Pontianak (Antaranews Kalbar) - Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN, Machnizon Masri, mengatakan dengan dioperasikannya PLTU Sintang berkapasitas 21 MW dapat mengaliri sekitar 16.153 pelanggan dengan asumsi daya tersambung sebesar 1300 VA per pelanggan ikut mendorong naiknya rasio elektrifikasi di wilayah itu.
"Dengan demikian, rasio elektrifikasi (RE) Kabupaten Sintang meningkat menjadi 80,73 persen di mana sebelumnya hanya tercatat sebesar 64,76 persen di Oktober. Hal tersebut diharapkan mampu mendongkrak RE Provinsi Kalimantan Barat dari 85,49 persen menjadi 86,88 persen," katanya di Sintang, Kamis.
Machnizon menyampaikan bahwa PLTU yang memiliki tiga unit pembangkit berkapasitas masing-masing 7 MW itu siap menyalurkan listrik secara komersial untuk masyarakat sejak 4 Oktober 2018, setelah sebelumnya memperoleh sertifikat laik operasi (SLO) untuk unit 1 pada 28 Mei 2018, unit 2 pada 26 Juli 2018, dan unit 3 pada 30 Agustus 2018.
Saat ini, daya listrik yang dihasilkan PLTU dapat secara langsung didistribusikan ke pelanggan melalui jaringan 20 kV. PLTU yang berdiri di lahan seluas 12 hektare ini juga ditargetkan untuk dapat terhubung ke Sistem Kelistrikan Khatulistiwa melalui gardu-gardu induk dan jaringan transmisi 150 kV yang kini tengah dalam proses pembangunan.
Di tempat yang sama, Bupati Sintang, Jarot Winarno, berharap dengan beroperasinya PLTU Sintang ini dapat mendukung ketersediaan pasokan listrik khususnya untuk Kabupaten Sintang dan sekitarnya.
"Kita juga berharap agar upaya PLN memenuhi kebutuhan listrik di Sintang ini dapat menarik investor untuk mengembangkan pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Sintang," katanya.
Sementara itu Kepala desa Anggah Jaya, Kecamatan Sintang, Asrianto, mengatakan sejak dibangunnya konstruksi PLTU, banyak warga yang direkrut. Tercatat ada sekitar 500-an tenaga kerja yang direkrut dari warga sekitar lokasi PLTU termasuk warga Desa Anggah Jaya dan Kelurahan Kedabang.
"Sebelum proses pekerjaan kami ditawarkan untuk bekerja di proyek PLTU, setelah diresmikan dan mulai beroperasi banyak warga kami yang direkrut sebagai tenaga satpam dan pekerjaan lainya. Hal ini tentunya sangat membantu dalam menekan angka pengangguran di desa kami," tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, sejak beroperasinya PLTU ini kondisi listrik semakin membaik. Listriknya jarang sekali padam, beda saat masih disuplai dari PLTD Sintang.
Dikatakannya keberadaan PLTU tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa yang mayoritas bekerja di kebun karet dan berladang. Desa Anggah Jaya sendiri terdiri atas 199 KK dan sekitar 500-an jiwa.
Terkait limbah PLTU yang dikhawatirkan oleh warga akan mencemari sungai, pihak PLN melalui Manajer Bagian Teknik, Ivan Dharma, menegaskan bahwa sebelum dilakukan proses pembuangan limbah, PLN memiliki teknologi Waste Water Treathment Process (WWTP) yang akan mengolah limbah batubara melalui kolam-kolam pengendapan (Sediment Pond) secara bertahap sehingga limbah yang dibuang sudah berada di bawah ambang batas pencemaran.
"Setiap tiga bulan sekali kami akan mengambil sampling limbah dan kami kirim ke laboratorium milik vendor independen untuk memastikan limbah yang dibuang sudah benar-benar aman," jelas Ivan.
Dikatakannya pula untuk menanggulangi kebutuhan air bersih warga sekitar kami akan membangun 1 set sumur bor di tiap-tiap rumah warga. Menurutnya, sejauh ini tidak ada keluhan warga terkait keberadaan PLTU.
"Kami kerap berkoordinasi dengan aparat desa, pemuka masyarakat serta pemuka agama jika ada kendala yang dihadapi," kata Ivan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Dengan demikian, rasio elektrifikasi (RE) Kabupaten Sintang meningkat menjadi 80,73 persen di mana sebelumnya hanya tercatat sebesar 64,76 persen di Oktober. Hal tersebut diharapkan mampu mendongkrak RE Provinsi Kalimantan Barat dari 85,49 persen menjadi 86,88 persen," katanya di Sintang, Kamis.
Machnizon menyampaikan bahwa PLTU yang memiliki tiga unit pembangkit berkapasitas masing-masing 7 MW itu siap menyalurkan listrik secara komersial untuk masyarakat sejak 4 Oktober 2018, setelah sebelumnya memperoleh sertifikat laik operasi (SLO) untuk unit 1 pada 28 Mei 2018, unit 2 pada 26 Juli 2018, dan unit 3 pada 30 Agustus 2018.
Saat ini, daya listrik yang dihasilkan PLTU dapat secara langsung didistribusikan ke pelanggan melalui jaringan 20 kV. PLTU yang berdiri di lahan seluas 12 hektare ini juga ditargetkan untuk dapat terhubung ke Sistem Kelistrikan Khatulistiwa melalui gardu-gardu induk dan jaringan transmisi 150 kV yang kini tengah dalam proses pembangunan.
Di tempat yang sama, Bupati Sintang, Jarot Winarno, berharap dengan beroperasinya PLTU Sintang ini dapat mendukung ketersediaan pasokan listrik khususnya untuk Kabupaten Sintang dan sekitarnya.
"Kita juga berharap agar upaya PLN memenuhi kebutuhan listrik di Sintang ini dapat menarik investor untuk mengembangkan pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Sintang," katanya.
Sementara itu Kepala desa Anggah Jaya, Kecamatan Sintang, Asrianto, mengatakan sejak dibangunnya konstruksi PLTU, banyak warga yang direkrut. Tercatat ada sekitar 500-an tenaga kerja yang direkrut dari warga sekitar lokasi PLTU termasuk warga Desa Anggah Jaya dan Kelurahan Kedabang.
"Sebelum proses pekerjaan kami ditawarkan untuk bekerja di proyek PLTU, setelah diresmikan dan mulai beroperasi banyak warga kami yang direkrut sebagai tenaga satpam dan pekerjaan lainya. Hal ini tentunya sangat membantu dalam menekan angka pengangguran di desa kami," tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, sejak beroperasinya PLTU ini kondisi listrik semakin membaik. Listriknya jarang sekali padam, beda saat masih disuplai dari PLTD Sintang.
Dikatakannya keberadaan PLTU tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa yang mayoritas bekerja di kebun karet dan berladang. Desa Anggah Jaya sendiri terdiri atas 199 KK dan sekitar 500-an jiwa.
Terkait limbah PLTU yang dikhawatirkan oleh warga akan mencemari sungai, pihak PLN melalui Manajer Bagian Teknik, Ivan Dharma, menegaskan bahwa sebelum dilakukan proses pembuangan limbah, PLN memiliki teknologi Waste Water Treathment Process (WWTP) yang akan mengolah limbah batubara melalui kolam-kolam pengendapan (Sediment Pond) secara bertahap sehingga limbah yang dibuang sudah berada di bawah ambang batas pencemaran.
"Setiap tiga bulan sekali kami akan mengambil sampling limbah dan kami kirim ke laboratorium milik vendor independen untuk memastikan limbah yang dibuang sudah benar-benar aman," jelas Ivan.
Dikatakannya pula untuk menanggulangi kebutuhan air bersih warga sekitar kami akan membangun 1 set sumur bor di tiap-tiap rumah warga. Menurutnya, sejauh ini tidak ada keluhan warga terkait keberadaan PLTU.
"Kami kerap berkoordinasi dengan aparat desa, pemuka masyarakat serta pemuka agama jika ada kendala yang dihadapi," kata Ivan.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018