Pontianak (Antaranews Kalbar) - Beberapa masyarakat dari sejumlah kecamatan mengeluhkan rendahnya kualitas layanan RSUD Mempawah di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dan mengharapkan agar ada perbaikan layanan, khususnya bagi masyarakat pengguna jasa BPJS Kesehatan.
"Ketika pasien berobat ke RSUD Mempawah lebih sering dirujuk ke RSUD Abdul Aziz Singkawang atau RSUD Soedarso Pontianak. Kita juga tidak tahu, apakah ada di RSUD Mempawah kekurangan tenaga, peralatan atau ruangnya terbatas karena kami tidak pernah diberi tahu," kata Jamri, warga Desa Pasir Panjang, Minggu.
Hal itu dipaparkannya saat menghadiri kampanye dialogis pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor utur 2, dr. Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot di Kabupaten Mempawah, Minggu malam.
Dari rangkaian kegiatan Kampanye Dialogis Calon Gubernur Kalbar nomor urut 2, Karolin Margret Natasa di beberapa tempat di Kabupaten Mempawah seperti di Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur, Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh dan di Desa Pa Kadu Kecamatan Toho, sebagian besar warga mengeluhkan rendahnya kualitas pelayanan RSUD Kabupaten Mempawah.
"Kami sangat berharap, ke depan jika Ibu Karolin terpilih menjadi Gubernur Kalbar, Rumah Sakit Mempawah ini harus ditingkatkan kualitasnya. Walaupun bangunannya kurang bagus, yang penting pelayanannya harus bagus," kata pria yang kesehariannya itu bekerja sebagai nelayan.
Baca juga: Ombudsman: 18 Laporan Buruknya Pelayanan RSUD Rubini
Senada dengan yang diungkapkan Jamri, Iyas warga Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh juga mengeluhkan hal yang sama. Bahkan, Iyas menyebutkan RSUD Mempawah tidak ubahnya seperti ambulans yang hanya berfungsi antar jemput pasien.
"RSUD Mempawah itu seperti ambulans, ketika ada pasien yang berobat, hanya bisa dirujuk saja. Kalau tidak ke Singkawang, ya ke Rumah Sakit yang ada di Pontianak," tutur Iyas.
Lain hal dengan Mariana, warga Desa Pa` Kadu, Kecamatan Toho ketika membagikan pengalamannya berobat di RSUD Mempawah. Wanita paruh baya itu menceritakan proses yang dilaluinya cukup rumit ketika berobat di RSUD Mempawah sebagai pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan.
"Kalau pakai BPJS itu rumit urusannya, makanya saya sekarang lebih memilih berobat menggunakan jalur umum. Biasanya saya langsung berobat ke RS Antonius Pontianak," ujar Mariana.
Untuk itu, Warga berharap Pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, Demokrat, PKPI dan Partai Perindo itu dapat segera menyelesaikan masalah tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Karolin menjelaskan kewenangan untuk memperbaiki kualitas pelayanan RSUD Mempawah bukan berada ditangan seorang Gubernur akan tetapi lebih tepatnya berada di tangan Bupati.
"Kami juga sudah menjelaskan bahwa rumah sakit di tingkat Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Bupati dan Wali kota, tetapi Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Khusus seperti RSUD Soedarso dan RSJ itu merupakan tanggung jawab Gubernur," kata Karolin.
Menurutnya, Ketika masyarakat Kalbar mempercayakannya menjadi Gubernur Kalbar, kualitas pelayanan dan jenis pelayanan yang dapat diakses di RSUD Soedarso menjadi prioritas dan perhatian pihaknya.
"Bukan hanya menambah jumlah tempat tidur, tetapi bagaimana ke depannya agar semakin berkualitas pelayanan yang diberikan kemudian berpihak kepada masyarakat yang tidak mampu. Itu yang paling penting dalam pelayanan kesehatan," tuturnya.
Meskipun RSUD di tingkat Kabupaten/Kota bukan menjadi tanggung jawab seorang Gubernur, Karolin mengatakan tugas seorang Gubernur dapat memberikan teguran langsung kepada Bupati/Walikota yang tidak memperhatikan kondisi RSUD setempat.
"Jika dipercayakan menjadi Gubernur, saya bisa melakukan teguran langsung kepada Bupati/Walikota untuk memperbaiki kualitas pelayanan di RSUD masing-masing. Tidak menutup kemungkinan saya juga dapat menurunkan tim yang bertugas melakukan evaluasi terhadap RSUD tersebut," kata Karolin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Ketika pasien berobat ke RSUD Mempawah lebih sering dirujuk ke RSUD Abdul Aziz Singkawang atau RSUD Soedarso Pontianak. Kita juga tidak tahu, apakah ada di RSUD Mempawah kekurangan tenaga, peralatan atau ruangnya terbatas karena kami tidak pernah diberi tahu," kata Jamri, warga Desa Pasir Panjang, Minggu.
Hal itu dipaparkannya saat menghadiri kampanye dialogis pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor utur 2, dr. Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot di Kabupaten Mempawah, Minggu malam.
Dari rangkaian kegiatan Kampanye Dialogis Calon Gubernur Kalbar nomor urut 2, Karolin Margret Natasa di beberapa tempat di Kabupaten Mempawah seperti di Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur, Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh dan di Desa Pa Kadu Kecamatan Toho, sebagian besar warga mengeluhkan rendahnya kualitas pelayanan RSUD Kabupaten Mempawah.
"Kami sangat berharap, ke depan jika Ibu Karolin terpilih menjadi Gubernur Kalbar, Rumah Sakit Mempawah ini harus ditingkatkan kualitasnya. Walaupun bangunannya kurang bagus, yang penting pelayanannya harus bagus," kata pria yang kesehariannya itu bekerja sebagai nelayan.
Baca juga: Ombudsman: 18 Laporan Buruknya Pelayanan RSUD Rubini
Senada dengan yang diungkapkan Jamri, Iyas warga Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh juga mengeluhkan hal yang sama. Bahkan, Iyas menyebutkan RSUD Mempawah tidak ubahnya seperti ambulans yang hanya berfungsi antar jemput pasien.
"RSUD Mempawah itu seperti ambulans, ketika ada pasien yang berobat, hanya bisa dirujuk saja. Kalau tidak ke Singkawang, ya ke Rumah Sakit yang ada di Pontianak," tutur Iyas.
Lain hal dengan Mariana, warga Desa Pa` Kadu, Kecamatan Toho ketika membagikan pengalamannya berobat di RSUD Mempawah. Wanita paruh baya itu menceritakan proses yang dilaluinya cukup rumit ketika berobat di RSUD Mempawah sebagai pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan.
"Kalau pakai BPJS itu rumit urusannya, makanya saya sekarang lebih memilih berobat menggunakan jalur umum. Biasanya saya langsung berobat ke RS Antonius Pontianak," ujar Mariana.
Untuk itu, Warga berharap Pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, Demokrat, PKPI dan Partai Perindo itu dapat segera menyelesaikan masalah tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Karolin menjelaskan kewenangan untuk memperbaiki kualitas pelayanan RSUD Mempawah bukan berada ditangan seorang Gubernur akan tetapi lebih tepatnya berada di tangan Bupati.
"Kami juga sudah menjelaskan bahwa rumah sakit di tingkat Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Bupati dan Wali kota, tetapi Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Khusus seperti RSUD Soedarso dan RSJ itu merupakan tanggung jawab Gubernur," kata Karolin.
Menurutnya, Ketika masyarakat Kalbar mempercayakannya menjadi Gubernur Kalbar, kualitas pelayanan dan jenis pelayanan yang dapat diakses di RSUD Soedarso menjadi prioritas dan perhatian pihaknya.
"Bukan hanya menambah jumlah tempat tidur, tetapi bagaimana ke depannya agar semakin berkualitas pelayanan yang diberikan kemudian berpihak kepada masyarakat yang tidak mampu. Itu yang paling penting dalam pelayanan kesehatan," tuturnya.
Meskipun RSUD di tingkat Kabupaten/Kota bukan menjadi tanggung jawab seorang Gubernur, Karolin mengatakan tugas seorang Gubernur dapat memberikan teguran langsung kepada Bupati/Walikota yang tidak memperhatikan kondisi RSUD setempat.
"Jika dipercayakan menjadi Gubernur, saya bisa melakukan teguran langsung kepada Bupati/Walikota untuk memperbaiki kualitas pelayanan di RSUD masing-masing. Tidak menutup kemungkinan saya juga dapat menurunkan tim yang bertugas melakukan evaluasi terhadap RSUD tersebut," kata Karolin.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018