Pontianak (Antaranews Kalbar) - Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Singkawang, Bengkayang dan Sambas (PD AMAN Singbebas) akhirnya terbentuk dan akan siap memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di tiga daerah tersebut.
"Dalam rangka melayani gerakan advokasi hak-hak masyarakat adat dari wilayah Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Sambas, kami dari 9 komunitas anggota AMAN Kalbar sepakat membentuk PD AMAN Singbebas," ujar Ketua PD AMAN Singbebas terpilih, Nico Andasputra saat dihubungi di Bengkayang, Minggu.
Ia menjelaskan, saat ini banyak persoalan yang dihadapi masyarakat adat dan hal itu harus direspon pengurusnya dengan cepat melalui program kerja yang akan disusun.
"Hasil diskusi menunjukkan ada banyak persoalan terkait hak-hak masyarakat adat di tiga wilayah kerja kami, khususnya masalah teritorial yang mesti direspon PD AMAN Singbebas," kata dia.
Baca juga: Masyarakat adat dayak kalbar maafkan sutopo purwo nugroho
Baca juga: Warga Bengkayang gelar ritual adat lindungi hutan
Ia mencontohkan, di Kabupaten Bengkayang saja ada 12 peta indikatif hutan adat yang mesti segera dipercepat penetapannya.
"Saat ini kita bersyukur satu diantaranya akan segera memperoleh SK dari KLHK sebagai kawasan hutan masyarakat adat. Kita juga akan mengawal Raperda masyarakat adat di Bengkayang agar disahkan segera," ujarnya.
Menurutnya, selain melakukan advokasi terhadap persoalan masyarakat adat yang ada, secara internal pihaknya akan menyiapkan SDM atau kader-kader PD AMAN Singbebas itu sendiri.
Baca juga: Dishut Kalbar terus upayakan pembebasan lahan hutan desa
Baca juga: DAD Bengkayang persiapkan beberapa even
"Untuk advokasi dan lainnya tentu butuh kader atau SDM. Itu akan kita maksimalkan dan terpenting juga akan diperkuat kemampuanya," katanya.
Sementara itu, Ketua AMAN Kalbar, S Masiun mendorong PD AMAN Singnebas untuk mengawal Raperda masyarakat adat yang sedang disiapkan tim Pemda Bengkayang.
"Organisasi ini harus memperkuat gerakan penguatan hak-hak masyarakat adat di wilayah Singbebas untuk kemajuan daerah," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Dalam rangka melayani gerakan advokasi hak-hak masyarakat adat dari wilayah Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Sambas, kami dari 9 komunitas anggota AMAN Kalbar sepakat membentuk PD AMAN Singbebas," ujar Ketua PD AMAN Singbebas terpilih, Nico Andasputra saat dihubungi di Bengkayang, Minggu.
Ia menjelaskan, saat ini banyak persoalan yang dihadapi masyarakat adat dan hal itu harus direspon pengurusnya dengan cepat melalui program kerja yang akan disusun.
"Hasil diskusi menunjukkan ada banyak persoalan terkait hak-hak masyarakat adat di tiga wilayah kerja kami, khususnya masalah teritorial yang mesti direspon PD AMAN Singbebas," kata dia.
Baca juga: Masyarakat adat dayak kalbar maafkan sutopo purwo nugroho
Baca juga: Warga Bengkayang gelar ritual adat lindungi hutan
Ia mencontohkan, di Kabupaten Bengkayang saja ada 12 peta indikatif hutan adat yang mesti segera dipercepat penetapannya.
"Saat ini kita bersyukur satu diantaranya akan segera memperoleh SK dari KLHK sebagai kawasan hutan masyarakat adat. Kita juga akan mengawal Raperda masyarakat adat di Bengkayang agar disahkan segera," ujarnya.
Menurutnya, selain melakukan advokasi terhadap persoalan masyarakat adat yang ada, secara internal pihaknya akan menyiapkan SDM atau kader-kader PD AMAN Singbebas itu sendiri.
Baca juga: Dishut Kalbar terus upayakan pembebasan lahan hutan desa
Baca juga: DAD Bengkayang persiapkan beberapa even
"Untuk advokasi dan lainnya tentu butuh kader atau SDM. Itu akan kita maksimalkan dan terpenting juga akan diperkuat kemampuanya," katanya.
Sementara itu, Ketua AMAN Kalbar, S Masiun mendorong PD AMAN Singnebas untuk mengawal Raperda masyarakat adat yang sedang disiapkan tim Pemda Bengkayang.
"Organisasi ini harus memperkuat gerakan penguatan hak-hak masyarakat adat di wilayah Singbebas untuk kemajuan daerah," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018