Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan meminta seluruh lurah dan camat di kota tersebut untuk menginventarisasi seluruh drainase yang ada di wilayah masing-masing.
"Juga agar tidak ada masyarakat yang menutup saluran drainase akan berdampak terjadinya genangan apalagi di saat curah hujan tinggi disertai pasang air laut," kata Bahasan di Pontianak, Selasa.
Menurut dia, ini menjadi PR (pekerjaan rumah) semua pihak terutama Bappeda yang punya perencanaan untuk mencarikan solusi.
Sementara itu, sebelumnya saat membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Pontianak Tenggara di Pontianak, Senin (10/2), Bahasan menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui forum tersebut.
"Forum Musrenbang merupakan ajang untuk bermusyawarah yang berkaitan dengan skala prioritas pembangunan di wilayah tersebut," kata Bahasan.
Ia berharap, agenda Musrenbang ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh pihak dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dirinya tak ingin masyarakat masih ada yang beranggapan wilayahnya termarjinalkan seakan-akan tidak diakomodir oleh Pemkot Pontianak.
Menurut dia, dengan keterbatasan APBD Kota Pontianak, maka Pemkot mengambil langkah berdasarkan skala prioritas. Untuk itu, penentuan skala prioritas tersebut, dibahas dalam Forum Musrenbang. "Sehingga pembangunan di Kota Pontianak bisa berjalan dengan baik," ungkap Bahasan.
Dirinya menuturkan semua pihak harus mensosialisasikan program yang telah dirumuskan dalam forum Musrenbang karena sangat terbatas untuk mengakomodir usulan masyarakat.
Bahasan memastikan, Pemkot Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak akan terus bersinergi sehingga persoalan pembangunan yang dihadapi bisa diselesaikan secara efektif.
"Antara pemerintah daerah dan DPRD seperti suami istri, sama-sama saling membutuhkan," ujarnya.
Baca juga: Dewan minta Pemkot perhatikan drainase Pontianak Timur
Baca juga: Masyarakat Pontianak butuh pembenahan drainase
Baca juga: Wow Pontianak anggarkan Rp60 miliar untuk pembangunan drainase
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Juga agar tidak ada masyarakat yang menutup saluran drainase akan berdampak terjadinya genangan apalagi di saat curah hujan tinggi disertai pasang air laut," kata Bahasan di Pontianak, Selasa.
Menurut dia, ini menjadi PR (pekerjaan rumah) semua pihak terutama Bappeda yang punya perencanaan untuk mencarikan solusi.
Sementara itu, sebelumnya saat membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Pontianak Tenggara di Pontianak, Senin (10/2), Bahasan menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui forum tersebut.
"Forum Musrenbang merupakan ajang untuk bermusyawarah yang berkaitan dengan skala prioritas pembangunan di wilayah tersebut," kata Bahasan.
Ia berharap, agenda Musrenbang ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh pihak dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dirinya tak ingin masyarakat masih ada yang beranggapan wilayahnya termarjinalkan seakan-akan tidak diakomodir oleh Pemkot Pontianak.
Menurut dia, dengan keterbatasan APBD Kota Pontianak, maka Pemkot mengambil langkah berdasarkan skala prioritas. Untuk itu, penentuan skala prioritas tersebut, dibahas dalam Forum Musrenbang. "Sehingga pembangunan di Kota Pontianak bisa berjalan dengan baik," ungkap Bahasan.
Dirinya menuturkan semua pihak harus mensosialisasikan program yang telah dirumuskan dalam forum Musrenbang karena sangat terbatas untuk mengakomodir usulan masyarakat.
Bahasan memastikan, Pemkot Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak akan terus bersinergi sehingga persoalan pembangunan yang dihadapi bisa diselesaikan secara efektif.
"Antara pemerintah daerah dan DPRD seperti suami istri, sama-sama saling membutuhkan," ujarnya.
Baca juga: Dewan minta Pemkot perhatikan drainase Pontianak Timur
Baca juga: Masyarakat Pontianak butuh pembenahan drainase
Baca juga: Wow Pontianak anggarkan Rp60 miliar untuk pembangunan drainase
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020