masyarakat menuntut adanya transparansi, kami di Pontianak ingin menjawab itu dari perencanaannya juga harus transparan sampai penggunaan dan pelaksaan," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017