Jakarta (Antaranews Kalbar) - Presiden Joko Widodo meminta peningkatan edukasi kesiapan bencana oleh berbagai kementerian dan lembaga.
"Saya mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar sistem peringatan dini, edukasi mengenai kebencanaan, kesiapan manajemen bencana ini betul-betul kita perhatikan di seluruh daerah yang rawan bencana yang petanya saya kira sudah tahu semuanya," kata Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Selasa.
Menurut Presiden, dalam rapat terbatas pada Senin (15/10) sudah diputuskan untuk prosedur pengambilan dana stimulan untuk korban bencana gempa dipangkas.
"Kemarin sudah diputuskan dari 17 prosedur yang ada kemarin sudah diputuskan menjadi 1 saja yang harus diikuti agar di lapangan benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai kalau uang ada tapi tidak bisa dicairkan ya buat apa?" tegas Presiden.
Namun satu prosedur itu juga harus tetap menjaga akuntabilitas dana bantuan.
"Dengan satu prosedur tetap dengan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak mau agar masyarakat merasa rumit, berbelit-belit dan harus segera dipangkas disederhanakan, tapi sekali lagi tanpa harus mengabaikan prinsip akuntabilitas keuangan," ungkap Presiden.
Presiden pada Kamis (18/10) ini juga akan mengecek langsung ke Nusa Tenggara Barat mengenai kecepatan pencairan anggaran tersebut.
"Kemudian mengenai bencana Palu, Donggala, Sigi karena masa tanggap darurat diperpanjang saya minta fokus di penanganan pengungsi, evakuasi dan layanan medis betul-betul diperhatikan termasuk di dalamnya bantuan logistik harus benar-benar dipastikan menjangkau semua wilayah yang terdampak," tambah Presiden.
Presiden mengakui bahwa fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) juga masih kurang.
"MCK masih kurang, agar segera diselesaikan masalah ini. Aktivitas ekonomi, toko, pasar, kantor pemerintah kita perintahkan buka. Saya melihat sudah mulai pergerakan ekonomi kelihatan sehingga saya berharap juga di provinsi, kabupaten dan kota, pelayanan publik bisa segera kembali berjalan normal," ungkap Presiden.
Pemerintah mengucurkan dana untuk perbaikan rumah penduduk terdampak gempa di NTB sebesar Rp50 juta. Namun, pencairannya butuh persyaratan agar ada akuntabilitas.
Awalnya ada 17 syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan dana berdasarkan aturan akuntabilitas sistem keuangan namun dipangkas hingga hanya menjadi satu syarat dengan verifikasi dan keabsahan serta kebenaran laporan-laporan.
Dalam penanganan bencana di NTB saat ini, sudah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga tahap tanggap darurat dianggap selesai. Selain itu, untuk fasilitas umum, dari total 700, sudah 600 yang selesai diperbaiki.
Ada sekitar 1.200 unit hunian sementara (hunta) dengan satu huntara kira-kira untuk 10 kepala keluarga atau 10 petak yang dilengkapi MCK, dapur umum dan kebutuhan hidup lainnya.
Sedangkan untuk masyarakat di Palu, pemerintah menyediakan tiga alternatif lokasi Kota Palu Baru yaitu di Duyu, Pondok dan Pembewe.
(D017/Yuniardi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Saya mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar sistem peringatan dini, edukasi mengenai kebencanaan, kesiapan manajemen bencana ini betul-betul kita perhatikan di seluruh daerah yang rawan bencana yang petanya saya kira sudah tahu semuanya," kata Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Selasa.
Menurut Presiden, dalam rapat terbatas pada Senin (15/10) sudah diputuskan untuk prosedur pengambilan dana stimulan untuk korban bencana gempa dipangkas.
"Kemarin sudah diputuskan dari 17 prosedur yang ada kemarin sudah diputuskan menjadi 1 saja yang harus diikuti agar di lapangan benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai kalau uang ada tapi tidak bisa dicairkan ya buat apa?" tegas Presiden.
Namun satu prosedur itu juga harus tetap menjaga akuntabilitas dana bantuan.
"Dengan satu prosedur tetap dengan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak mau agar masyarakat merasa rumit, berbelit-belit dan harus segera dipangkas disederhanakan, tapi sekali lagi tanpa harus mengabaikan prinsip akuntabilitas keuangan," ungkap Presiden.
Presiden pada Kamis (18/10) ini juga akan mengecek langsung ke Nusa Tenggara Barat mengenai kecepatan pencairan anggaran tersebut.
"Kemudian mengenai bencana Palu, Donggala, Sigi karena masa tanggap darurat diperpanjang saya minta fokus di penanganan pengungsi, evakuasi dan layanan medis betul-betul diperhatikan termasuk di dalamnya bantuan logistik harus benar-benar dipastikan menjangkau semua wilayah yang terdampak," tambah Presiden.
Presiden mengakui bahwa fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) juga masih kurang.
"MCK masih kurang, agar segera diselesaikan masalah ini. Aktivitas ekonomi, toko, pasar, kantor pemerintah kita perintahkan buka. Saya melihat sudah mulai pergerakan ekonomi kelihatan sehingga saya berharap juga di provinsi, kabupaten dan kota, pelayanan publik bisa segera kembali berjalan normal," ungkap Presiden.
Pemerintah mengucurkan dana untuk perbaikan rumah penduduk terdampak gempa di NTB sebesar Rp50 juta. Namun, pencairannya butuh persyaratan agar ada akuntabilitas.
Awalnya ada 17 syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan dana berdasarkan aturan akuntabilitas sistem keuangan namun dipangkas hingga hanya menjadi satu syarat dengan verifikasi dan keabsahan serta kebenaran laporan-laporan.
Dalam penanganan bencana di NTB saat ini, sudah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga tahap tanggap darurat dianggap selesai. Selain itu, untuk fasilitas umum, dari total 700, sudah 600 yang selesai diperbaiki.
Ada sekitar 1.200 unit hunian sementara (hunta) dengan satu huntara kira-kira untuk 10 kepala keluarga atau 10 petak yang dilengkapi MCK, dapur umum dan kebutuhan hidup lainnya.
Sedangkan untuk masyarakat di Palu, pemerintah menyediakan tiga alternatif lokasi Kota Palu Baru yaitu di Duyu, Pondok dan Pembewe.
(D017/Yuniardi)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018