Komisi II DPRD Sambas melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) Provinsi Kalbar untuk konsultasi terhadap persoalan kelangkaan pupuk subsidi yang dialami petani di daerah itu.
"Hari ini kita melakukan kunjungan kerja ke Distan TPH Kalbar sebagai tindak lanjut dari aspirasi atau keluhan petani Sambas yang menyampaikan ke kami. Nah, untuk tahu persis persoalan dan apa yang harus dilakukan maka kami konsultasikan dengan Distan Kalbar tersebut," ujar Ketua Komisi II DPRD Sambas, Hapsak Setiawan di Pontianak, Jumat.
Dari hasil kunjungan kerja itu mendapatkan informasi bahwa ada permasalahan tidak sinkronnya data ATR BPN dengan Distan TPH Kalbar terkait luasan tanam.
"Dengan persoalan itu perlu peninjauan ulang tentang data luasan lahan tanaman pangan kita apalagi ke depannya Kementerian Pertanian akan menerapkan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e- RDKK yang berbasis online," kata dia
Menurut dia, ke depan pendataan petani dan luasan lahan harus benar - benar akurat.
"Jika e -RDKK diterapkan maka petani yang terdapat di e-RDKK yang bisa mendapatkan subsidi pupuk dengan menunjukan kartu taninya untuk membeli pupuk subsidi," papar dia.
Lanjutnya, pendataan e - RDKK memang harus ada kerja yang maksimal dari Badan Penyuluh Pertanian (BPP) dan Pelaksana Penyuluh Lapanhan (PPL) untuk melakukan pendataan yang akurat. Sehingaa peruntukan pupuk subsidi benar- benar sesuai kebutuhan pupuk dengan jumlah luasan lahan.
"Komisi II mendorong agar ke depan ada penambahan kuota pupuk untuk Kabupaten Sambas. Pada 2019 kuota kita berkurang jauh hampir 50 persen. Hingga Oktober 2019 kuota subsidi kita sudah habis," katanya.
Dalam kunjungan kerja tersebut selain membahas soal pupuk subsidi juga dibahas tentang pengelolaan alat mesin pertanian.
Pada kesempatan kegiatan kunjungan kerja Komisi II DPRD Sambas, Kabid Prasarana dan Sarana (PSP) Pertanian Distan TPH Kalbar, Mulyadi menjelaskan bahwa persoalan pupuk tidak terlepas kebijakan penetapan luas lahan oleh ATR BPN.
"Jumlah pupuk subsidi pada 2019 ini terdampak dari penetapan luas lahan yang semakin berkurang," kata dia.
Baca juga: Daniel lapor Mentan soal kelangkaan pupuk di Kalbar
Baca juga: Pemkab Landak bentuk tim gabungan antisipasi kelangkaan pupuk subsidi
Baca juga: Realisasi pupuk subsidi Kalbar 50 persen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Hari ini kita melakukan kunjungan kerja ke Distan TPH Kalbar sebagai tindak lanjut dari aspirasi atau keluhan petani Sambas yang menyampaikan ke kami. Nah, untuk tahu persis persoalan dan apa yang harus dilakukan maka kami konsultasikan dengan Distan Kalbar tersebut," ujar Ketua Komisi II DPRD Sambas, Hapsak Setiawan di Pontianak, Jumat.
Dari hasil kunjungan kerja itu mendapatkan informasi bahwa ada permasalahan tidak sinkronnya data ATR BPN dengan Distan TPH Kalbar terkait luasan tanam.
"Dengan persoalan itu perlu peninjauan ulang tentang data luasan lahan tanaman pangan kita apalagi ke depannya Kementerian Pertanian akan menerapkan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e- RDKK yang berbasis online," kata dia
Menurut dia, ke depan pendataan petani dan luasan lahan harus benar - benar akurat.
"Jika e -RDKK diterapkan maka petani yang terdapat di e-RDKK yang bisa mendapatkan subsidi pupuk dengan menunjukan kartu taninya untuk membeli pupuk subsidi," papar dia.
Lanjutnya, pendataan e - RDKK memang harus ada kerja yang maksimal dari Badan Penyuluh Pertanian (BPP) dan Pelaksana Penyuluh Lapanhan (PPL) untuk melakukan pendataan yang akurat. Sehingaa peruntukan pupuk subsidi benar- benar sesuai kebutuhan pupuk dengan jumlah luasan lahan.
"Komisi II mendorong agar ke depan ada penambahan kuota pupuk untuk Kabupaten Sambas. Pada 2019 kuota kita berkurang jauh hampir 50 persen. Hingga Oktober 2019 kuota subsidi kita sudah habis," katanya.
Dalam kunjungan kerja tersebut selain membahas soal pupuk subsidi juga dibahas tentang pengelolaan alat mesin pertanian.
Pada kesempatan kegiatan kunjungan kerja Komisi II DPRD Sambas, Kabid Prasarana dan Sarana (PSP) Pertanian Distan TPH Kalbar, Mulyadi menjelaskan bahwa persoalan pupuk tidak terlepas kebijakan penetapan luas lahan oleh ATR BPN.
"Jumlah pupuk subsidi pada 2019 ini terdampak dari penetapan luas lahan yang semakin berkurang," kata dia.
Baca juga: Daniel lapor Mentan soal kelangkaan pupuk di Kalbar
Baca juga: Pemkab Landak bentuk tim gabungan antisipasi kelangkaan pupuk subsidi
Baca juga: Realisasi pupuk subsidi Kalbar 50 persen
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019