Pontianak (Antaranews Kalbar) - Aksi berbagai elemen di Kota Pontianak dalam memperingati Hari Perempuan Internasional adalah menuntut agar kaum perempuan Indonesia dan di Kalimantan Barat khususnya mendapatkan jaminan keamanan dalam berbagai sektor kehidupan.
"Pemerintah harus melibatkan perempuan dalam setiap mengambil kebijakan politik yang berkaitan dengan persoalan perempuan, sehingga jangan hanya laki-lakinya saja," kata Koordinator Media untuk Women`s March Pontianak Feliani, saat aksi bersama memperingati Hari Perempuan Internasional, di Pontianak, Kamis sore.
Dia menambahkan yang harus dibenahi saat ini paling penting adalah jaminan keamanan dan keselamatan terhadap perempuan. "Dalam kasus kekerasan seksual misalnya, harus ada landasan hukum yang mendukung supaya perempuan tidak takut lagi untuk melaporkan kasus yang menimpanya," kata Feliani, saat ini masih berstatus sebagai pelajar di SMA Negeri 4 Pontianak.
Berkaitan aksi bersama tersebut, ia mengatakan yang ingin dicapai dalam aksi tersebut adalah adanya kesadaran bahwa di Kalbar ada isu yang sangat penting harus mendapat perhatian dan tidak diabaikan begitu saja.
"Isu itu di antaranya kesetaraan gender, partisipasi politik, dan penolakan kekerasan seksual," kata dia lagi.
Koordinator lapangan aksi bersama Kusnanto mengatakan aksi itu digelar untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait dengan perempuan. "Kita ketahui di Indonesia ada 321 ribu kasus yang sebagian besar dialami perempuan. Untuk kasus pemerkosaan ada 1.600-an kasus, ada 1.225 terkait pencabulan. Khusus Kalbar saja ada 456 kasus," kata dia pula.
Menurut mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura itu, selain kasus kekerasan seksual, kasus lain yang kini menghantui kaum perempuan adalah di sektor perburuhan dimana perempuan mengalami beban ganda karena upah yang dipangkas dan jam kerja tidak sesuai kelayakan.
"Kemudian di sektor perdesaan, terjadi korporasi besar yaitu pembukaan lahan secara barbar yang dialami petani yang juga masyarakat adat. Di sini mereka kehilangan tanahnya, tidak lagi dalam melaksanakan pekerjaan yang sejak lama ditekuni," kata aktivis dari Serikat Pemuda Dayak ini.
Sementara peran sejumlah perempuan yang terjun di dunia politik saat ini, secara pribadi dia nilai juga belum memberikan andil dalam menangani persoalan perempuan. "Dalam momentum pilkada saat ini pun, belum tentu bisa menjamin persoalan perempuan di Kalbar bisa diatasi," kata dia lagi.
Ia mengharapkan dari aksi itu untuk selanjutnya perempuan dilibatkan tanpa ada diskriminasi. Pada kalangan mahasiswa diberikan kesempatan kepada mereka untuk berperan aktif di kampus sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk masyarakat.
Terkait buruh perempuan, dapat dijamin atas upah dan jam kerja yang sesuai, dan sektor perdesaan atau masyarakat adat diharapkan dapat dikeluarkan kebijakan atau regulasi dalam mengatasi konflik agraria yang banyak terjadi saat ini.
Aksi bersama tersebut diikuti mahasiswa, pelajar, individu, dan komunitas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Pemerintah harus melibatkan perempuan dalam setiap mengambil kebijakan politik yang berkaitan dengan persoalan perempuan, sehingga jangan hanya laki-lakinya saja," kata Koordinator Media untuk Women`s March Pontianak Feliani, saat aksi bersama memperingati Hari Perempuan Internasional, di Pontianak, Kamis sore.
Dia menambahkan yang harus dibenahi saat ini paling penting adalah jaminan keamanan dan keselamatan terhadap perempuan. "Dalam kasus kekerasan seksual misalnya, harus ada landasan hukum yang mendukung supaya perempuan tidak takut lagi untuk melaporkan kasus yang menimpanya," kata Feliani, saat ini masih berstatus sebagai pelajar di SMA Negeri 4 Pontianak.
Berkaitan aksi bersama tersebut, ia mengatakan yang ingin dicapai dalam aksi tersebut adalah adanya kesadaran bahwa di Kalbar ada isu yang sangat penting harus mendapat perhatian dan tidak diabaikan begitu saja.
"Isu itu di antaranya kesetaraan gender, partisipasi politik, dan penolakan kekerasan seksual," kata dia lagi.
Koordinator lapangan aksi bersama Kusnanto mengatakan aksi itu digelar untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait dengan perempuan. "Kita ketahui di Indonesia ada 321 ribu kasus yang sebagian besar dialami perempuan. Untuk kasus pemerkosaan ada 1.600-an kasus, ada 1.225 terkait pencabulan. Khusus Kalbar saja ada 456 kasus," kata dia pula.
Menurut mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura itu, selain kasus kekerasan seksual, kasus lain yang kini menghantui kaum perempuan adalah di sektor perburuhan dimana perempuan mengalami beban ganda karena upah yang dipangkas dan jam kerja tidak sesuai kelayakan.
"Kemudian di sektor perdesaan, terjadi korporasi besar yaitu pembukaan lahan secara barbar yang dialami petani yang juga masyarakat adat. Di sini mereka kehilangan tanahnya, tidak lagi dalam melaksanakan pekerjaan yang sejak lama ditekuni," kata aktivis dari Serikat Pemuda Dayak ini.
Sementara peran sejumlah perempuan yang terjun di dunia politik saat ini, secara pribadi dia nilai juga belum memberikan andil dalam menangani persoalan perempuan. "Dalam momentum pilkada saat ini pun, belum tentu bisa menjamin persoalan perempuan di Kalbar bisa diatasi," kata dia lagi.
Ia mengharapkan dari aksi itu untuk selanjutnya perempuan dilibatkan tanpa ada diskriminasi. Pada kalangan mahasiswa diberikan kesempatan kepada mereka untuk berperan aktif di kampus sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk masyarakat.
Terkait buruh perempuan, dapat dijamin atas upah dan jam kerja yang sesuai, dan sektor perdesaan atau masyarakat adat diharapkan dapat dikeluarkan kebijakan atau regulasi dalam mengatasi konflik agraria yang banyak terjadi saat ini.
Aksi bersama tersebut diikuti mahasiswa, pelajar, individu, dan komunitas.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018