Pontianak (Antaranews Kalbar) - Wali Kota Singkawang, Kalbar, Tjhai Chui Mie menekankan ke seluruh organisasi perangkat daerah dan jajarannya agar mengelola keuangan dengan benar sesuai tahapan dan kebutuhan pembangunan secara transparan.
"Kami ingatkan anggaran harus mengikuti program secara transparan bukan program mengikuti anggaran," kata Tjhai Chui Mie di Singkawang, Selasa.
Dia menginginkan agar anggaran yang ada dikelola dan didistribusikan tepat sasaran. "Sehingga tahapan demi tahapan penyusunan anggaran harus dilalui dengan baik mulai dari jadwal penyusunan, perencanaan dan pelaksanaannya," ujarnya.
Dia menyontohkan, seperti yang terjadi tahun ini, serapan anggarannya dinilai lambat karena adanya keterlambatan dalam tahap memasukkan perencanaan.
Selain itu, Tjhai Chui Mie juga meminta agar nantinya anggaran di kelurahan bisa ditingkatkan dan dikelola dengan maksimal.
"Anggaran di kelurahan ini perlu ditingkatkan agar pelayanan ke masyarakat bisa maksimal. Ini saya lagi minta lurah dan camat membuat program kerja mereka," katanya.
Karena itu, dia menginginkan agar kecamatan hingga kelurahan bisa menjadi ujung tombak pelayanan ke masyarakat.
"Artinya camat dan lurah harus banyak turun ke lapangan bertemu dengan warga terkait kebutuhan pembangunan, meningkatkan kegotong royongan dalam rangka menjaga dan melestarikan hasil pembangunan itu sendiri," jelasnya.
Dengan demikian, katanya, camat dan lurah serta ASN bisa bertemu dengan warga bertatap muka sebulan sekali sesuai dengan kebutuhan.
Misalnya, kata dia, ada pembangunan drainase, hasilnya sudah ada namun untuk melestarikannya butuh keterlibatan warga mulai dari RT hingga warga yang di depan rumahnya supaya ada drainase yang dibangun.
"Jadi pembangunan yang ada tetap terus dapat dinikmati warga itu sendiri karena hasil pembangunan ini merupakan tanggug jawab kita bersama untuk menjaganya," tuturnya.
Bahkan dia akan menelaah terkait perjalanan dinas yang ada. "Perjalanan dinas ini akan kita lihat lagi. Jika ada yang tidak perlu maka tidak usah kita anggarkan. Sehingga dapat dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat untuk masyarakat," katanya.
Dari hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif maka Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2019 sekitar Rp 900 Miliyaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Kami ingatkan anggaran harus mengikuti program secara transparan bukan program mengikuti anggaran," kata Tjhai Chui Mie di Singkawang, Selasa.
Dia menginginkan agar anggaran yang ada dikelola dan didistribusikan tepat sasaran. "Sehingga tahapan demi tahapan penyusunan anggaran harus dilalui dengan baik mulai dari jadwal penyusunan, perencanaan dan pelaksanaannya," ujarnya.
Dia menyontohkan, seperti yang terjadi tahun ini, serapan anggarannya dinilai lambat karena adanya keterlambatan dalam tahap memasukkan perencanaan.
Selain itu, Tjhai Chui Mie juga meminta agar nantinya anggaran di kelurahan bisa ditingkatkan dan dikelola dengan maksimal.
"Anggaran di kelurahan ini perlu ditingkatkan agar pelayanan ke masyarakat bisa maksimal. Ini saya lagi minta lurah dan camat membuat program kerja mereka," katanya.
Karena itu, dia menginginkan agar kecamatan hingga kelurahan bisa menjadi ujung tombak pelayanan ke masyarakat.
"Artinya camat dan lurah harus banyak turun ke lapangan bertemu dengan warga terkait kebutuhan pembangunan, meningkatkan kegotong royongan dalam rangka menjaga dan melestarikan hasil pembangunan itu sendiri," jelasnya.
Dengan demikian, katanya, camat dan lurah serta ASN bisa bertemu dengan warga bertatap muka sebulan sekali sesuai dengan kebutuhan.
Misalnya, kata dia, ada pembangunan drainase, hasilnya sudah ada namun untuk melestarikannya butuh keterlibatan warga mulai dari RT hingga warga yang di depan rumahnya supaya ada drainase yang dibangun.
"Jadi pembangunan yang ada tetap terus dapat dinikmati warga itu sendiri karena hasil pembangunan ini merupakan tanggug jawab kita bersama untuk menjaganya," tuturnya.
Bahkan dia akan menelaah terkait perjalanan dinas yang ada. "Perjalanan dinas ini akan kita lihat lagi. Jika ada yang tidak perlu maka tidak usah kita anggarkan. Sehingga dapat dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat untuk masyarakat," katanya.
Dari hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif maka Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2019 sekitar Rp 900 Miliyaran.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018