Pontianak (Antaranews Kalbar) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat memperkirakan Kalbar akan memasuki musim kemarau lebih cepat pada tahun ini dibandingkan daerah lain, sehingga kewaspadaan terhadap bencana asap karena Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mendapat perhatian serius.
"Bahkan secara khusus Presiden sudah meminta Pemerintah Provinsi Kalbar saat rapat koordinasi peningkatan pengendalian Karhutla saat di Istana Negara RI hari ini untuk segera bergerak mengantisipasi Karhutla tersebut," kata Kepala BPBD Kalbar TTA Nyarong, saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Nyarong menjelaskan potensi Karhutla tinggi di Kalbar tidak terlepas dari lahan gambut yang berada di beberapa kabupaten atau kota yang ada. Dari luas Kalbar 147.307 kilometer persegi, terdapat 1,68 juta hektare lahan gambut.
"Lahan gambut itu tersebar di Kabupaten Kubu Raya seluas 471.187 hektare, Kabupaten Ketapang 284.506 hektare, Kabupaten Kapuas Hulu 282.832 hektare, Kabupaten Landak 56.203 hektare dan kabupaten/ kota lainnya 585.272 hektare," jelas dia.
Dilihat dari total desa yang memiliki potensi bencana asap, terdapat 182 desa atau 8,96 persen dari total 2.031 desa yang ada di Kalbar yang rawan bencana asap tersebut.
"Desa-desa yang berpotensi bencana asap akibat Karhutla tersebut yang harus menjadi perhatian semua pihak baik dari pemerintah daerah kabupaten kota maupun pemerintah desa serta masyarakatnya," kata dia.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan data tercatat ada 74.858 hektare lahan terbakar pada 2015. Kemudian pada 2016 ada seluas 1.841,85 hektare lahan terbakar dan pada 2017 berkurang secara signifikan hanya seluas 454,20 hektare.
"Dari data yang dihimpun terhadap kepemilikan lahan bahwa lahan yang terbakar tidak dimanfaatkan, umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal dan identitas kepemilikan tanah sulit diperoleh," papar dia.
(KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Bahkan secara khusus Presiden sudah meminta Pemerintah Provinsi Kalbar saat rapat koordinasi peningkatan pengendalian Karhutla saat di Istana Negara RI hari ini untuk segera bergerak mengantisipasi Karhutla tersebut," kata Kepala BPBD Kalbar TTA Nyarong, saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Nyarong menjelaskan potensi Karhutla tinggi di Kalbar tidak terlepas dari lahan gambut yang berada di beberapa kabupaten atau kota yang ada. Dari luas Kalbar 147.307 kilometer persegi, terdapat 1,68 juta hektare lahan gambut.
"Lahan gambut itu tersebar di Kabupaten Kubu Raya seluas 471.187 hektare, Kabupaten Ketapang 284.506 hektare, Kabupaten Kapuas Hulu 282.832 hektare, Kabupaten Landak 56.203 hektare dan kabupaten/ kota lainnya 585.272 hektare," jelas dia.
Dilihat dari total desa yang memiliki potensi bencana asap, terdapat 182 desa atau 8,96 persen dari total 2.031 desa yang ada di Kalbar yang rawan bencana asap tersebut.
"Desa-desa yang berpotensi bencana asap akibat Karhutla tersebut yang harus menjadi perhatian semua pihak baik dari pemerintah daerah kabupaten kota maupun pemerintah desa serta masyarakatnya," kata dia.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan data tercatat ada 74.858 hektare lahan terbakar pada 2015. Kemudian pada 2016 ada seluas 1.841,85 hektare lahan terbakar dan pada 2017 berkurang secara signifikan hanya seluas 454,20 hektare.
"Dari data yang dihimpun terhadap kepemilikan lahan bahwa lahan yang terbakar tidak dimanfaatkan, umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal dan identitas kepemilikan tanah sulit diperoleh," papar dia.
(KR-DDI/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018