Kubu Raya (Antara Kalbar) - Anggota Komisi XI DPR RI asal Dapil Kalbar,
Michael Jeno mendorong Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kubu Raya (KKR)
untuk menggali potensi desa sebagai wujud upaya memajukan desa
bersangkutan.
"Semangat membangun dari desa tentu tidak terlepas dari upaya yang dilakukan. Upaya tersebut tentu melihat dan menggali potensi yang ada," ujarnya saat memberikan sambutan pada sosialisasi pengelolaan dana desa mengunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Aula Bupati KKR, Jumat.
Ia menambahkan bahwa bisa saja satu desa satu produk. Jeno meyakini dengan penggalian potensi yang ada maka desa bisa mandiri.
"Bentuk saja Bumdes di desa. Kalau tidak bisa satu desa satu Bumdes maka gabungan saja antar-desa berdekatan," sarannya.
Ia menyebutkan bahwa pembentukan Bumdes untuk pengembangan desa juga sebagai wujud pemanfaatan dana desa yang telah dikucurkan ke desa - desa di Indonesia.
"Kita dari Komisi XI telah memperjuangkan agar dana desa tidak dipangkas oleh Kemenkeu di saat penerimaan negara tidak tercapai. Jadi ketika dana desa tidak dipangkas ini maka bentuk syukur kita adalah bagaimana Kades manfaatkannya untuk rakyat sesuai aturan," pesan.
Ia menyesalkan bahwa fakta miris sudah ada 900 Kades dari 74 ribuan Kades di Indonesia telah terjerat masalah hukum.
"Kalau Kades bermasalah dalam pengelolaan dana desa sehingga terjerat hukum karena tidak mengunakan dana desa dengan baik kan itu merugikan negara dan masyarakat. Kita dan semua itu terjadi. Mari manfaatkan dana desa dengan baik," papar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Semangat membangun dari desa tentu tidak terlepas dari upaya yang dilakukan. Upaya tersebut tentu melihat dan menggali potensi yang ada," ujarnya saat memberikan sambutan pada sosialisasi pengelolaan dana desa mengunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Aula Bupati KKR, Jumat.
Ia menambahkan bahwa bisa saja satu desa satu produk. Jeno meyakini dengan penggalian potensi yang ada maka desa bisa mandiri.
"Bentuk saja Bumdes di desa. Kalau tidak bisa satu desa satu Bumdes maka gabungan saja antar-desa berdekatan," sarannya.
Ia menyebutkan bahwa pembentukan Bumdes untuk pengembangan desa juga sebagai wujud pemanfaatan dana desa yang telah dikucurkan ke desa - desa di Indonesia.
"Kita dari Komisi XI telah memperjuangkan agar dana desa tidak dipangkas oleh Kemenkeu di saat penerimaan negara tidak tercapai. Jadi ketika dana desa tidak dipangkas ini maka bentuk syukur kita adalah bagaimana Kades manfaatkannya untuk rakyat sesuai aturan," pesan.
Ia menyesalkan bahwa fakta miris sudah ada 900 Kades dari 74 ribuan Kades di Indonesia telah terjerat masalah hukum.
"Kalau Kades bermasalah dalam pengelolaan dana desa sehingga terjerat hukum karena tidak mengunakan dana desa dengan baik kan itu merugikan negara dan masyarakat. Kita dan semua itu terjadi. Mari manfaatkan dana desa dengan baik," papar dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017