Singkawang (Antara Kalbar) - Ketua Komisi II DPRD Kota Singkawang, Eka Chandra berharap penyelesaian masalah aset di kota setempat segera terselesaikan saat momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Pemkot Singkawang tahun 2017.
"Karena menurut informasi yang didengar, permasalahan aset itu hanya tinggal menunggu penyerahan secara administrasi dari Pemkab Bengkayang. Jadi kita tunggu saja dari penyerahan Pemkab Bengkayang," ujarnya di Singkawang, Selasa.
Ia menyatakan, apalah artinya, gedung fisik ada di Singkawang tapi secara dokumen yang sah ada di tempat lain.
Sehingga permasalahan yang tak kunjung selesai ini menurutnya selalu menjadi temuan BPK-P yang menyebabkan Kota Singkawang tidak pernah mendapat predikat WTP.
"Harapan saya, Pemkab Bengkayang segera menyerahkan aset tersebut sehingga Singkawang bisa meraih WTP," katanya.
Kepala Badan Keuangan Daerah Singkawang, Muslimin mengatakan, secara keseluruhan ada sebanyak 228 aset yang akan Pemkot Singkawang terima dari Bengkayang.
"Baik itu tahap satu, dua dan tiga totalnya ada sebanyak 228 aset yang terdiri dari tanah dan bangunan," kata Muslimin.
Muslimin berharap penyerahan aset-aset itu bisa segera dilakukan. Karena, ketika penyerahan aset sudah selesai nanti, mudah-mudahan di laporan keuangan tiga daerah Sing Bebas (Singkawang, Sambas dan Bengkayang) bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Secara terpisah, Wakil Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Kalbar di Kota Singkawang, Lutfi mendesak agar Pemkab Bengkayang segera menyerahkan aset ke Kota Singkawang.
"Supaya tidak selalu menjadi beban masalah bagi Pemkot Singkawang," kata Lutfi.
Dengan sudah diserahkannya aset-aset itu nantinya, maka secara legalitas sudah sah menjadi milik Pemkot Singkawang.
"Sehingga biaya anggaran baik untuk perehabatan gedung dan sebagainya akan jelas hak pengelolaannya," ujarnya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Karena menurut informasi yang didengar, permasalahan aset itu hanya tinggal menunggu penyerahan secara administrasi dari Pemkab Bengkayang. Jadi kita tunggu saja dari penyerahan Pemkab Bengkayang," ujarnya di Singkawang, Selasa.
Ia menyatakan, apalah artinya, gedung fisik ada di Singkawang tapi secara dokumen yang sah ada di tempat lain.
Sehingga permasalahan yang tak kunjung selesai ini menurutnya selalu menjadi temuan BPK-P yang menyebabkan Kota Singkawang tidak pernah mendapat predikat WTP.
"Harapan saya, Pemkab Bengkayang segera menyerahkan aset tersebut sehingga Singkawang bisa meraih WTP," katanya.
Kepala Badan Keuangan Daerah Singkawang, Muslimin mengatakan, secara keseluruhan ada sebanyak 228 aset yang akan Pemkot Singkawang terima dari Bengkayang.
"Baik itu tahap satu, dua dan tiga totalnya ada sebanyak 228 aset yang terdiri dari tanah dan bangunan," kata Muslimin.
Muslimin berharap penyerahan aset-aset itu bisa segera dilakukan. Karena, ketika penyerahan aset sudah selesai nanti, mudah-mudahan di laporan keuangan tiga daerah Sing Bebas (Singkawang, Sambas dan Bengkayang) bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Secara terpisah, Wakil Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Kalbar di Kota Singkawang, Lutfi mendesak agar Pemkab Bengkayang segera menyerahkan aset ke Kota Singkawang.
"Supaya tidak selalu menjadi beban masalah bagi Pemkot Singkawang," kata Lutfi.
Dengan sudah diserahkannya aset-aset itu nantinya, maka secara legalitas sudah sah menjadi milik Pemkot Singkawang.
"Sehingga biaya anggaran baik untuk perehabatan gedung dan sebagainya akan jelas hak pengelolaannya," ujarnya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017