Pontianak (Antaranews Kalbar) - Tim Doktrin dan Strategi Pertahanan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI melakukan peninjauan Bandara Liku di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
"Peninjauan bandara ini bagian dari kunjungan kerja kita. Selain meninjau Bandara Liku kita juga melihat lahan Kompi Senapan Yonif 645 Raider Paloh dan Pos TNI Angkatan Laut Temajuk," ujar Asisten Deputi 1/IV Hanneg Kemenko Polhukam, Achmad Sajili saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Achmad menjelaskan bahwa potensi Sambas terbuka lebar untuk dikembangkan sebagai pangkalan pendukung pangkalan utama di Pontianak.
"Untuk persiapan pangkalan di Paloh kita telah berkoordinasi dengan kementerian terkait dan itu akan kita tindak lanjuti hasil dari koordinasi dan dialog dengan Pemda di sini," jelas dia.
Tim katanya mengapresiasi langkah daerah yang telah dengan cepat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian di pusat.
"Data-data yang didapat di lapangan ini diupayakan bisa terintegrasi dengan rencana strategis dan segera diwujudkan," papar dia.
Soal lahan katanya harus didukung juga oleh provinsi karena itu adalah kewenangannya berada di pemerintah provinsi.
"Untuk pangkalan diperlukan minimum lahan 50 hektare. Sedangkan kabupaten hanya bisa maksimal pertahunnya 5 hektare," sebut dia.
Saat kunjugan Tim Kemenko Polhukam, didampingi oleh Kolonel Laut (KH) Widy Prasetyo dan Kabid Strategi Pertahanan pada Asdep 1/IV Hanneg serta Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Peninjauan bandara ini bagian dari kunjungan kerja kita. Selain meninjau Bandara Liku kita juga melihat lahan Kompi Senapan Yonif 645 Raider Paloh dan Pos TNI Angkatan Laut Temajuk," ujar Asisten Deputi 1/IV Hanneg Kemenko Polhukam, Achmad Sajili saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Achmad menjelaskan bahwa potensi Sambas terbuka lebar untuk dikembangkan sebagai pangkalan pendukung pangkalan utama di Pontianak.
"Untuk persiapan pangkalan di Paloh kita telah berkoordinasi dengan kementerian terkait dan itu akan kita tindak lanjuti hasil dari koordinasi dan dialog dengan Pemda di sini," jelas dia.
Tim katanya mengapresiasi langkah daerah yang telah dengan cepat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian di pusat.
"Data-data yang didapat di lapangan ini diupayakan bisa terintegrasi dengan rencana strategis dan segera diwujudkan," papar dia.
Soal lahan katanya harus didukung juga oleh provinsi karena itu adalah kewenangannya berada di pemerintah provinsi.
"Untuk pangkalan diperlukan minimum lahan 50 hektare. Sedangkan kabupaten hanya bisa maksimal pertahunnya 5 hektare," sebut dia.
Saat kunjugan Tim Kemenko Polhukam, didampingi oleh Kolonel Laut (KH) Widy Prasetyo dan Kabid Strategi Pertahanan pada Asdep 1/IV Hanneg serta Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018