Putussibau (Antaranews Kalbar) - Perwakilan masyarakat penambang emas ilegal di Kabupaten Kapuas Hulu wilayah Kalimantan Barat siap membentuk tim untuk mengurus legalitas tambang rakyat yang akan difasilitasi DPRD setempat.
Saat diskusi penanganan PETI di Polres Kapuas Hulu, Senin, Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah mengatakan persoalan PETI di Kapuas Hulu harus segera diatasi dengan membentuk tim untuk legalitas pertambangan emas yang menjadi mata pencarian masyarakat penambang emas.
"Kita tidak bisa saling menyalahkan yang harus kita bentuk itu tim, agar aktivitas pertambangan emas di Kapuas Hulu tidak bertentangan dengan undang - undang," jelas Rajuliansyah.
Baca juga: Penertiban PETI Kapuas Hulu sesuai undang - undang
Menurut Rajuliansyah, berita acara yang dikeluarkan saat unjuk rasa penambang emas tanpa izin pada Selasa (23/4) itu sifatnya solusi sementara yang bertujuan merendam massa.
Sehingga kata dia, perlu ada langkah untuk mengatasi persoalan PETI, karena berita acara yang ditandatangani sebelumnya itu hanya bersifat sementara bukan untuk melegalkan aktivitas PETI di Kapuas Hulu.
"Kita tidak bisa menyalahkan aparat penegak hukum, karena mereka (aparat) menjalankan perintah undang - undang," jelas Rajuliansyah di hadapan peserta diskusi penanganan PETI.
Baca juga: PETI, pro kontra warga Kapuas Hulu
Perwakilan penambang emas ilegal, Dahar menyampaikan pihaknya siap membentuk tim bersama semua pihak terkait untuk mengurus perizinan Tambang Rakyat khususnya pertambangan emas.
Hanya saja dirinya berpesan agar pemerintah tidak mempersulit proses pengurusan perizinan pertambangan sesuai yang diinginkan masyarakat.
Sementara itu, salah satu warga perwakilan masyarakat pesisir sungai Kapuas yang terkena dampak PETI juga meminta agar dilibatkan dalam tim tersebut, karena masyarakat pesisir sungai Kapuas selama terkena dampak PETI.
"Kami berharap persoalan PETI ada solusi, pertambangan emas dapat dilakukan dengan legalitas yang jelas dan kami tidak terkena dampak," katanya.
Baca juga: Ricuh, unjuk rasa tolak penertiban PETI di Putussibau
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
Saat diskusi penanganan PETI di Polres Kapuas Hulu, Senin, Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah mengatakan persoalan PETI di Kapuas Hulu harus segera diatasi dengan membentuk tim untuk legalitas pertambangan emas yang menjadi mata pencarian masyarakat penambang emas.
"Kita tidak bisa saling menyalahkan yang harus kita bentuk itu tim, agar aktivitas pertambangan emas di Kapuas Hulu tidak bertentangan dengan undang - undang," jelas Rajuliansyah.
Baca juga: Penertiban PETI Kapuas Hulu sesuai undang - undang
Menurut Rajuliansyah, berita acara yang dikeluarkan saat unjuk rasa penambang emas tanpa izin pada Selasa (23/4) itu sifatnya solusi sementara yang bertujuan merendam massa.
Sehingga kata dia, perlu ada langkah untuk mengatasi persoalan PETI, karena berita acara yang ditandatangani sebelumnya itu hanya bersifat sementara bukan untuk melegalkan aktivitas PETI di Kapuas Hulu.
"Kita tidak bisa menyalahkan aparat penegak hukum, karena mereka (aparat) menjalankan perintah undang - undang," jelas Rajuliansyah di hadapan peserta diskusi penanganan PETI.
Baca juga: PETI, pro kontra warga Kapuas Hulu
Perwakilan penambang emas ilegal, Dahar menyampaikan pihaknya siap membentuk tim bersama semua pihak terkait untuk mengurus perizinan Tambang Rakyat khususnya pertambangan emas.
Hanya saja dirinya berpesan agar pemerintah tidak mempersulit proses pengurusan perizinan pertambangan sesuai yang diinginkan masyarakat.
Sementara itu, salah satu warga perwakilan masyarakat pesisir sungai Kapuas yang terkena dampak PETI juga meminta agar dilibatkan dalam tim tersebut, karena masyarakat pesisir sungai Kapuas selama terkena dampak PETI.
"Kami berharap persoalan PETI ada solusi, pertambangan emas dapat dilakukan dengan legalitas yang jelas dan kami tidak terkena dampak," katanya.
Baca juga: Ricuh, unjuk rasa tolak penertiban PETI di Putussibau
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018