Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengajak organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi setempat memperbaiki kinerjanya guna menjawab tantangan yang ada pada era revolusi industri 4.0.
"Efektivitas organisasi harus tetap dijaga. Semua itu untuk menjawab 'tomorow is today'. Maka dari itu harus peka menjawab tantangan yang ada," kata Gubernur Kalbar saat pembukaan Dialog Interaktif "Mewujudkan pelayanan publik yang inovatif dan transparan di era Revolusi Industri 4.0 menuju masyarakat Kalbar sejahtera dan berdaya saing", di Pontianak, Kamis.
Dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTDP) Kalbar, Junaidi, gubernur mengajak agar jajaran OPD Kalbar tidak khawatir dengan tibanya era revolusi industri 4.0 tersebut. Karena bagaimana pun juga kehadirannya tidak bisa ditolak pemerintah daerah.
"Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menjawab, menjadikannya ancaman yang ada sebagai tantangan. Marilah antara satu unit dengan lainnya saling bersinergi, berkolaborasi untuk mengantisipasi semua tantangan dan menjawabnya bersama," katanya.
Namun begitu, gubernur menekankan tiga persoalan di pemerintahan Kalbar dewasa ini masih perlu perbaikan. Meliputi tata kelola pemerintahan yang berdasarkan penilaian Ombudsman perwakilan Kalbar, dari 10 OPD yang ada baru satu OPD yang masuk zona hijau dalam pelayanan publik. Bahkan untuk tingkat nasional, tidak ada yang masuk zona hijau. "Ke depan saya targetkan semua OPD berada di zona hijau," katanya.
Juga dari sisi pembangunan desa, ia menargetkan pada kurun lima tahun ke depan ada 500 desa di Kalbar masuk kategori mandiri. "Jika desa mandiri terwujud, maka ekonomi desa juga akan tumbuh dan berdampak baik," kata gubernur lagi.
Satu persoalan lainnya lagi pada tahun pertama kepemimpinannya saat ini, Sutarmidji menyatakan jalan-jalan yang berstatus jalan provinsi masih banyak yang perlu mendapatkan perhatian. Begitu pula untuk gedung desa yang belum memadai kondisinya. Ia menyatakan segera membenahi permasalahan tersebut.
Dialog interaktif diselenggarakan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kalbar, terkait peringatan hari ulang tahun ke-62 pemerintah provinsi Kalbar. Dialog tersebut menghadirkan pembicara Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Administrasi Negara Dr Muhammad Firdaus MBa dan Ketua Ombudsman perwakilan Kalbar, Agus Priyadi, dengan 200 peserta undangan.
Menanggapi sambutan gubernur, Muhammad Firdaus juga sependapat, bahwa yang dilakukan saat ini adalah mengubah kelemahan menjadi sebuah peluang. "Menjadikan ancaman sebagai tantangan. Karena memang harus seperti itu," katanya.
Para era revolusi industri 4.0, dia menyatakan, akan banyak tercipta pekerjaan baru dari yang belum bisa terotomasi menjadi terotomasi. Karena itu pegawai harus belajar terus menerus di pekerjaannya, di tempat kerjanya. Sementara bagi generasi milenial, tak akan ragu-ragu untuk keluar atau berpindah pekerjaan jika tidak cocok. "Karena (milenial) memiliki keahlian tertentu yang bisa dibawa," katanya.
Masyarakat pun di era revolusi industri 4.0 akan semakin kritis dan aparat pelayanan publik tak bisa menutup mata. Ini merupakan kenyataan di sektor pelayanan publik.
Ia mengungkapkan, saat ini pun pelayanan publik di Tanah Air satu demi satu telah diotomasi. Seperti dalam pelaporan pajak. Manfaatnya disisi efisiensi sumberdaya, jadi bukan penurunan kinerja. Tetapi itu demi mewujudkan kepuasan masyarakat dan akan membantu akuntabilitas terhadap pelayanan publik.
"Dan kita tidak akan memberikan pelayanan yang tidak baik, karena mereka (masyarakat) memiliki saluran untuk itu, yakni Ombudsman," kata Firdaus mengingatkan.
(N005/T. Susilo)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Efektivitas organisasi harus tetap dijaga. Semua itu untuk menjawab 'tomorow is today'. Maka dari itu harus peka menjawab tantangan yang ada," kata Gubernur Kalbar saat pembukaan Dialog Interaktif "Mewujudkan pelayanan publik yang inovatif dan transparan di era Revolusi Industri 4.0 menuju masyarakat Kalbar sejahtera dan berdaya saing", di Pontianak, Kamis.
Dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTDP) Kalbar, Junaidi, gubernur mengajak agar jajaran OPD Kalbar tidak khawatir dengan tibanya era revolusi industri 4.0 tersebut. Karena bagaimana pun juga kehadirannya tidak bisa ditolak pemerintah daerah.
"Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menjawab, menjadikannya ancaman yang ada sebagai tantangan. Marilah antara satu unit dengan lainnya saling bersinergi, berkolaborasi untuk mengantisipasi semua tantangan dan menjawabnya bersama," katanya.
Namun begitu, gubernur menekankan tiga persoalan di pemerintahan Kalbar dewasa ini masih perlu perbaikan. Meliputi tata kelola pemerintahan yang berdasarkan penilaian Ombudsman perwakilan Kalbar, dari 10 OPD yang ada baru satu OPD yang masuk zona hijau dalam pelayanan publik. Bahkan untuk tingkat nasional, tidak ada yang masuk zona hijau. "Ke depan saya targetkan semua OPD berada di zona hijau," katanya.
Juga dari sisi pembangunan desa, ia menargetkan pada kurun lima tahun ke depan ada 500 desa di Kalbar masuk kategori mandiri. "Jika desa mandiri terwujud, maka ekonomi desa juga akan tumbuh dan berdampak baik," kata gubernur lagi.
Satu persoalan lainnya lagi pada tahun pertama kepemimpinannya saat ini, Sutarmidji menyatakan jalan-jalan yang berstatus jalan provinsi masih banyak yang perlu mendapatkan perhatian. Begitu pula untuk gedung desa yang belum memadai kondisinya. Ia menyatakan segera membenahi permasalahan tersebut.
Dialog interaktif diselenggarakan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kalbar, terkait peringatan hari ulang tahun ke-62 pemerintah provinsi Kalbar. Dialog tersebut menghadirkan pembicara Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Administrasi Negara Dr Muhammad Firdaus MBa dan Ketua Ombudsman perwakilan Kalbar, Agus Priyadi, dengan 200 peserta undangan.
Menanggapi sambutan gubernur, Muhammad Firdaus juga sependapat, bahwa yang dilakukan saat ini adalah mengubah kelemahan menjadi sebuah peluang. "Menjadikan ancaman sebagai tantangan. Karena memang harus seperti itu," katanya.
Para era revolusi industri 4.0, dia menyatakan, akan banyak tercipta pekerjaan baru dari yang belum bisa terotomasi menjadi terotomasi. Karena itu pegawai harus belajar terus menerus di pekerjaannya, di tempat kerjanya. Sementara bagi generasi milenial, tak akan ragu-ragu untuk keluar atau berpindah pekerjaan jika tidak cocok. "Karena (milenial) memiliki keahlian tertentu yang bisa dibawa," katanya.
Masyarakat pun di era revolusi industri 4.0 akan semakin kritis dan aparat pelayanan publik tak bisa menutup mata. Ini merupakan kenyataan di sektor pelayanan publik.
Ia mengungkapkan, saat ini pun pelayanan publik di Tanah Air satu demi satu telah diotomasi. Seperti dalam pelaporan pajak. Manfaatnya disisi efisiensi sumberdaya, jadi bukan penurunan kinerja. Tetapi itu demi mewujudkan kepuasan masyarakat dan akan membantu akuntabilitas terhadap pelayanan publik.
"Dan kita tidak akan memberikan pelayanan yang tidak baik, karena mereka (masyarakat) memiliki saluran untuk itu, yakni Ombudsman," kata Firdaus mengingatkan.
(N005/T. Susilo)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019