Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji berharap Komisi Informasi menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya dan mengedukasikan ke masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi melalui berbagai media.
"Sebab saat ini dengan keterbukaan informasi yang banyak dapat menimbulkan berita hoaks atau bohong di masyarakat, ini perlu kedewasaan dalam bersosial media," kata Sutarmidji, usai melantik anggota Komisi Informasi Kalbar di Pontianak, Kamis.
Menurutnya, saat ini media sosial sudah mengurangi peran informasi lainnya yang benar. Selain itu, pengguna medsos itu bukan dari orang-orang yang mempunyai ilmu di bidang media, sehingga yang disampaikan itu termasuk informasi yang tidak disaring dengan baik ke masyarakat sehingga menimbulkan berita hoaks.
"Disinilah peran Komisi Informasi untuk melakukan pengawasan dan mengedukasikannya," tuturnya.
Sutarmidji menambahkan, kita tidak bisa bersembunyi dengan menggunakan data-data palsu untuk membuat suatu postingan atau menyampaikan informasi palsu yang bisa menimbulkan kerugian seseorang serta merusak tatanan sosial di masyarakat.
"Tak hanya Komisi Informasi saja melakukan pengawasan namun kita semua yang memiliki sosial media bisa jadi pelaku penyebaran informasi bohong atau hoaks, namun itu semua bisa kita tekan dengan melakukan edukasi. Karena edukasi sosial media dengan baik dan bijak dapat menekan informasi bohong," katanya.
Sedangkan didalam tata kelola pemerintahan keterbukaan informasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas bagi penyelenggara negara di setiap instansi yang ada.
"Karena tuntutan masyarakat untuk adanya transparansi dalam pengelolaan penyelenggaraan negara itu semakin besar. Saya menyadari dari sisi keterbukaan informasi di tingkat jajaran pemerintah Provinsi Kalbar atau di jajarannya belum memperhatikan serius tentang keterbukaan informasi, ini akan kita ubah," tegasnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi Informasi Kalimantan Barat, Muhammad Darussalam mengatakan pihaknya bekerja keras dalam menyajikan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh publik.
"Ini yang akan kita perjuangkan ke depan, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan," katanya.
Dia menambahkan, untuk keterbukaan informasi di Kalimantan Barat, dirinya menilai sudah sangat baik, karena Kalbar merupakan satu-satunya provinsi di luar pulau Jawa yang memiliki keterbukaan informasi publik yang baik.
"Mudah-mudahan kedepan kita bisa meningkatkan prestasi tersebut, sesuai dengan apa yang diinginkan pak Gubernur. Karenanya, kita akan bekerjasama dengan Pemprov Kalbar, untuk mewujudkan hal itu," kata Darussalam.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Sebab saat ini dengan keterbukaan informasi yang banyak dapat menimbulkan berita hoaks atau bohong di masyarakat, ini perlu kedewasaan dalam bersosial media," kata Sutarmidji, usai melantik anggota Komisi Informasi Kalbar di Pontianak, Kamis.
Menurutnya, saat ini media sosial sudah mengurangi peran informasi lainnya yang benar. Selain itu, pengguna medsos itu bukan dari orang-orang yang mempunyai ilmu di bidang media, sehingga yang disampaikan itu termasuk informasi yang tidak disaring dengan baik ke masyarakat sehingga menimbulkan berita hoaks.
"Disinilah peran Komisi Informasi untuk melakukan pengawasan dan mengedukasikannya," tuturnya.
Sutarmidji menambahkan, kita tidak bisa bersembunyi dengan menggunakan data-data palsu untuk membuat suatu postingan atau menyampaikan informasi palsu yang bisa menimbulkan kerugian seseorang serta merusak tatanan sosial di masyarakat.
"Tak hanya Komisi Informasi saja melakukan pengawasan namun kita semua yang memiliki sosial media bisa jadi pelaku penyebaran informasi bohong atau hoaks, namun itu semua bisa kita tekan dengan melakukan edukasi. Karena edukasi sosial media dengan baik dan bijak dapat menekan informasi bohong," katanya.
Sedangkan didalam tata kelola pemerintahan keterbukaan informasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas bagi penyelenggara negara di setiap instansi yang ada.
"Karena tuntutan masyarakat untuk adanya transparansi dalam pengelolaan penyelenggaraan negara itu semakin besar. Saya menyadari dari sisi keterbukaan informasi di tingkat jajaran pemerintah Provinsi Kalbar atau di jajarannya belum memperhatikan serius tentang keterbukaan informasi, ini akan kita ubah," tegasnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi Informasi Kalimantan Barat, Muhammad Darussalam mengatakan pihaknya bekerja keras dalam menyajikan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh publik.
"Ini yang akan kita perjuangkan ke depan, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan," katanya.
Dia menambahkan, untuk keterbukaan informasi di Kalimantan Barat, dirinya menilai sudah sangat baik, karena Kalbar merupakan satu-satunya provinsi di luar pulau Jawa yang memiliki keterbukaan informasi publik yang baik.
"Mudah-mudahan kedepan kita bisa meningkatkan prestasi tersebut, sesuai dengan apa yang diinginkan pak Gubernur. Karenanya, kita akan bekerjasama dengan Pemprov Kalbar, untuk mewujudkan hal itu," kata Darussalam.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019