Pemprov Kalbar berikan hadiah untuk 26 desa mandiri di Kapuas Hulu

Kapuas Hulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan penghargaan atau hadiah berupa kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk 26 desa mandiri di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

"Ada 26 kepala desa yang menerima reward sepeda motor untuk aset desa karena sudah berhasil menjadi desa mandiri," kata Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, di Putussibau Kapuas Hulu, Kamis.

Disampaikan Fransiskus, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 278 desa yang tersebar di 23 kecamatan dengan jumlah total desa mandiri sebanyak 79 desa, desa maju sebanyak 96 desa dan desa berkembang sebanyak 103 desa.

Menurut dia, tahun ini ada 26 desa yang berhasil meningkatkan statusnya dari desa maju menjadi desa mandiri, sehingga jumlah total desa mandiri di Kapuas Hulu sebanyak 79 desa pada Tahun 2023 dari 278 desa.

"Tentu itu keberhasilan dan kerja keras kita semua bahwa di Kapuas Hulu tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal, bahkan desa mandiri melebihi yang kami targetkan tahun ini, kami terus mendorong agar semakin bertambah desa mandiri di Kapuas Hulu," katanya.

Dijelaskan Fransiskus, pemberian hadiah untuk 26 desa mandiri di Kapuas Hulu tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 98 Tahun 2023 Tentang penerima penghargaan kendaraan roda dua kepada desa dengan status desa mandiri.

"Pemberian hadiah itu tentunya dapat memotivasi desa lain yang berada di Kapuas Hulu untuk bisa mengejar desa maju dan mandiri dan meningkatkan pembangunan desanya," kata Fransiskus.

Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalimantan Barat Erni Muksin mengatakan pemberian reward sepeda motor itu sebagai apresiasi pemerintah kepada upaya desa yang mampu meningkatkan status menjadi desa mandiri.

Dia menegaskan sepeda motor yang diterima oleh kepala desa itu merupakan bantuan penghargaan yang peruntukannya untuk keperluan di desa dan bukan sebagai aset di desa.

"Sepeda motor itu aset desa, bukan milik pribadi oleh karena itu dilarang untuk dibalik nama, atau untuk kepentingan pribadi, rawat dan pergunakan sebaik-baiknya sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat," katanya.