Pontianak (Antaranews Kalbar) - Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia menyayangkan adanya calon dalam pilkada serentak di Kalimantan Barat tidak hadir pada pembekalan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Pontianak, Selasa (8/5).
"Saya sangat prihatin adanya beberapa calon gubernur Kalbar yang tidak hadir pada kegiatan ini. Saya melihat kegiatan ini penting sekali untuk mengantisipasi pencegahan korupsi bagi calon kepala daerah," kata Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanuddin Abdullah di Pontianak, Rabu.
Menurut Burhan, harusnya calon kepala daerah bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Sebagai calon pemimpin hendaknya hadir di acara yang cukup penting ini.
Menurut dia, kegiatan itu tidak cuma soal pembekalan, kegiatan dari KPK ini menitikberatkan komitmen para calon untuk siap memberantas dan tidak melakukan praktik korupsi serta membahas hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan daerah dan masyarakat.
"Harusnya kepala daerah calon-calon itu memberikan contoh, bagaimana kita ingin memberantas korupsi. Karena itu kita harap harus hadir, ternyata hari ini (red, Selasa) tidak hadir," kata Burhan.
Ia menegaskan, setiap calon kepala daerah wajib berkomitmen untuk memberantas anti korupsi.
"Salah satunya kalau diundang saja misalnya tidak hadir, kita ragu komitmennya untuk memberantas korupsi di Kalbar. Ketidakhadiran itu, karena itu memberikan contoh kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada rakyat, bahwa saya ada pemimpin yang siap memberantas korupsi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Saya sangat prihatin adanya beberapa calon gubernur Kalbar yang tidak hadir pada kegiatan ini. Saya melihat kegiatan ini penting sekali untuk mengantisipasi pencegahan korupsi bagi calon kepala daerah," kata Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanuddin Abdullah di Pontianak, Rabu.
Menurut Burhan, harusnya calon kepala daerah bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Sebagai calon pemimpin hendaknya hadir di acara yang cukup penting ini.
Menurut dia, kegiatan itu tidak cuma soal pembekalan, kegiatan dari KPK ini menitikberatkan komitmen para calon untuk siap memberantas dan tidak melakukan praktik korupsi serta membahas hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan daerah dan masyarakat.
"Harusnya kepala daerah calon-calon itu memberikan contoh, bagaimana kita ingin memberantas korupsi. Karena itu kita harap harus hadir, ternyata hari ini (red, Selasa) tidak hadir," kata Burhan.
Ia menegaskan, setiap calon kepala daerah wajib berkomitmen untuk memberantas anti korupsi.
"Salah satunya kalau diundang saja misalnya tidak hadir, kita ragu komitmennya untuk memberantas korupsi di Kalbar. Ketidakhadiran itu, karena itu memberikan contoh kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada rakyat, bahwa saya ada pemimpin yang siap memberantas korupsi," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018