Pontianak (Antara Kalbar) - Kisruh lahan perkebunan di perbatasan Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Sambas, sejumlah warga desa di Kecamatan Galing dan Sajingan Besar mendesak pengembalian lahan perkebunan.
Sejumlah warga yang tergabung dalam Serikat Tani Serumpun Damai mendesak PT Keliau Mas Perkasa (KMP) mengembalikan lahan masyarakat.
"Kami menuntut dikembalikannya lahan-lahan milik masyarakat dan mengganti kerugian masyarakat selama ini. Terhadap kebun yang merupakan milik kelompok masyarakat kami tetap akan melakukan panen bersama dan siap menghadapi segala bentuk konsekuensinya," ujar Sekjen Serikat Tani Serumpun Damai Kabupaten Sambas, Kumaini.
Ia menambahkan juga masyarakat bahkan menuntut pencabutan izin PT KMP di Desa Sijang, Kecamatan Galing, Desa Kaliau dan Santaban di Kecamatan Sajingan Basar.
"Pihak perusahaan secara sepihak telah merampas dan mengklaim tanah masyarakat sebagai lahan kosensi milik perusahaan. Sehingga menimbulkan sengketa dan keresahan masyarakat," katanya.
Masyarakat telah mengadukan hal tersebut ke DPRD Kabupaten Sambas untuk menyampaikan semua persoalan dan aspirasi.
"Sejak awal masyarakat telah menolak kehadiran perusahaan PT KMP di desa tersebut. Penolakan telah disiapkan oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui berbagai aksi baik melalui surat penolakan maupun aksi di lapangan. Akan tetapi, pihak perusahaan tetap melaksanakan aktivitas. Dengan alasan, mereka telah mengantongi perizinan dari pemerintah daerah Sambas," ujar dia.
Menurutnya jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti dalam waktu tujuh hari setalah dari DPRD maka pihaknya akan kembali melakukan aksi yang lebih besar lagi agar Bupati Sambas mengeluarkan sikap tegas.
"Sudah ada tiga surat keputusan Bupati Sambas yang diterbitkan selama tiga periode bupati yang berbeda. Padahal surat keputusan itu, yang memerintahkan pemberhentian aktivitas perusahaan. Namun surat tersebut tidak juga digubris oleh pihak perusahaan PT KMP," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Sejumlah warga yang tergabung dalam Serikat Tani Serumpun Damai mendesak PT Keliau Mas Perkasa (KMP) mengembalikan lahan masyarakat.
"Kami menuntut dikembalikannya lahan-lahan milik masyarakat dan mengganti kerugian masyarakat selama ini. Terhadap kebun yang merupakan milik kelompok masyarakat kami tetap akan melakukan panen bersama dan siap menghadapi segala bentuk konsekuensinya," ujar Sekjen Serikat Tani Serumpun Damai Kabupaten Sambas, Kumaini.
Ia menambahkan juga masyarakat bahkan menuntut pencabutan izin PT KMP di Desa Sijang, Kecamatan Galing, Desa Kaliau dan Santaban di Kecamatan Sajingan Basar.
"Pihak perusahaan secara sepihak telah merampas dan mengklaim tanah masyarakat sebagai lahan kosensi milik perusahaan. Sehingga menimbulkan sengketa dan keresahan masyarakat," katanya.
Masyarakat telah mengadukan hal tersebut ke DPRD Kabupaten Sambas untuk menyampaikan semua persoalan dan aspirasi.
"Sejak awal masyarakat telah menolak kehadiran perusahaan PT KMP di desa tersebut. Penolakan telah disiapkan oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui berbagai aksi baik melalui surat penolakan maupun aksi di lapangan. Akan tetapi, pihak perusahaan tetap melaksanakan aktivitas. Dengan alasan, mereka telah mengantongi perizinan dari pemerintah daerah Sambas," ujar dia.
Menurutnya jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti dalam waktu tujuh hari setalah dari DPRD maka pihaknya akan kembali melakukan aksi yang lebih besar lagi agar Bupati Sambas mengeluarkan sikap tegas.
"Sudah ada tiga surat keputusan Bupati Sambas yang diterbitkan selama tiga periode bupati yang berbeda. Padahal surat keputusan itu, yang memerintahkan pemberhentian aktivitas perusahaan. Namun surat tersebut tidak juga digubris oleh pihak perusahaan PT KMP," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017