Pontianak (Antara Kalbar) - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyatakan, pihak perbankan bisa berekspansi perkreditan bidang infrastruktur sehingga pembangunan di daerah-daerah lebih lancar, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Masih banyak sektor-sektor yang bisa dibiayai perbankan, misalnya pembiayaan dalam proyek infrastruktur dan lain sebagainya," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Menurut dia, pemerintah pusat harusnya membuat suatu regulasi yang lebih sederhana, dimana pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam membiayai infrastruktur yang mendesak untuk dibangun dengan skema pembiayaan oleh perbankan dengan bunga di bawah kenaikan harga satuan.
Sejauh ini, dirinya melihat sebagian besar kredit bersifat konsumtif. Bank-bank tertentu hanya mengandalkan PNS sebagai nasabah kreditnya dan pinjaman-pinjaman itu sebagaian besar sifatnya konsumtif.
"Nah, kalau itu diterapkan maka bank itu akan bisa menyalurkan kredit produktif sebab yang harus dikejar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah penyaluran kredit produktif. Kalau tidak, maka kredit konsumtif yang besar bisa menimbulkan inflasi," ungkapnya.
Ia menambahkan, akibat tidak berekspansinya pihak bank di sektor perkreditan, maka sektor itu mengalami sedikit kelesuan.
"Apalagi, diera keterbukaan saat ini dimana investor asing bisa saja masuk dan mengakuisisi bank-bank tingkat medium yang aktivitasnya sudah mulai lesu," katanya.
Menurut dia, akan banyak bank-bank yang mungkin diakuisisi. Oleh sebab itu, ia berpendapat, bank-bank milik negara dan daerah harus mampu memperluas ekspansi di sektor perkreditan.
"Salah satunya dengan memberikan berbagai kemudahan tetapi tetap menjaga Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah jangan sampai di atas 5 persen," ungkapnya.
Sekarang ini, lanjut dia, ada kecenderungan NPL meningkat, meskipun penyebab meningkatnya NPL tidak diketahui pasti, namun dirinya tidak begitu yakin bila hal itu disebabkan faktor kondisi perekonomian saat ini.
(U.A057/B008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Masih banyak sektor-sektor yang bisa dibiayai perbankan, misalnya pembiayaan dalam proyek infrastruktur dan lain sebagainya," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Menurut dia, pemerintah pusat harusnya membuat suatu regulasi yang lebih sederhana, dimana pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam membiayai infrastruktur yang mendesak untuk dibangun dengan skema pembiayaan oleh perbankan dengan bunga di bawah kenaikan harga satuan.
Sejauh ini, dirinya melihat sebagian besar kredit bersifat konsumtif. Bank-bank tertentu hanya mengandalkan PNS sebagai nasabah kreditnya dan pinjaman-pinjaman itu sebagaian besar sifatnya konsumtif.
"Nah, kalau itu diterapkan maka bank itu akan bisa menyalurkan kredit produktif sebab yang harus dikejar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah penyaluran kredit produktif. Kalau tidak, maka kredit konsumtif yang besar bisa menimbulkan inflasi," ungkapnya.
Ia menambahkan, akibat tidak berekspansinya pihak bank di sektor perkreditan, maka sektor itu mengalami sedikit kelesuan.
"Apalagi, diera keterbukaan saat ini dimana investor asing bisa saja masuk dan mengakuisisi bank-bank tingkat medium yang aktivitasnya sudah mulai lesu," katanya.
Menurut dia, akan banyak bank-bank yang mungkin diakuisisi. Oleh sebab itu, ia berpendapat, bank-bank milik negara dan daerah harus mampu memperluas ekspansi di sektor perkreditan.
"Salah satunya dengan memberikan berbagai kemudahan tetapi tetap menjaga Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah jangan sampai di atas 5 persen," ungkapnya.
Sekarang ini, lanjut dia, ada kecenderungan NPL meningkat, meskipun penyebab meningkatnya NPL tidak diketahui pasti, namun dirinya tidak begitu yakin bila hal itu disebabkan faktor kondisi perekonomian saat ini.
(U.A057/B008)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017