Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyatakan pihaknya akan memfokuskan pemerataan pembangunan di setiap kabupaten/kota yang ada di provinsi itu.
"Pada masa kepemimpinan saya bersama Ria Norsan di Kalbar, kita memastikan akan memfokuskan pemerataan pembangunan di kabupaten/kota di Provinsi Kalbar," kata Sutarmidji di Sanggau, Selasa.
Saat melakukan penijauan lokasi rencana pembangunan waterforn city di Kabupaten Sanggau, pada Senin kemarin, diq melihat langsung daerah-daerah dalam proses percepatan pembangunannya.
"Ada beberapa jalan yang jadi tanggung jawab Provinsi dan kita lihat yang mana yang paling utama untuk dilaksanakan. Saya ingin pembangunan ini harus ada pemerataan," ujarnya.
Ke depan, dia meminta harus ada sinergi antara Provinsi, Pusat dan Kabupaten dalam pembangunannya.
Ia menyontohkan, perencanaannya di kabupaten, dan provinsi yang membantu melaksanakannya.
"Saya lihat di Sanggau ini, Bupatinya sudah membangun objek wisata, dan provinsi akan membantunya. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi ikon Sanggau," katanya.
Selain itu, Sutarmidji juga meminta pemerintah kabupaten membuka akses hubungan antara satu kawasan dengan kawasan lain.
"Intinya, provinsi mengalokasikan 20 persen dari anggaran belanja langsung APBD Provinsi untuk menyelesaikan indikator desa mandiri," kata Sutramidji.
Untuk mempercepat proses pembangunan di tiap daerah, dia menilai perlu terobosan-terobosan guna mempercepat pembangunan di wilayah Kalbar.
Menurut dia, keterlambatan pembangunan di Kalbar hanya bisa dikejar melalui formulasi kebijakan dan program pembangunan yang tepat.
"Untuk mempercepat pembangunan daerah dari pinggiran, pemerintah provinsi memang harus mendukung ketersediaan anggaran belanja langsung dengan porsi layak ke setiap desa," katanya.
Menurut dia, rasio support anggaran belanja langsung ke desa harus diukur dengan nilai tukar belanja petani. "Saat ini, ketimpangan kemiskinan selama ini lebih besar terjadi di kalangan masyarakat petani," kata dia.
"Untuk itu, kebijakan anggaran belanja langsung paling kurang 20 persen harus ada di desa. Tingkat penurunan kemiskinan di Kalbar sangat kecil dari tahun ke tahun hanya bergerak di angka 0,01 persen," kata Sutarmidji.
Baca juga: Gubernur Kalbar pastikan pemerataan pembangunan berkeadilan di Kalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Pada masa kepemimpinan saya bersama Ria Norsan di Kalbar, kita memastikan akan memfokuskan pemerataan pembangunan di kabupaten/kota di Provinsi Kalbar," kata Sutarmidji di Sanggau, Selasa.
Saat melakukan penijauan lokasi rencana pembangunan waterforn city di Kabupaten Sanggau, pada Senin kemarin, diq melihat langsung daerah-daerah dalam proses percepatan pembangunannya.
"Ada beberapa jalan yang jadi tanggung jawab Provinsi dan kita lihat yang mana yang paling utama untuk dilaksanakan. Saya ingin pembangunan ini harus ada pemerataan," ujarnya.
Ke depan, dia meminta harus ada sinergi antara Provinsi, Pusat dan Kabupaten dalam pembangunannya.
Ia menyontohkan, perencanaannya di kabupaten, dan provinsi yang membantu melaksanakannya.
"Saya lihat di Sanggau ini, Bupatinya sudah membangun objek wisata, dan provinsi akan membantunya. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi ikon Sanggau," katanya.
Selain itu, Sutarmidji juga meminta pemerintah kabupaten membuka akses hubungan antara satu kawasan dengan kawasan lain.
"Intinya, provinsi mengalokasikan 20 persen dari anggaran belanja langsung APBD Provinsi untuk menyelesaikan indikator desa mandiri," kata Sutramidji.
Untuk mempercepat proses pembangunan di tiap daerah, dia menilai perlu terobosan-terobosan guna mempercepat pembangunan di wilayah Kalbar.
Menurut dia, keterlambatan pembangunan di Kalbar hanya bisa dikejar melalui formulasi kebijakan dan program pembangunan yang tepat.
"Untuk mempercepat pembangunan daerah dari pinggiran, pemerintah provinsi memang harus mendukung ketersediaan anggaran belanja langsung dengan porsi layak ke setiap desa," katanya.
Menurut dia, rasio support anggaran belanja langsung ke desa harus diukur dengan nilai tukar belanja petani. "Saat ini, ketimpangan kemiskinan selama ini lebih besar terjadi di kalangan masyarakat petani," kata dia.
"Untuk itu, kebijakan anggaran belanja langsung paling kurang 20 persen harus ada di desa. Tingkat penurunan kemiskinan di Kalbar sangat kecil dari tahun ke tahun hanya bergerak di angka 0,01 persen," kata Sutarmidji.
Baca juga: Gubernur Kalbar pastikan pemerataan pembangunan berkeadilan di Kalbar
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018