Sukadana (Antaranews Kalbar) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu ) Kayong Utara membekali para Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se KKU strategi khusus saat pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) serentak.
Dikatakan komisioner Panwaslu, Kosasih, Coklit yang dilakukan serentak oleh penyelenggara pemilu perlu adanya pendampingan secara serius mulai 20 Januari hingga 18 Februari 2018.
Tahapan ini dilakukan oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) benar-benar dilakukan di lapangan bukan dilakukan diatas meja kerja.
"Kita ingin memastikan proses coklit harus riil dilakukan oleh petugas, kita khawatir, karena tidak ada saat dilakukan coklit, lantas tidak dilakukan coklit ulang dengan alasan malas atau bias dilakukan dimeja kerja," kata Kosasih.
Dengan adanya potensi, dugaan atau apapun saat pelaksanaan Coklit tersebut, Panwaslu Kayong Utara melakukan bimbingan teknis serta memberi trik dan tips khusus untuk para Panwascam dalam pengisian formulir isian dan bagaimana nanti mendelegasikan informasi dari Panwaslu ke Petugas Pengawas Lapangan (PPL).
Selain itu, dikarenakan jumlah PPL yang tidak sebanding dengan jumlah PPDP yang berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka ada strategi khusus yang diberikan.
"Kita juga membekali para Panwascam ini bagaimana sistem pelaporan yang baik dan benar dan jenjang pelaporan hasil coklit tersebut, karena dari laporan tersebut akan langsung diteruskan hingga ke jenjang lebih tinggi bahkan sampai ke Bawaslu RI," imbuhnya.
Komisioner Panwaslu yang juga sempat menjadi tenaga ahli dibidang data di KPU ini juga menyampaikan imbauan dan ajakan kepada seluruh masyarakat di KKU, bahwa dalam pelaksanaan Coklit ini, masyarakat memiliki tugas yang sama dalam pengawasan.
"Jika terdapat dugaan atau laporan dapat sesegera mungkin untuk menyampaikan ke pihak pengawas, mulai dari Panwas ditingkat desa, kecamatan atau ke Panwaslu Kabupaten," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
Dikatakan komisioner Panwaslu, Kosasih, Coklit yang dilakukan serentak oleh penyelenggara pemilu perlu adanya pendampingan secara serius mulai 20 Januari hingga 18 Februari 2018.
Tahapan ini dilakukan oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) benar-benar dilakukan di lapangan bukan dilakukan diatas meja kerja.
"Kita ingin memastikan proses coklit harus riil dilakukan oleh petugas, kita khawatir, karena tidak ada saat dilakukan coklit, lantas tidak dilakukan coklit ulang dengan alasan malas atau bias dilakukan dimeja kerja," kata Kosasih.
Dengan adanya potensi, dugaan atau apapun saat pelaksanaan Coklit tersebut, Panwaslu Kayong Utara melakukan bimbingan teknis serta memberi trik dan tips khusus untuk para Panwascam dalam pengisian formulir isian dan bagaimana nanti mendelegasikan informasi dari Panwaslu ke Petugas Pengawas Lapangan (PPL).
Selain itu, dikarenakan jumlah PPL yang tidak sebanding dengan jumlah PPDP yang berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka ada strategi khusus yang diberikan.
"Kita juga membekali para Panwascam ini bagaimana sistem pelaporan yang baik dan benar dan jenjang pelaporan hasil coklit tersebut, karena dari laporan tersebut akan langsung diteruskan hingga ke jenjang lebih tinggi bahkan sampai ke Bawaslu RI," imbuhnya.
Komisioner Panwaslu yang juga sempat menjadi tenaga ahli dibidang data di KPU ini juga menyampaikan imbauan dan ajakan kepada seluruh masyarakat di KKU, bahwa dalam pelaksanaan Coklit ini, masyarakat memiliki tugas yang sama dalam pengawasan.
"Jika terdapat dugaan atau laporan dapat sesegera mungkin untuk menyampaikan ke pihak pengawas, mulai dari Panwas ditingkat desa, kecamatan atau ke Panwaslu Kabupaten," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018