Sintang (Antaranews Kalbar) - Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan hingga saat ini belum ada hotspot di wilayah Sintang, karena curah hujan di daerah tersebut masih tergolong tinggi.
"Di Kalimantan Barat memang sudah ada beberapa titik hotspot, namun di Sintang belum ada, meskipun demikian kita harus waspada jangan sampai ada," kata Jarot usai menghadiri rapat koordinasi di Makodam XII/Tanjungpura, Senin.
Dijelaskan Jarot, pada Tahun 2016 - 2017, tiga kabupaten di Kalbar yaitu Sintang, Ketapang, dan Kapuas Hulu terdapat titik hotspot terbesar, sehingga hal tersebut perlu diwaspadai.
Menurut dia, minggu lalu para pimpinan daerah juga sudah mendapatkan pengarahan dari Presiden di Istana.
Kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bahaya karhutla ini, juga ditindaklanjuti dengan koordinasi antar elemen terkait.
"Kita juga akan segara mengantisipasi terjadinya Karhutla, terutama dengan rapat koordinasi bersama beberapa unsur pemangku kepentingan, di situ juga harus kita libatkan perusahaan yang mempunyai kewajiban membina desa siaga api di desa binaannya," tegas Jarot.
Kemudian, kata Jarot, pihaknya juga berkoordinasi dengan tingkat kecamatan sampai ke desa dan akan membuat rencana aksi untuk Karhutla tersebut.
Ia menyampaikan ada beberapa poin yang akan lebih diperhatikan, yaitu pertama, bagaimana merubah?mainset?dari masyarakat yang kearifan lokalnya, sudah secara turun temurun membakar ladang.
Kedua, cara buka lahan tanpa bakar, sebab pada saat penanggulangan hotspot, protapnya sudah jelas, sejak tahun 2015, 2016, 2017 tidak ada masalah.
Sedangkan yang ketiga kata Jarot, bagaimana mencegahnya, salah satu upaya mencegah dengan merubah mainset masyarakat, supaya tidak membakar ketika mambuka lahan.
"Sosialisasinya masih belum gencar," jelasnya.
Bahkan ada persoalan imbauan yang tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai.
"Mereka mau tidak bakar, tapi dari pemerintah harus menyediakan alternatifnya, sarana dan prasarana seperti pupuk dan sebagainya," ucap Jarot.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Di Kalimantan Barat memang sudah ada beberapa titik hotspot, namun di Sintang belum ada, meskipun demikian kita harus waspada jangan sampai ada," kata Jarot usai menghadiri rapat koordinasi di Makodam XII/Tanjungpura, Senin.
Dijelaskan Jarot, pada Tahun 2016 - 2017, tiga kabupaten di Kalbar yaitu Sintang, Ketapang, dan Kapuas Hulu terdapat titik hotspot terbesar, sehingga hal tersebut perlu diwaspadai.
Menurut dia, minggu lalu para pimpinan daerah juga sudah mendapatkan pengarahan dari Presiden di Istana.
Kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bahaya karhutla ini, juga ditindaklanjuti dengan koordinasi antar elemen terkait.
"Kita juga akan segara mengantisipasi terjadinya Karhutla, terutama dengan rapat koordinasi bersama beberapa unsur pemangku kepentingan, di situ juga harus kita libatkan perusahaan yang mempunyai kewajiban membina desa siaga api di desa binaannya," tegas Jarot.
Kemudian, kata Jarot, pihaknya juga berkoordinasi dengan tingkat kecamatan sampai ke desa dan akan membuat rencana aksi untuk Karhutla tersebut.
Ia menyampaikan ada beberapa poin yang akan lebih diperhatikan, yaitu pertama, bagaimana merubah?mainset?dari masyarakat yang kearifan lokalnya, sudah secara turun temurun membakar ladang.
Kedua, cara buka lahan tanpa bakar, sebab pada saat penanggulangan hotspot, protapnya sudah jelas, sejak tahun 2015, 2016, 2017 tidak ada masalah.
Sedangkan yang ketiga kata Jarot, bagaimana mencegahnya, salah satu upaya mencegah dengan merubah mainset masyarakat, supaya tidak membakar ketika mambuka lahan.
"Sosialisasinya masih belum gencar," jelasnya.
Bahkan ada persoalan imbauan yang tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai.
"Mereka mau tidak bakar, tapi dari pemerintah harus menyediakan alternatifnya, sarana dan prasarana seperti pupuk dan sebagainya," ucap Jarot.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018