Indonesia pada pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Palestina pada Rabu (20/11) di New York, berhasil menggalang dukungan agar DK PBB menolak upaya Amerika Serikat (AS) untuk melegalkan pemukiman Israel di wilayah Palestina di Tepi Barat.
Setelah melalui negosiasi panjang, Indonesia akhirnya berhasil mendesak DK PBB untuk keluar dengan pernyataan Presiden DK yang menegaskan kembali status ilegal permukiman Israel tersebut.
Hal ini merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK terkait isu Palestina, demikian keterangan tertulis PTRI New York, Kamis.
Indonesia menegaskan bahwa pembangunan permukiman ilegal telah menghambat penyelesaian konflik kedua negara.
“Indonesia dengan tegas menolak pernyataan AS terkait kebijakan permukiman ilegal Israel yang secara de facto merupakan bentuk aneksasi terhadap wilayah Palestina, dan menjadi penghalang perdamaian berdasar solusi dua negara," ujar Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York Dubes Triansyah Djani.
Indonesia juga berhasil mendorong dikeluarkannya pernyataan bersama dari sepuluh anggota tidak tetap DK PBB yang meminta Israel menghentikan segala aktivitas pembangunan permukiman ilegalnya yang bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi DK PBB, termasuk resolusi 2334 (2016).
Selain itu, Indonesia juga mendesak Israel menghentikan kekerasan yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa di kalangan warga Palestina di Jalur Gaza.
“Indonesia mengecam pembunuhan terhadap rakyat sipil Palestina, dan meminta dilakukannya investigasi penuh terhadap tindakan Israel tersebut," kata Dubes Triansyah Djani.
Baca juga: Indonesia serukan hentikan pembangunan pemukiman ilegal Israel di Palestina
Baca juga: ANTARA kutuk serangan terhadap Kantor Berita Turki, Anadolu
Baca juga: Netanyahu kembali berjanji untuk kuasai Tepi Barat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
Setelah melalui negosiasi panjang, Indonesia akhirnya berhasil mendesak DK PBB untuk keluar dengan pernyataan Presiden DK yang menegaskan kembali status ilegal permukiman Israel tersebut.
Hal ini merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK terkait isu Palestina, demikian keterangan tertulis PTRI New York, Kamis.
Indonesia menegaskan bahwa pembangunan permukiman ilegal telah menghambat penyelesaian konflik kedua negara.
“Indonesia dengan tegas menolak pernyataan AS terkait kebijakan permukiman ilegal Israel yang secara de facto merupakan bentuk aneksasi terhadap wilayah Palestina, dan menjadi penghalang perdamaian berdasar solusi dua negara," ujar Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York Dubes Triansyah Djani.
Indonesia juga berhasil mendorong dikeluarkannya pernyataan bersama dari sepuluh anggota tidak tetap DK PBB yang meminta Israel menghentikan segala aktivitas pembangunan permukiman ilegalnya yang bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi DK PBB, termasuk resolusi 2334 (2016).
Selain itu, Indonesia juga mendesak Israel menghentikan kekerasan yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa di kalangan warga Palestina di Jalur Gaza.
“Indonesia mengecam pembunuhan terhadap rakyat sipil Palestina, dan meminta dilakukannya investigasi penuh terhadap tindakan Israel tersebut," kata Dubes Triansyah Djani.
Baca juga: Indonesia serukan hentikan pembangunan pemukiman ilegal Israel di Palestina
Baca juga: ANTARA kutuk serangan terhadap Kantor Berita Turki, Anadolu
Baca juga: Netanyahu kembali berjanji untuk kuasai Tepi Barat
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019