Pontianak (Antara kalbar) - Kelompok Cipayung Plus Kalimantan Barat yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa mengkonsolidasikan tentang pilkada damai yang akan berlangsung pada tahun 2018.
"Konsolidasi yang kita lakukan berbentuk diskusi tentang Pilkada serentak yang akan digelar tahun depan," ujar Ketua Badko HMI Kalbar, Muhammad Faiz di Pontianak, Kamis.
Badko HMI merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Kalbar.
Ia memaparkan bahwa dari hasil konsolidasi pihaknya meminta penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan lembaga terkait untuk bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi peserta yang melanggar aturan termasuk menggiring isu SARA.
"Hadirnya penyelenggara Pemilu dan pengawasnya kita ingin menyelenggarkan sesuai amanat yang telah diberikan," ujar dia.
Faiz menambahkan dalam diskusi tersebut juga direkomendasikan agar semua pihak memperkuat pemahaman tentang bahaya isu SARA dan tidak pentingnya politik identitas yang berpotensi memicu konflik horizontal.
"Kita dari Cipayung juga akan bersinergi sebagai motor penggerak pengawasan partisipatif dalam wujudkan demokrasi yang dicita - citakan," papar dia.
Dikatakannya selaku pemuda dan mahasiswa untuk Pilkada ke depan akan melakukan gerakan pencerdasan dan penyadaran politik secara keberlanjutan di masyarakat.
"Intinya kita meminta semua pihak untuk berkomitmen dalam meredam isu SARA dan mengawal Pilkada sebagaimana harapan bersama yakni melahirkan pemimpin pilihan rakyat secara demokratis," harapnya.
Di Kalbar, oganisasi Cipayung Plus terdiri dari HMI, PMII, Kammi, GMNI, Hikmabudhi, IPM, Ilmispi dan Pokja Rumah Demokrasi Kalbar serta beberapa organisasi lainnya.
(KR-DDI/T011/S027)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Konsolidasi yang kita lakukan berbentuk diskusi tentang Pilkada serentak yang akan digelar tahun depan," ujar Ketua Badko HMI Kalbar, Muhammad Faiz di Pontianak, Kamis.
Badko HMI merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Kalbar.
Ia memaparkan bahwa dari hasil konsolidasi pihaknya meminta penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan lembaga terkait untuk bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi peserta yang melanggar aturan termasuk menggiring isu SARA.
"Hadirnya penyelenggara Pemilu dan pengawasnya kita ingin menyelenggarkan sesuai amanat yang telah diberikan," ujar dia.
Faiz menambahkan dalam diskusi tersebut juga direkomendasikan agar semua pihak memperkuat pemahaman tentang bahaya isu SARA dan tidak pentingnya politik identitas yang berpotensi memicu konflik horizontal.
"Kita dari Cipayung juga akan bersinergi sebagai motor penggerak pengawasan partisipatif dalam wujudkan demokrasi yang dicita - citakan," papar dia.
Dikatakannya selaku pemuda dan mahasiswa untuk Pilkada ke depan akan melakukan gerakan pencerdasan dan penyadaran politik secara keberlanjutan di masyarakat.
"Intinya kita meminta semua pihak untuk berkomitmen dalam meredam isu SARA dan mengawal Pilkada sebagaimana harapan bersama yakni melahirkan pemimpin pilihan rakyat secara demokratis," harapnya.
Di Kalbar, oganisasi Cipayung Plus terdiri dari HMI, PMII, Kammi, GMNI, Hikmabudhi, IPM, Ilmispi dan Pokja Rumah Demokrasi Kalbar serta beberapa organisasi lainnya.
(KR-DDI/T011/S027)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017