Pontianak (Antaranews Kalbar) - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Selasa, melantik sebanyak 35 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkot setempat dengan persetujuan mendagri.
"Izin tersebut diperlukan karena saya ikut mencalonkan diri pada pemilihan gubernur Kalbar periode 2018-2023," kata Sutarmidji dalam sambutannya pada pelantikan pejabat eselon III dan IV di Pontianak.
Selain izin dari mendagri, lanjut dia, dirinya juga sudah berkonsultasi dengan Panwas Provinsi Kalbar maupun Kota Pontianak, dan hal itu tidak masalah sepanjang ada izin dari mendagri.
"Kenapa perlu dilantik sekarang, karena yang dilantik itu diantaranya ada camat dan lurah, itu untuk memperlancar persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 mendatang," ungkapnya.
Ia menambahkan, sejatinya persetujuan mendagri untuk dirinya melantik pejabat eselon III dan IV sudah ada sejak bulan Desember 2017 lalu. Sementara untuk pejabat eselon II, ada lima jabatan yang kosong lantaran pejabat yang menduduki posisi tersebut memasuki masa pensiun.
"Saat ini nama-nama yang akan mengisi posisi tersebut sudah disetujui Komisi Aparatur Sipil Negara, hanya tinggal mengajukan ke mendagri untuk persetujuan melantiknya. Apabila izin dari mendagri keluar sebelum dirinya cuti sebagai Wali Kota Pontianak, maka ia memastikan akan melantik pejabat eselon II itu," ujarnya.
Namun apabila ia sudah memasuki masa cuti, maka yang akan melantik adalah Pejabat (Pj) Wali Kota Pontianak. "Ini semata-mata kebutuhan untuk menjalankan roda pemerintahan, apalagi jabatan Sekretaris Inspektorat kosong dan harus diisi segera karena akan diaudit APBD. Jadi tidak bisa ditunda lagi, ini juga untuk kepentingan audit," katanya.
Terkait posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini masih diisi sementara oleh Pj Sekda, Sutarmidji menjelaskan, sebelumnya sudah dilaksanakan fit and proper test. Hasilnya, ada tiga orang nominasi, yakni Rudi Enggano, Mulyadi dan Multi Juhto Bhatarendro.
Namun, nominasi utama, yakni Rudi Enggano, tersangkut permasalahan hukum sehingga batal dilantik.
Karena itu, ia mempunyai pemikiran, akan lebih baik yang memilih Sekda itu nanti wali kota definitif mendatang yang sesuai dengan pilihannya.
"Apakah dia mau pilih salah satu yang sudah ada, kan lima orang yang ikut, Rudi, Mulyadi, Multi, Uray Indra dan Aswin Djafar, atau lainnya," katanya.
Adapun pejabat yang dilantik tersebut, terdiri dari eselon III berjumlah sembilan orang, dan eselon IV sebanyak 26 orang.
(U.A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Izin tersebut diperlukan karena saya ikut mencalonkan diri pada pemilihan gubernur Kalbar periode 2018-2023," kata Sutarmidji dalam sambutannya pada pelantikan pejabat eselon III dan IV di Pontianak.
Selain izin dari mendagri, lanjut dia, dirinya juga sudah berkonsultasi dengan Panwas Provinsi Kalbar maupun Kota Pontianak, dan hal itu tidak masalah sepanjang ada izin dari mendagri.
"Kenapa perlu dilantik sekarang, karena yang dilantik itu diantaranya ada camat dan lurah, itu untuk memperlancar persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 mendatang," ungkapnya.
Ia menambahkan, sejatinya persetujuan mendagri untuk dirinya melantik pejabat eselon III dan IV sudah ada sejak bulan Desember 2017 lalu. Sementara untuk pejabat eselon II, ada lima jabatan yang kosong lantaran pejabat yang menduduki posisi tersebut memasuki masa pensiun.
"Saat ini nama-nama yang akan mengisi posisi tersebut sudah disetujui Komisi Aparatur Sipil Negara, hanya tinggal mengajukan ke mendagri untuk persetujuan melantiknya. Apabila izin dari mendagri keluar sebelum dirinya cuti sebagai Wali Kota Pontianak, maka ia memastikan akan melantik pejabat eselon II itu," ujarnya.
Namun apabila ia sudah memasuki masa cuti, maka yang akan melantik adalah Pejabat (Pj) Wali Kota Pontianak. "Ini semata-mata kebutuhan untuk menjalankan roda pemerintahan, apalagi jabatan Sekretaris Inspektorat kosong dan harus diisi segera karena akan diaudit APBD. Jadi tidak bisa ditunda lagi, ini juga untuk kepentingan audit," katanya.
Terkait posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini masih diisi sementara oleh Pj Sekda, Sutarmidji menjelaskan, sebelumnya sudah dilaksanakan fit and proper test. Hasilnya, ada tiga orang nominasi, yakni Rudi Enggano, Mulyadi dan Multi Juhto Bhatarendro.
Namun, nominasi utama, yakni Rudi Enggano, tersangkut permasalahan hukum sehingga batal dilantik.
Karena itu, ia mempunyai pemikiran, akan lebih baik yang memilih Sekda itu nanti wali kota definitif mendatang yang sesuai dengan pilihannya.
"Apakah dia mau pilih salah satu yang sudah ada, kan lima orang yang ikut, Rudi, Mulyadi, Multi, Uray Indra dan Aswin Djafar, atau lainnya," katanya.
Adapun pejabat yang dilantik tersebut, terdiri dari eselon III berjumlah sembilan orang, dan eselon IV sebanyak 26 orang.
(U.A057/N005)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018