Proses seleksi capim KPK kini menyisakan 20 kandidat dari beragam profesi. Selanjutnya setiap capim akan menempuh test profile assessment yang dibagi berdasarkan profesi para capim (calon pimpinan) di antaranya dosen, PNS, Polri, Kejaksaan, LHKPN dan juga dari internal KPK.
Salah satu kandidat pimpinan KPK yang mencuat ke publik berasal dari institusi Polri, Wakabreskrim Irjen Pol Antam Novambar. Dalam test wawancara lalu berulang kali ia dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan sensitif terkait posisi Polri yang sering menjadi polemik publik, salah satunya soal netralitas tatkala melakoni tugas sebagai pemberantas korupsi.
Dengan tegas ia menjawab tak akan tersandung konflik kepentingan bahkan saat harus menindak koleganya yang berasal dari Polri jika memang terbukti bersalah. Ia menyetir sebuah pepatah, "Saya orang Sunda, ada pepatah, memancing ikannya dapat, airnya enggak keruh".
Maksud Irjen Pol Antam Novambar, dalam proses penegakan hukum ia akan tegas menindak siapa saja, tapi menolak untuk membikin kegaduhan publik. Ia tidak ingin proses penegakan hukum di KPK seperti festival yang dipertontonkan hingga rentan menjadi bola liar dan keluar dari substansi kasus yang justru memperkeruh masalah.
Irjen Pol Antam berujar, "kita tetapkan, tegakkan hukum tanpa bikin kegaduhan. Kalau pejabat ya tangkap, enggak usah di koran-koran," katanya.
Pertanyaan serupa kembali diulang oleh Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih. Apakah Antam mau melepas semua kepentingan bila ada senior atau anggota Polri lainnya yang dijerat KPK?
Dengan singkap ia menjawab, "hajar".
Formasi pimpinan KPK yang baru akan berhadapan dengan tugas berat. Salah satunya mengawal proses belanja barang dan jasa pemerintah saat pemindahan ibu kota yang tentu melibatkan spektrum kepentingan yang besar.
Menurut Uchok Sky Khadafi dari LSM Fitra, 20 Capim KPK yang tersisa hendaknya fokus dalam mengawasi APBN dan juga APBD, baik untuk infrastruktur maupun pengadaan barang dan juga jasa pemerintah.
"Harus konsen dan menindak tegas seluruh oknum yang menyalahgunakan anggaran negara dan juga daerah. Harus lebih berani lagi dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari berbagai pihak tanpa memandang bulu. Ini penting untuk menjaga kas negara tepat sasaran,” tegas Uchok Khadafi saat dihubungi Rabu (28/8) malam.
Seiring dengan agenda persiapan ibu kota negara baru, tentu pembenahan infrastruktur dan pengadaan barang jasa di pemerintahan akan menguras anggaran yang sangat besar. Oleh sebab itu, kedepannya diperlukan pimpinan KPK yang tegas dan berkomitmen untuk mengawal uang negara.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
Salah satu kandidat pimpinan KPK yang mencuat ke publik berasal dari institusi Polri, Wakabreskrim Irjen Pol Antam Novambar. Dalam test wawancara lalu berulang kali ia dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan sensitif terkait posisi Polri yang sering menjadi polemik publik, salah satunya soal netralitas tatkala melakoni tugas sebagai pemberantas korupsi.
Dengan tegas ia menjawab tak akan tersandung konflik kepentingan bahkan saat harus menindak koleganya yang berasal dari Polri jika memang terbukti bersalah. Ia menyetir sebuah pepatah, "Saya orang Sunda, ada pepatah, memancing ikannya dapat, airnya enggak keruh".
Maksud Irjen Pol Antam Novambar, dalam proses penegakan hukum ia akan tegas menindak siapa saja, tapi menolak untuk membikin kegaduhan publik. Ia tidak ingin proses penegakan hukum di KPK seperti festival yang dipertontonkan hingga rentan menjadi bola liar dan keluar dari substansi kasus yang justru memperkeruh masalah.
Irjen Pol Antam berujar, "kita tetapkan, tegakkan hukum tanpa bikin kegaduhan. Kalau pejabat ya tangkap, enggak usah di koran-koran," katanya.
Pertanyaan serupa kembali diulang oleh Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih. Apakah Antam mau melepas semua kepentingan bila ada senior atau anggota Polri lainnya yang dijerat KPK?
Dengan singkap ia menjawab, "hajar".
Formasi pimpinan KPK yang baru akan berhadapan dengan tugas berat. Salah satunya mengawal proses belanja barang dan jasa pemerintah saat pemindahan ibu kota yang tentu melibatkan spektrum kepentingan yang besar.
Menurut Uchok Sky Khadafi dari LSM Fitra, 20 Capim KPK yang tersisa hendaknya fokus dalam mengawasi APBN dan juga APBD, baik untuk infrastruktur maupun pengadaan barang dan juga jasa pemerintah.
"Harus konsen dan menindak tegas seluruh oknum yang menyalahgunakan anggaran negara dan juga daerah. Harus lebih berani lagi dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari berbagai pihak tanpa memandang bulu. Ini penting untuk menjaga kas negara tepat sasaran,” tegas Uchok Khadafi saat dihubungi Rabu (28/8) malam.
Seiring dengan agenda persiapan ibu kota negara baru, tentu pembenahan infrastruktur dan pengadaan barang jasa di pemerintahan akan menguras anggaran yang sangat besar. Oleh sebab itu, kedepannya diperlukan pimpinan KPK yang tegas dan berkomitmen untuk mengawal uang negara.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019