Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam diskusi informal di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyampaikan pandangan bahwa pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina telah menjadi hambatan utama bagi proses perdamaian kedua bangsa.
"Dengan demikian, tanpa ragu, pemukiman ilegal adalah inti dari pendudukan Israel. Itu adalah jantung dari krisis perlindungan rakyat Palestina dan halangan yang jelas untuk perdamaian," kata Menlu Retno Marsudi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB saat memimpin pertemuan informal dalam format "Arria Formula" dengan tema "Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian".
Pertemuan tersebut diselenggarakan Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan, dan dihadiri oleh Menlu Palestina Riyad al-Maliki.
Pada kesempatan itu, Menlu RI menekankan bahwa pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina, termasuk di Jerusalem Timur, semakin memudarkan harapan solusi dua negara.
"Tanpa diragukan lagi, pemukiman ilegal menempatkan solusi dua negara dalam bahaya. Masa depan kelangsungan hidup negara Palestina dibatalkan setiap hari oleh permukiman ilegal," ujar Menlu Retno.
Dia menilai bahwa pemukiman ilegal bertujuan untuk secara paksa mengubah komposisi demografis, karakter, dan status wilayah Palestina yang diduduki.
"Pemukiman ini jelas merupakan aneksasi de-facto. Pemukiman ini merupakan salah satu penghalang utama proses perdamaian," ucap Menlu Retno.
Pertemuan "Arria Formula merupakan salah satu bentuk pertemuan informal Dewan Keamanan PBB yang ditujukan untuk menelaah suatu isu yang dinilai rumit serta memerlukan terobosan dengan menghadirkan pakar-pakar narasumber melalui dialog interaktif.
Penyelenggaraan pertemuan khusus mengenai Palestina dalam format Arria Formula di bawah kepemimpinan Indonesia merupakan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina, yang juga menjadi salah satu prioritas Indonesia dalam keanggotaannya di DK PBB.
Diskusi informal tersebut dihadiri oleh seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB.
Pertemuan Arria Formula itu adalah bagian dari rangkaian kegiatan kepemimpinan Indonesia di DK PBB pada Mei 2019. Beberapa kegiatan lainnya adalah Debat Terbuka mengenai Misi Perdamaian PBB pada 7 Mei 2019, Debat Terbuka mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata pada 23 Mei 2019, pameran foto bertema "Menabur Benih Perdamaian" (Investing in Peace) pada 6-17 Mei 2019, serta Resepsi Diplomatik dan Pertunjukan Budaya Indonesia pada 30 Mei 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Dengan demikian, tanpa ragu, pemukiman ilegal adalah inti dari pendudukan Israel. Itu adalah jantung dari krisis perlindungan rakyat Palestina dan halangan yang jelas untuk perdamaian," kata Menlu Retno Marsudi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB saat memimpin pertemuan informal dalam format "Arria Formula" dengan tema "Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian".
Pertemuan tersebut diselenggarakan Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan, dan dihadiri oleh Menlu Palestina Riyad al-Maliki.
Pada kesempatan itu, Menlu RI menekankan bahwa pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina, termasuk di Jerusalem Timur, semakin memudarkan harapan solusi dua negara.
"Tanpa diragukan lagi, pemukiman ilegal menempatkan solusi dua negara dalam bahaya. Masa depan kelangsungan hidup negara Palestina dibatalkan setiap hari oleh permukiman ilegal," ujar Menlu Retno.
Dia menilai bahwa pemukiman ilegal bertujuan untuk secara paksa mengubah komposisi demografis, karakter, dan status wilayah Palestina yang diduduki.
"Pemukiman ini jelas merupakan aneksasi de-facto. Pemukiman ini merupakan salah satu penghalang utama proses perdamaian," ucap Menlu Retno.
Pertemuan "Arria Formula merupakan salah satu bentuk pertemuan informal Dewan Keamanan PBB yang ditujukan untuk menelaah suatu isu yang dinilai rumit serta memerlukan terobosan dengan menghadirkan pakar-pakar narasumber melalui dialog interaktif.
Penyelenggaraan pertemuan khusus mengenai Palestina dalam format Arria Formula di bawah kepemimpinan Indonesia merupakan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina, yang juga menjadi salah satu prioritas Indonesia dalam keanggotaannya di DK PBB.
Diskusi informal tersebut dihadiri oleh seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB.
Pertemuan Arria Formula itu adalah bagian dari rangkaian kegiatan kepemimpinan Indonesia di DK PBB pada Mei 2019. Beberapa kegiatan lainnya adalah Debat Terbuka mengenai Misi Perdamaian PBB pada 7 Mei 2019, Debat Terbuka mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata pada 23 Mei 2019, pameran foto bertema "Menabur Benih Perdamaian" (Investing in Peace) pada 6-17 Mei 2019, serta Resepsi Diplomatik dan Pertunjukan Budaya Indonesia pada 30 Mei 2019.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019