Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengajak para sarjana kesehatan di provinsi itu untuk berperan dalam mewujudkan kesehatan lingkungan di setiap daerah.
"Ketika sudah menyelesaikan masa pendidikannya, saya minta kepada para sarjana kesehatan yang ada di Kalbar agar bisa kembali ke daerahnya masing-masing dan membantu mewujudkan kesehatan lingkungan di tengah masyarakat," katanya saat menjadi pembicara kunci seminar internasional dalam rangka Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia 2019 di Pontianak, Sabtu.
Menurut dia, jika kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan bisa terwujud maka upaya menekan berbagai penyakit di sekitar lingkungan juga bisa lebih mudah karena masyarakat semakin sadar untuk membentuk pola hidup sehat di lingkungan sekitarnya.
"Saya mengajak kepada semua berperan, kita akan membuat ketentuan-ketentuan dan usulkan sarjana kesehatan lingkungan tidak hanya sesinya jadi pegawai, tapi dia juga masuk di lingkup-lingkup kegiatan yang memang fokus pada kesehatan lingkungan," tuturnya.
Sutarmidji juga mencontohkan tentang perusahaan air bersih, perusahaan air kemasan, kegiatan perbaikan sanitasi, kegiatan-kegiatan perbaikan lingkungan sekolah dan kegiatan-kegiatan proyek-proyek, minimal perusahaannya mempunyai pegawai berlatar belakang sarjana kesehatan lingkungan.
"Sarjana kesehatan lingkungan itu di dorong untuk melahirkan inovasi-inovasi dalam penanganan masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan," tuturnya.
Luas Provinsi Kalbar lebih dari 14 juta 700 hektare, di mana 2,8 juta hektar adalah lahan gambut yang kedalamannya antara 1-20 meter, bahkan lebih. Dari lahan gambut yang 2,8 juta hektare itu, yang sudah masuk dalam konsesi perkebunan dan kehutanan HTI 1,1 juta hektare.
Akan tetapi, kata dia, faktanya hari ini luas lahan yang hanya tinggal, yang artinya belum diberikan konsesi hanya 700 ribu hektare.
Artinya, kata dia, sebetulnya lahan gambut yang sudah diberikan konsesi sudah 2,1 juta hektare bukan 1,1 juta hektare, karena datanya tidak konkrit atau tidak valid.
"Maka semuaya jadi amburadul. Untung saja konsesi lahan sekarang ini sudah ditentukan berdasarkan koordinat yang bisa kita lihat dari satelit untuk melihatnya titik api sehingga ke depan kita harus bekerja sesuai dengan data," katanya.
Dia menjelaskan transparansi dalam tata kelola lingkungan sebagai kebutuhan penting supaya berbagai pihak bisa menjaga dan mewariskan bumi indonesia untuk anak cucu pada masa mendatang.
"Karena kita bekerja sekarang bukan untuk masa kita tapi untuk masa anak cucu kita. Ke depan, itu siapa yang menguasai misalnya air itulah yang akan menguasai wilayah, bukan menguasai minyak dan energi fosil lainnya karena itu akan berakhir," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Ketika sudah menyelesaikan masa pendidikannya, saya minta kepada para sarjana kesehatan yang ada di Kalbar agar bisa kembali ke daerahnya masing-masing dan membantu mewujudkan kesehatan lingkungan di tengah masyarakat," katanya saat menjadi pembicara kunci seminar internasional dalam rangka Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia 2019 di Pontianak, Sabtu.
Menurut dia, jika kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan bisa terwujud maka upaya menekan berbagai penyakit di sekitar lingkungan juga bisa lebih mudah karena masyarakat semakin sadar untuk membentuk pola hidup sehat di lingkungan sekitarnya.
"Saya mengajak kepada semua berperan, kita akan membuat ketentuan-ketentuan dan usulkan sarjana kesehatan lingkungan tidak hanya sesinya jadi pegawai, tapi dia juga masuk di lingkup-lingkup kegiatan yang memang fokus pada kesehatan lingkungan," tuturnya.
Sutarmidji juga mencontohkan tentang perusahaan air bersih, perusahaan air kemasan, kegiatan perbaikan sanitasi, kegiatan-kegiatan perbaikan lingkungan sekolah dan kegiatan-kegiatan proyek-proyek, minimal perusahaannya mempunyai pegawai berlatar belakang sarjana kesehatan lingkungan.
"Sarjana kesehatan lingkungan itu di dorong untuk melahirkan inovasi-inovasi dalam penanganan masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan," tuturnya.
Luas Provinsi Kalbar lebih dari 14 juta 700 hektare, di mana 2,8 juta hektar adalah lahan gambut yang kedalamannya antara 1-20 meter, bahkan lebih. Dari lahan gambut yang 2,8 juta hektare itu, yang sudah masuk dalam konsesi perkebunan dan kehutanan HTI 1,1 juta hektare.
Akan tetapi, kata dia, faktanya hari ini luas lahan yang hanya tinggal, yang artinya belum diberikan konsesi hanya 700 ribu hektare.
Artinya, kata dia, sebetulnya lahan gambut yang sudah diberikan konsesi sudah 2,1 juta hektare bukan 1,1 juta hektare, karena datanya tidak konkrit atau tidak valid.
"Maka semuaya jadi amburadul. Untung saja konsesi lahan sekarang ini sudah ditentukan berdasarkan koordinat yang bisa kita lihat dari satelit untuk melihatnya titik api sehingga ke depan kita harus bekerja sesuai dengan data," katanya.
Dia menjelaskan transparansi dalam tata kelola lingkungan sebagai kebutuhan penting supaya berbagai pihak bisa menjaga dan mewariskan bumi indonesia untuk anak cucu pada masa mendatang.
"Karena kita bekerja sekarang bukan untuk masa kita tapi untuk masa anak cucu kita. Ke depan, itu siapa yang menguasai misalnya air itulah yang akan menguasai wilayah, bukan menguasai minyak dan energi fosil lainnya karena itu akan berakhir," ujarnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019