Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan sosialisasi memaksimalkan peran serta dunia usaha dalam upaya percepatan pembangunan desa mandiri.
"Untuk mewujudkan itu, saya berharap adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta jajaran pemerintahan desa serta TNI-Polri, berikut para pelaku usaha untuk mempercepat proses pembangunan desa mandiri," kata Gubernur Kalbar Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Disebutkan, pada tahun 2020, Pemprov Kalbar menargetkan 159 desa mandiri dan akan ditingkatkan setiap tahunnya hingga akhir masa kepemimpinannya.
Sosialisasi tersebut, selain dihadiri oleh beberapa pelaku usaha, juga melibatkan berbagai unsur pemerintahan, untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan desa mandiri, seperti yang diprogramkan oleh Pemprov Kalbar.
Pada kesempatan tersebut, Sutarmidji menyatakan, rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 akan fokus pada percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah guna percepatan mewujudkan desa mandiri.
Dalam mewujudkan desa mandiri, dia berharap setiap perusahaan yang ada di Kalbar bisa berkontribusi dalam membangun setiap desa yang ada di sekitar perusahaannya.
Dia berharap, dana CSR yang ada bisa benar-benar dikeluarkan dan dimaksimalkan untuk membangun desa yang ada di sekitar perusahaan tersebut.
"Karena yang saya lihat sendiri selama ini, hampir semua perusahaan yang ada tidak memaksimalkan dana CSR-nya. Padahal itu sudah ada ketentuannya," tuturnya.
Dia mencontohkan, saat berkunjung ke daerah Sempayuk, Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu, ada puluhan anak-anak sekolah yang tinggal di gubuk yang sangat tidak layak dimana letak gubuk itu berada di tenaga perkebunan sawit.
"Saya bertanya, kemana perusahaan sawit itu, padahal di lokasi mereka ada anak-anak yang perlu perhatian. Kemana dana CSR mereka, kenapa tidak dibantu, karena ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah," katanya.
Untuk itu, dengan adanya sosialisasi ini, dia berharap agar ada persamaan persepsi antara pemerintah dan para pelaku usaha dalam mempercepat terwujudkan desa mandiri.
Dia menjelaskan, ada 52 indikator desa mandiri yang harus dipenuhi oleh sebuah desa untuk menjadi desa mandiri.
Diharapkan para pelaku usaha bisa membantu antara indikator yang ada, sesuai dengan kemampuannya.
"Jika kita bisa bersama-sama melakukan hal ini dan bergotong royong, saya yakin dalam tahun ini kita bisa mewujudkan 60 desa mandiri, sesuai target kita," kata Sutarmidji.
Pada kesempatan itu dia juga menambahkan, untuk mencapai 52 indikator dalam mewujudkan desa mandiri, seperti yang dilakukan oleh Karolin, Bupati Landak yang menggunakan dana desanya untuk program prioritas di tingkat desa, guna mewujudkan desa mandiri.
"Itu saya sangat setuju sekali dan kita harap kabupaten lain juga bisa melakukan hal tersebut dan pemprov akan mensupport program desa mandiri yang dilakukan oleh setiap desa, maksimal Rp300 juta. Untuk itu, saya harapkan ada sinergi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, dalam mewujudkan banyak desa mandiri di Kalbar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Untuk mewujudkan itu, saya berharap adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta jajaran pemerintahan desa serta TNI-Polri, berikut para pelaku usaha untuk mempercepat proses pembangunan desa mandiri," kata Gubernur Kalbar Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Disebutkan, pada tahun 2020, Pemprov Kalbar menargetkan 159 desa mandiri dan akan ditingkatkan setiap tahunnya hingga akhir masa kepemimpinannya.
Sosialisasi tersebut, selain dihadiri oleh beberapa pelaku usaha, juga melibatkan berbagai unsur pemerintahan, untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan desa mandiri, seperti yang diprogramkan oleh Pemprov Kalbar.
Pada kesempatan tersebut, Sutarmidji menyatakan, rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 akan fokus pada percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah guna percepatan mewujudkan desa mandiri.
Dalam mewujudkan desa mandiri, dia berharap setiap perusahaan yang ada di Kalbar bisa berkontribusi dalam membangun setiap desa yang ada di sekitar perusahaannya.
Dia berharap, dana CSR yang ada bisa benar-benar dikeluarkan dan dimaksimalkan untuk membangun desa yang ada di sekitar perusahaan tersebut.
"Karena yang saya lihat sendiri selama ini, hampir semua perusahaan yang ada tidak memaksimalkan dana CSR-nya. Padahal itu sudah ada ketentuannya," tuturnya.
Dia mencontohkan, saat berkunjung ke daerah Sempayuk, Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu, ada puluhan anak-anak sekolah yang tinggal di gubuk yang sangat tidak layak dimana letak gubuk itu berada di tenaga perkebunan sawit.
"Saya bertanya, kemana perusahaan sawit itu, padahal di lokasi mereka ada anak-anak yang perlu perhatian. Kemana dana CSR mereka, kenapa tidak dibantu, karena ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah," katanya.
Untuk itu, dengan adanya sosialisasi ini, dia berharap agar ada persamaan persepsi antara pemerintah dan para pelaku usaha dalam mempercepat terwujudkan desa mandiri.
Dia menjelaskan, ada 52 indikator desa mandiri yang harus dipenuhi oleh sebuah desa untuk menjadi desa mandiri.
Diharapkan para pelaku usaha bisa membantu antara indikator yang ada, sesuai dengan kemampuannya.
"Jika kita bisa bersama-sama melakukan hal ini dan bergotong royong, saya yakin dalam tahun ini kita bisa mewujudkan 60 desa mandiri, sesuai target kita," kata Sutarmidji.
Pada kesempatan itu dia juga menambahkan, untuk mencapai 52 indikator dalam mewujudkan desa mandiri, seperti yang dilakukan oleh Karolin, Bupati Landak yang menggunakan dana desanya untuk program prioritas di tingkat desa, guna mewujudkan desa mandiri.
"Itu saya sangat setuju sekali dan kita harap kabupaten lain juga bisa melakukan hal tersebut dan pemprov akan mensupport program desa mandiri yang dilakukan oleh setiap desa, maksimal Rp300 juta. Untuk itu, saya harapkan ada sinergi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, dalam mewujudkan banyak desa mandiri di Kalbar," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019